SANGATTA – Upaya hilirisasi komoditas unggulan terus didorong Pemkab Kutai Timur (Kutim). Salah satu langkah konkret yang kini disiapkan adalah pembangunan rumah produksi bersama untuk mengolah buah khas daerah, khususnya nanas dan pisang.
Rencana itu mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan langsung mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kutim, Dyah Ratnaningrum, mengatakan nanas dan pisang Kutim memiliki potensi besar karena produksi melimpah dan sudah dikenal luas.
“Musrenbang kemarin kami sampaikan ke Bappeda Provinsi terkait program hilirisasi nanas dan pisang. Komoditas ini produksinya besar di Kutim,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Respons positif pun datang. Bahkan, Bappeda Kaltim telah menghubungi pihaknya untuk menindaklanjuti rencana pembangunan rumah produksi yang akan berada di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Hilirisasi ini menjadi tupoksi Disperindag. Jadi rumah produksinya melalui mereka,” jelas Dyah.
Dia berharap Disperindag Kutim segera menindaklanjuti rencana tersebut. Meski demikian, koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, terutama dengan dinas teknis dan petani sebagai penyedia bahan baku.
“Kami tetap akan terlibat, khususnya dalam pendampingan petani,” tegasnya.
Untuk lokasi, kawasan Rantau Pulung menjadi salah satu opsi yang disiapkan. Wilayah ini dinilai memiliki potensi karena sebelumnya telah dirintis pengembangan serat nanas melalui binaan Dekranasda.
“Di Rantau Pulung sudah ada embrionya. Tinggal dibangun rumah produksinya,” katanya.
Konsep pengembangannya, petani dari wilayah lain seperti Batu Ampar dapat menyuplai bahan baku secara berkala. Tidak hanya buah, limbah seperti daun nanas juga direncanakan ikut dimanfaatkan.
“Nanti bisa dikumpulkan, misalnya lewat BUMDes, lalu disetor rutin ke rumah produksi,” tambahnya.
Selain hilirisasi buah, pihaknya juga mengusulkan dukungan pemerintah provinsi untuk penyerapan hasil panen padi di Kecamatan Kaubun melalui Bulog. Saat ini, penyerapan dinilai belum maksimal.
“Sudah dibeli Bulog, tapi masih sebagian,” ungkap Dyah.
Dia menilai peluang pengembangan sektor pertanian masih terbuka luas, seiring banyaknya program dari pemerintah pusat yang bisa diakses daerah.
“Banyak intervensi dari APBN. Tinggal bagaimana kita aktif berkoordinasi,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
