BONTANG – Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Pemkot Bontang menggelar Pleno Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025, Jumat pagi (30/01/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Pleno ini menjadi tahapan penting dalam menyaring dan memastikan keabsahan data usulan masyarakat yang dihimpun dari tingkat RT hingga kelurahan.
Lebih dari sekadar pendataan, kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi layanan data kemiskinan Kota Bontang menuju digitalisasi pelayanan publik. Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan intervensi program sosial tepat sasaran pada tahun anggaran 2025.
Data hasil verifikasi dan validasi ini selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2026.
Pemerintah Kota Bontang menargetkan sebanyak 1.330 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari fakir miskin, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, serta anak yatim piatu terlantar.
Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama 12 bulan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat rentan sekaligus menjadi jaring pengaman sosial yang berkelanjutan.
Dengan data yang semakin tertata dan sistem layanan yang terus bertransformasi secara digital, Pemerintah Kota Bontang menegaskan keseriusannya dalam menurunkan angka kemiskinan serta memastikan setiap warga yang membutuhkan benar-benar mendapat perhatian dan perlindungan.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
