BERAU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi secara masif di Kabupaten Berau mulai menguras sumber daya penanganan. Sebanyak 163 personel dan sekitar 52 unit kendaraan pemadam yang masih berfungsi harus menghadapi kebakaran di sejumlah titik dalam waktu hampir bersamaan.
Bukan hanya jumlah personel dan armada yang menjadi persoalan. Sulitnya akses menuju titik api, jauhnya sumber air, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), hingga kelelahan petugas ikut menjadi kendala operasi pemadaman.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau Masyahadi Muhdi mengatakan kekuatan yang dimiliki sebenarnya mencukupi untuk menghadapi kondisi normal, seperti kebakaran permukiman maupun kebakaran lahan dalam skala terbatas.
Namun, kondisinya berbeda ketika karhutla muncul secara masif dan hampir bersamaan.
“Sebenarnya kalau untuk kondisi normal, misalnya kebakaran pemukiman atau lahan biasa, jumlah itu mencukupi. Namun karena karhutla ini sangat masif, jadi petugas dan unit yang dibutuhkan tentu lebih ekstra,” kata Masyahadi dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, Selasa (18/8/2026) malam.
BPBD tidak bekerja sendiri. Penanganan juga diperkuat sejumlah unsur pemerintah daerah dan provinsi serta instansi teknis lainnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor memberikan dukungan dua unit mobil tangki. Personel Manggala Agni juga ikut memperkuat operasi pemadaman.
“Kalau kondisi normal ini sebenarnya tergolong cukup, bahkan berlebih. Tapi pada kondisi saat ini, jumlah unit dan personel yang ada ini dirasa kurang,” jelasnya.
Persoalan berikutnya adalah medan. Sejumlah titik api berada jauh dari akses utama sehingga tidak seluruhnya dapat dijangkau kendaraan pemadam.
Ketika kebakaran terjadi di beberapa tempat dalam waktu berdekatan, personel dan kendaraan harus dibagi. Tim yang baru selesai menangani satu titik juga bisa kembali bergerak menuju lokasi lainnya.
Kondisi itu mulai berdampak pada fisik petugas.
“Karena dengan selisih waktu yang dekat, kejadian yang banyak, personel yang ada juga mengalami kelelahan,” ujarnya.
Sumber air menjadi tantangan lain. Pada sejumlah lokasi, titik kebakaran berada cukup jauh dari tempat pengambilan air. Mobil tangki harus bolak-balik ketika persediaan habis.
Jeda pengisian air menjadi persoalan tersendiri. Terlebih dalam kondisi cuaca panas dan angin kencang, api yang sebelumnya sudah berhasil dikendalikan berpotensi kembali membesar.
Mobilisasi personel dan armada yang tinggi juga membuat kebutuhan BBM meningkat. Operasi yang dilakukan terus-menerus membutuhkan anggaran jauh lebih besar dibanding kondisi normal.
“Konsekuensinya kita pergerakan banyak orang, kita perlu juga operasional yang besar,” kata Masyahadi.
BPBD Berau juga meminta keterlibatan sektor swasta diperkuat. Penanganan karhutla dalam skala besar dinilai tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Dukungan dapat diberikan melalui personel, peralatan maupun kebutuhan logistik.
Keterlibatan masyarakat turut menjadi sorotan. Masyahadi mengungkapkan masih menemukan warga yang hanya menonton ketika petugas berjibaku memadamkan api, termasuk kebakaran yang terjadi tidak jauh dari permukiman.
“Yang terjadi di dekat pemukiman itu masyarakatnya malah jadi penonton. Jadi kita bekerja keras untuk memadamkan api, tapi masyarakat jadi penonton. Ini mungkin juga perlu diberikan kesadaran, sosialisasi lebih lanjut kepada mereka,” tegasnya.
Masyarakat diharapkan setidaknya dapat membantu memberikan informasi awal ketika menemukan titik api, meningkatkan pencegahan, serta menjaga lingkungan agar kebakaran tidak meluas ke permukiman.
Di tengah keterbatasan tersebut, BPBD membagi penanganan karhutla Berau menjadi lima zona untuk mempercepat mobilisasi personel dan armada.
Zona pertama meliputi Gunung Tabur-Tanjung Batu. Zona kedua Teluk Bayur-Kelay. Zona ketiga Labanan-Segah. Zona keempat Tanjung Redeb-Sambaliung. Sedangkan zona kelima mencakup Biatan-Biduk-Biduk.
Pembagian dilakukan dengan memanfaatkan posko BPBD dan Damkar serta posko Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai basis pergerakan tim.
Dengan pola tersebut, personel diharapkan tidak seluruhnya harus bergerak dari satu titik ketika laporan kebakaran masuk. Tim yang berada paling dekat dapat lebih cepat menuju lokasi.
Namun, Masyahadi mengakui sistem zonasi belum menyelesaikan seluruh persoalan. Kebutuhan operasional tetap harus diperkuat apabila karhutla terus terjadi secara masif.
“Sementara ini berjalan posko ini, walaupun masih ada beberapa kendala atau hambatan-hambatan terkait dana operasional yang masih dibutuhkan,” pungkasnya.
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Agus S.
