Oleh:
Dewi Yuliana
Pengusaha Kuliner Sangatta
Pemerintah Kota Bontang melaksanakan Operasi Timbang Serentak Tahun 2026 pada 9–13 Juni lalu di 125 Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kota. Kegiatan ini menargetkan 9.840 balita untuk memperoleh data status gizi yang akurat sebagai dasar percepatan penurunan stunting.
Operasi timbang serentak bertujuan memperbarui data status gizi balita, mendeteksi secara dini kasus stunting, gizi kurang, gizi buruk, maupun gangguan pertumbuhan lainnya.
Data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran sehingga bantuan dan pendampingan dapat diberikan kepada balita dan keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Melalui data yang akurat, pemerintah diharapkan dapat menghindari pendekatan yang bersifat umum dan mengarahkan program penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan akan lebih efektif dalam menekan angka stunting.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota Agus Haris di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPMPTSP Kota Bontang.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penanganan stunting memerlukan sinergi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada balita, tetapi harus dimulai sejak masa remaja melalui pemberian tablet tambah darah, peningkatan kesehatan calon ibu, perbaikan sanitasi lingkungan, hingga pemenuhan gizi ibu hamil.
Pernyataan yang disampaikan oleh wali kota menunjukkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kurangnya asupan makanan pada anak. Stunting merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesehatan ibu, pola asuh, pendidikan, sanitasi, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting Kota Bontang pada tahun 2023 berada pada angka 19,6 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 22,8 persen. Namun berdasarkan data SSGI dan SKI, prevalensi stunting di Kota Bontang justru tercatat meningkat dari 21 persen pada tahun 2022 menjadi 27,4 persen pada tahun 2023. Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode pengukuran dan cakupan data yang digunakan.
Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.786 anak mengalami stunting di Kota Bontang, dengan jumlah tertinggi berada di Kelurahan Loktuan sebanyak 253 anak. Adapun wilayah yang menjadi fokus utama penanganan stunting meliputi Berebas Pantai, Guntung, Bontang Kuala, dan Tanjung Laut Indah.
Di tingkat nasional, persoalan stunting juga belum sepenuhnya terselesaikan. Hasil SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 18,8 persen pada tahun 2025 dan 14,2 persen pada tahun 2029. Artinya, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai target tersebut.
Penurunan angka stunting yang terjadi di berbagai daerah sebenarnya telah berlangsung sebelum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program percepatan penurunan stunting, yang telah dijalankan pemerintah selama beberapa tahun terakhir.
Selain itu, hingga saat ini belum terdapat data nasional yang dapat membuktikan secara pasti dampak MBG terhadap penurunan stunting. Program tersebut baru mulai berjalan pada tahun 2025 dan diperluas secara bertahap sepanjang 2025–2026. Karena itu, efektivitasnya terhadap penurunan prevalensi stunting masih memerlukan evaluasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Kemajuan industri yang menjadi kebanggaan Kota Bontang juga belum sepenuhnya mampu menghapus persoalan stunting. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di tengah geliat industri dan tingginya aktivitas ekonomi, masih ditemukannya kasus stunting menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup dan kesehatan generasi penerus bangsa.
Data stunting di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini belum terselesaikan secara tuntas meskipun berbagai program telah dijalankan. Di Kalimantan Timur maupun Kota Bontang yang dikenal sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi yang cukup baik, kasus stunting masih ditemukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kurangnya makanan, melainkan persoalan yang bersifat sistemik dan dipengaruhi oleh banyak faktor.
Tingginya angka dispensasi perkawinan yang dalam banyak kasus dipicu oleh kehamilan usia muda turut meningkatkan risiko stunting. Kehamilan pada usia yang belum matang sering kali berkaitan dengan rendahnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam menjalankan peran sebagai orang tua.
Selain itu, faktor ekonomi juga memegang peranan penting. Dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan, tidak semua keluarga memiliki akses yang sama terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Akibatnya, meskipun berbagai intervensi dilakukan melalui lintas sektor, akar persoalan stunting belum sepenuhnya terselesaikan.
Stunting Tak Akan Tuntas Tanpa Perubahan Sistemik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan stunting. Namun, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyediaan makanan bergizi. Selain asupan gizi, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, pendidikan, sanitasi, kondisi ekonomi keluarga, hingga lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang.
Karena itu, keberhasilan penanganan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga harus menyentuh aspek keluarga, pendidikan, kesehatan, moral sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Di tengah melimpahnya sumber daya alam dan berbagai program yang telah dijalankan, persoalan stunting masih menjadi tantangan di banyak daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan stunting semata-mata disebabkan oleh kurangnya intervensi, atau justru berkaitan dengan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat?
Dalam pandangan penulis, sistem kehidupan yang berlandaskan kapitalisme cenderung menempatkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan sebagai orientasi utama. Akibatnya, akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan lingkungan yang layak tidak selalu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai program yang dijalankan sering kali hanya menyentuh dampak yang tampak di permukaan, sementara persoalan mendasar seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan rapuhnya ketahanan keluarga belum terselesaikan secara menyeluruh.
Selama akar persoalan tidak disentuh, stunting akan terus menjadi pekerjaan rumah yang berulang. Diperlukan perubahan yang tidak hanya berfokus pada bantuan dan intervensi teknis, tetapi juga pada pembenahan sistem yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, menjaga ketahanan keluarga, serta mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Stunting hanyalah salah satu potret dari persoalan yang lebih besar. Karena itu, sudah saatnya kita tidak hanya bertanya bagaimana mengatasi stunting, tetapi juga menelaah sistem seperti apa yang mampu melahirkan generasi yang sehat, kuat, sejahtera, dan berkualitas. Masihkah kita akan mempertahankan sistem yang belum mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya, atau mulai mencari solusi yang lebih mendasar dan menyeluruh?
Islam dan Solusi Mewujudkan Generasi Berkualitas
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, negara bertanggung jawab mengurus dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat. Karena itu, Khalifah berkewajiban memastikan setiap individu memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan yang layak.
Islam tidak sekadar menawarkan program untuk mengatasi stunting, tetapi menghadirkan sistem yang membangun generasi unggul dari akarnya. Melalui sistem ekonomi yang menyejahterakan, pendidikan yang membentuk kepribadian, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta aturan pergaulan yang menjaga kehormatan dan ketahanan keluarga, Islam berupaya melahirkan generasi yang sehat fisiknya, cerdas akalnya, dan kokoh keimanannya.
Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan rakyat meningkat pesat hingga petugas zakat dikisahkan kesulitan menemukan penerima zakat. Hal ini menunjukkan bagaimana pengelolaan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat mampu melahirkan masyarakat yang kuat dan berkualitas.
Tidakkah kita merindukan hadirnya sebuah sistem yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat dan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia sebagaimana yang pernah tercatat dalam sejarah Islam?
Wallāhu a’lam bish-shawāb.
