Oleh:
Hafsah
Aktivis dan Penulis
Pemerintah Kota Bontang tengah memperkuat pengelolaan data kemiskinan, setelah jumlah warga miskin turun dari 47.000 menjadi sekitar 17.000 jiwa.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyatakan bahwa angka ini masih perlu ditekan hingga idealnya mencapai 5 persen. Saat ini tingkat kemiskinan Bontang berada di kisaran 8–9 persen, sudah di bawah rata-rata nasional.
Namun, menurutnya angka tersebut belum mencerminkan status Bontang sebagai kota industri, “Bontang ini kota kaya dan dihuni industri internasional. Idealnya kemiskinan ada di sekitar 5 persen, bukan 8–9 persen,” tegasnya.
Pemkot kini mengelola data kemiskinan melalui satu pintu Kementerian Sosial, tetapi tetap menyimpan data hardcopy sebagai pembanding agar lebih akurat dalam intervensi kebijakan.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial Bontang saat ini tengah mengelompokkan 17.000 warga miskin berdasarkan delapan indikator Kepmensos dan SK Wali Kota. Data ini kemudian akan diserahkan ke BPS untuk penentuan desil (tingkat kesejahteraan).
Turun Jadi 17.000, Pemkot Bontang Targetkan Kemiskinan Ideal 5 Persen
Kemiskinan, Fakta dan Data Berbeda
Kemiskinan menjadi problem krusial bagi sebagian besar masyarakat. Masalah ini sangat mempengaruhi tingkat kehidupan mereka karena sangat berkorelasi terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Walau diklaim angka kemiskinan menurun berdasarkan data dan sensus penduduk, faktanya tidak sesuai dengan realita.
Adanya perubahan angka pengangguran dan pekerja sangat berpengaruh pada data kemiskinan. Naasnya, pekerja magang dan pelaku UMKM terdata masuk sebagai buruh. Dari data ini kemudian angka pengangguran dianggap menurun sehingga berpengaruh pada data tingkat kemiskinan.
Yang masih menjadi rancu adalah standar kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan data rata-rata perkapita, bukan perindividu. Masalahnya setiap keluarga beda penghasilan dan jumlah individu dalam setiap keluarga. Sehingga kebutuhan tidak bisa dipukul rata apalagi beda usia beda kebutuhan.
Walau Kota Bontang secara data mengalami penurunan angka kemiskinan, namun beberapa daerah di Kaltim meningkat secara nasional. Sudah lumrah pada setiap daerah berusaha keras melalui program-program kerjanya menekan angka kemiskinan. Sebab hal ini sangat berpengaruh pada kinerja dan prestise bagi kepala daerah. Kadang cara menekan angka kemiskinan dengan memberikan program-program pelatihan dan memberikan bantuan berupa alat maupun dana agar masyarakat terlihat berdaya secara data.
Kesulitan masyarakat semakin nyata ditengah sulitnya mencari pekerjaan sementara harga bahan pokok melambung akibat aturan diserahkan pada pasar.
Ironisnya, Bontang merupakan salah satu kota terkaya akan SDA namun angka kemiskinan masih tetap ada. Dengan julukan kota industri mestinya mampu mensejahterakan masyarakat. Namun penerapan sistem Kapitalis sekuler membuat kesenjangan sosial makin dalam. Sistem Kapitalis yang diemban masyarakat membuat kekayaan berpusat pada segelintir golongan saja, yaitu sekelompok orang yang bermodal yang menguasai hajat hidup rakyat oleh ijin resmi dari pemerintah. Maka kemiskinan yang terjadi bukan secara alami tetapi secara struktural dan dipelihara seolah rakyat tidak berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemalasan bukanlah faktor utama penyebab kemiskinan tapi mereka tidak mampu keluar dari cengkeraman sistem ekonomi kapitalis.
Jaminan Kesejahteraan dalam Islam
Islam dengan politik ekonomi mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin kebutuhan pokok perindividu. Salah satu bentuk penjagaannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja yang tersedia membuat masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Tak hanya lapangan kerja, negara akan mengelola SDA sebagai kepemilikan umum dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Masyarakat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup primer saja, sebab kebutuhan lain sudah ditopang oleh negara.
Negara akan memastikan mana warga miskin dan fakir. Bila miskin negara akan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhannya, bila ia fakir negara akan membantu kebutuhan lain yang tidak mampu dipenuhinya. Begitupun janda, lansia dan anak terlantar, Islam mengatur melalui jalur pihak laki-laki untuk menafkahi, bila tidak mampu maka negara mengambil tanggung jawab penuh untuk menafkahinya. Semua nafkah ditanggung oleh Baitul mall yang mempunyai sumber pemasukan dari zakat, gonimah, fa’i, khoroj dan sumber pendapatan negara lainnya berupa penambangan SDA yang tersedia.
Dengan mekanisme penafkahan, kemiskinan akan sulit ditemui sebab antara masyarakat dan pemerintahnya menerapkan sistem hidup dan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Wahyu Ilahi dan Hadist Rasulullah Saw.
Islam mencatat sejarah dimasa Kholifah Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ada warga yang mau menerima zakat sebab hampir semua warga terbilang sejahtera. Tentu ini bukan sekedar romantisme sejarah, sebab setiap pemimpin dimasa kejayaan Islam akan berpegang teguh kepada perintah Allah SWT dan Rasul Muhammad Saw. Landasan aqidah Islam menjadi patokan dalam mengurus rakyat, tidak ada unsur kepentingan apalagi keuntungan.
Wallahu a’lam bisshowab
