SAMARINDA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Yusliando, memberikan penjelasan mengenai perbedaan angka pendapatan daerah yang muncul dalam pembahasan APBD 2026. Perbedaan tersebut sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah angka itu sudah termasuk sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) atau tidak.
Yusliando menegaskan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp20,45 triliun merupakan pendapatan murni tanpa memasukkan Silpa. “Itu pendapatan. Belum dengan Silpa. Silpanya kan 900 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelum terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, total penerimaan daerah yang disepakati dalam KUA-PPAS mencapai Rp21,35 triliun. Namun setelah adanya pemotongan TKD lebih dari Rp6 triliun, penerimaan daerah otomatis turun menjadi sekitar Rp15,1 triliun.
Jika ditambah dengan perkiraan Silpa yang saat ini diproyeksikan sebesar Rp900 miliar, maka total penerimaan daerah dapat mendekati Rp16 triliun. Meski demikian, angka Silpa tersebut masih bersifat estimasi dan belum final.
“Itu kan baru perkiraan. Angka pastinya nanti diketahui setelah audit BPK, biasanya tahun depan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Silpa biasanya muncul dari efisiensi belanja pemerintah daerah. “Belanja kan masa tidak ada efisiensi? Pasti ada. Kita perkirakan segitulah.”
Menurut Bappeda, penyesuaian angka pendapatan dan Silpa masih berlangsung hingga hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dirilis. Dengan demikian, perubahan postur pendapatan dalam APBD 2026 masih dapat bergerak sesuai hasil pemeriksaan keuangan tahun berjalan. (MK)
Editor: Agus S
