JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebocoran penerimaan negara yang diduga masih melibatkan aparat pajak dan bea cukai.
Teguran tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda retret menteri di Hambalang. Meski tidak disebutkan secara langsung, Purbaya menilai pesan itu sangat jelas tertuju kepadanya selaku bendahara negara.
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang, apakah kita akan mau dikibuli terus oleh orang pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun beliau tidak melihat ke saya, tapi ‘deg’ ke sini,” ujar Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Purbaya, pernyataan Presiden mencerminkan kegelisahan mendalam terhadap praktik lama yang terus berulang dan berpotensi menggerus penerimaan negara dalam jumlah besar. Salah satu modus yang masih menjadi sorotan adalah praktik under invoicing yang kerap lolos dari pengawasan fiskal.
Ia mengungkapkan manipulasi nilai transaksi, khususnya pada aktivitas ekspor, masih terjadi secara luas. Sejumlah perusahaan diduga memanfaatkan celah sistem dengan bekerja sama dengan oknum tertentu agar beban pajak yang dibayarkan jauh lebih kecil dari seharusnya.
“Ada praktik under invoicing yang masih besar dan tidak terdeteksi di pajak maupun bea cukai,” tegasnya.
Sebagai langkah penguatan pengawasan, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan telah mengerahkan Tim 10 Indonesia National Single Window (LNSW) untuk memperkuat integrasi dan analisis data lintas sektor ekspor-impor. Upaya ini mulai membuka anomali transaksi yang selama ini tersembunyi.
Dari hasil analisis sistem yang ada—meski masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya berbasis kecerdasan buatan—Kemenkeu menemukan indikasi kuat manipulasi nilai ekspor di sejumlah sektor strategis.
“Saya bisa mendeteksi dari sistem mereka dengan analisis yang cukup canggih. Memang belum AI karena masih manual, tetapi datanya jauh lebih lengkap,” ungkap Purbaya.
Ia menambahkan, sektor kelapa sawit menjadi salah satu temuan utama. Sejumlah perusahaan terindikasi hanya melaporkan nilai ekspor sekitar separuh dari nilai sebenarnya, sebuah praktik yang dinilai sangat merugikan negara mengingat sawit merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kebocoran tersebut terus terjadi. Kementerian Keuangan, kata dia, berkomitmen mengejar seluruh potensi penerimaan yang hilang sekaligus menutup celah lama dengan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, agar praktik manipulasi serupa tidak lagi terulang. (MK)
Editor: Agus S
