BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang tidak cukup hanya melakukan inspeksi mendadak atau sidak, tanpa menghasilkan penyelesaian nyata di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Neni saat memberikan arahan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pengukuhan kepala sekolah, serta penandatanganan perjanjian kinerja penurunan stunting dan penanganan sampah.
Ia menyoroti pola kerja birokrasi yang menurutnya masih sebatas laporan formalitas dan dokumentasi kegiatan.
“Jangan hanya sekadar datang, sidak-sidak, tahu-tahunya besok mulai lagi. Bukan itu. Bukan sekadar foto dan laporan, tapi bagaimana impact-nya disampaikan kepada wali kota,” tegasnya.
Ia mengaku lebih menyukai aparatur yang bekerja dengan hasil konkret, dibanding sekadar menunjukkan aktivitas seremonial.
“Saya enggak suka orang yang memang hanya mau lapor ke wali kota, saya sudah lakukan ini. Saya suka orang yang kerja nyata,” ujarnya.
Menurutnya, setiap persoalan di wilayah harus memiliki solusi yang terukur dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan penanganan persoalan sosial seperti anak ngelem, sampah lingkungan, hingga ketertiban wilayah yang menurutnya tidak cukup hanya dilakukan melalui razia sesaat.
Sebaliknya, camat, lurah hingga OPD diminta melakukan pendekatan berkelanjutan dan menyelesaikan akar persoalan.
Aparatur lebih aktif turun langsung ke wilayah dan tidak hanya menunggu laporan administratif. Ia juga menyinggung terkait sungai dan drainase yang masih dipenuhi sampah di sejumlah kawasan Bontang.
“Masa satu lurah saja belum selesai. Kota Bontang ini kecil, punya camat, lurah, RT dan kader,” ucapnya.
Untuk mendorong percepatan program prioritas, Neni mengatakan Pemkot Bontang juga menyiapkan insentif bagi wilayah yang berhasil menunjukkan capaian nyata dalam penanganan stunting dan pengelolaan sampah.
“Bagi wilayah camat dan lurah yang berhasil, kita juga akan memberikan insentif. Nilainya Rp500 juta,” ujarnya.
Menurutnya, penghargaan itu diberikan agar aparatur di tingkat wilayah memiliki semangat dan tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia menegaskan seluruh program harus memiliki indikator capaian yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
“Kalau kita menerima amanah ini dengan ikhlas dan tulus, insyaallah semuanya akan dimudahkan,” tutupnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
