SAYA cukup lama membaca kolom komentar Instagram Komisi X DPR RI. Awalnya, hanya ingin melihat pengumuman pergantian Ketua Komisi X dari Hetifah Sjaifudian kepada Agung Widyantoro.
Ternyata yang menarik justru komentar di postingan itu. Ramai. Banyak sekali yang menyebut nama Hetifah. Sebagian besar mengaku dari Kaltim.
Ada guru. Ada orang tua siswa. Ada yang pernah mendapat beasiswa. Ada pula yang sekadar mengaku mengikuti kiprah Hetifah selama memimpin Komisi X.
Komentarnya hampir sama: menyesalkan.
“Berita ini sungguh membuat saya dan warga Kaltim kaget,” tulis salah satu akun.
Akun lain mempertanyakan pergantian tersebut. “Kenapa sih diganti? Padahal luar biasa sekali pengabdian beliau yang kami rasakan sebagai warga Kaltim, terkhusus di bidang pendidikan.”
“Ibu Hetifah tetap di hati,” tulis akun lainnya.
Saya terus scroll ke bawah. Masih sama.
Ada yang meminta Hetifah jangan diganti. Ada yang berterima kasih karena program pendidikan yang diperjuangkannya pernah dirasakan anak-anak mereka.
Ada yang menyebut bantuan PIP. Ada yang bicara beasiswa. Ada pula yang berharap program pendidikan yang selama ini masuk ke Kaltim tetap berlanjut.
Bahkan beberapa komentar mulai membawa-bawa Golkar. Ada yang terang-terangan mengaku kecewa dengan keputusan partai. Ada pula yang mempertanyakan mengapa orang yang menurut mereka banyak membantu pendidikan di Kaltim justru dipindahkan.
Sampai Kamis (20/8) sore, komentar di postingan Komisi X tersebut sudah menembus 500. Sebagian besar yang saya baca memang berisi dukungan, ucapan terima kasih, atau mempertanyakan perpindahan Hetifah.
Tentu komentar media sosial tidak bisa dijadikan ukuran tunggal menilai kinerja seorang anggota DPR. Tetapi reaksi spontan sebanyak itu juga tidak muncul begitu saja.
Tak bisa dimungkiri, Hetifah memang punya jejak cukup panjang di Kaltim. Terutama di bidang pendidikan.
Saya sendiri cukup sering berkomunikasi dengannya. Kadang soal pendidikan. Kadang kegiatan di Kaltim. Kadang hanya konfirmasi singkat ketika ada isu yang perlu dijelaskan.
Karena itu, Ketika kabar pergantian itu muncul kemarin, saya langsung menghubunginya. Jawabannya baru saya terima pagi tadi (20/8).
Saya ingin tahu, setelah bertahun-tahun mengurus pendidikan dan terakhir menjadi Ketua Komisi X, bagaimana ia melihat penugasan barunya?
Jawabannya cukup panjang. Hetifah menjelaskan, sejak 18 Agustus 2026 dirinya mendapat konfigurasi penugasan baru di DPR RI. Ia menjadi anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar bidang kesejahteraan rakyat. Bidang yang dikoordinasikannya mencakup Komisi VIII, IX, dan X.
Artinya, meski meninggalkan Komisi X, pendidikan sebenarnya belum sepenuhnya lepas dari tangannya.
Hetifah juga tidak menutupi bahwa perpindahan tersebut merupakan perubahan cukup besar.
Maklum saja. Ia sudah lama berada di Komisi X. Mulai anggota, kemudian Wakil Ketua, hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Komisi X DPR RI periode 2024–2029.
Komisi inilah yang selama ini berhubungan langsung dengan pendidikan, kebudayaan, pendidikan tinggi, riset, pemuda, olahraga dan sejumlah urusan pembangunan sumber daya manusia.
Rabu (19/8), pergantian itu resmi dilakukan. Agung Widyantoro ditetapkan sebagai Ketua Komisi X menggantikan Hetifah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang memimpin penetapan bahkan menyampaikan terima kasih atas dedikasi Hetifah selama memimpin Komisi X.
Saya sempat bertanya soal alasan di balik perpindahan tersebut. Hetifah tidak mau berspekulasi.
Menurutnya, soal pertimbangan pergantian lebih tepat dijelaskan pimpinan Fraksi Golkar. Ia memilih menerima penugasan tersebut dan bekerja di tempat baru.
“Dalam perjalanan politik, ada saat kita mendapat amanah memimpin dan ada saat kita menjalankan peran yang berbeda,” kurang lebih begitu penjelasannya kepada saya.
Saya kira sikap seperti itu memang paling tepat. Sebab jabatan di DPR bukan milik pribadi. Fraksi bisa melakukan rotasi kapan saja. Hari ini menjadi ketua, besok bisa menjadi anggota. Hari ini di satu komisi, besok pindah ke komisi lain.
Yang kemudian dinilai masyarakat tentu bukan lagi kursinya. Tetapi apa yang dikerjakan setelah pindah.
Ternyata Hetifah tidak membutuhkan waktu lama. Baru pindah ke Komisi VIII, Hetifah sudah masuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Panja BPIH 2027.
Saya membaca pernyataannya soal ini di sejumlah media. Isunya juga menarik. Pemerintah mengusulkan BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Naik hampir Rp20 juta dibanding tahun sebelumnya.
Hetifah langsung mempertanyakan kenaikan itu. Ia meminta setiap komponen biaya dibedah. Harus jelas dasar kenaikannya. Harus rasional. Dan yang paling penting, harus benar-benar memberikan manfaat kepada jemaah.
Ada lagi yang menurut saya menarik. Dari usulan Rp107,34 juta tersebut, sekitar Rp42,94 juta atau 40 persen direncanakan dibayar langsung oleh jemaah. Sisanya sekitar Rp64,40 juta atau 60 persen menggunakan Nilai Manfaat dana haji.
Hetifah mengingatkan jangan sampai penggunaan Nilai Manfaat terlalu besar justru menggerus hak jemaah yang masih mengantre. Nah, ini sudah masuk wilayah yang benar-benar baru baginya. Dari urusan PIP, sekolah, guru, perguruan tinggi dan olahraga, sekarang masuk ke biaya haji.
Kamis (20/8) hari ini, giliran aktivitas Hetifah yang melintas di story Instagram saya. Ia sudah ikut kunjungan kerja spesifik Komisi VIII ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Yang dibahas pengembangan perguruan tinggi keagamaan, peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa, hingga bagaimana PTKIN bisa menuju world class university.
Ternyata masih ada benang merah dengan pekerjaan lamanya. Pendidikan.
Bedanya, sekarang masuk melalui pendidikan keagamaan. Madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan.
Hetifah sendiri mengatakan kepada saya bahwa perpindahan ke Komisi VIII tidak berarti perhatiannya terhadap pendidikan berhenti.
Apalagi posisi barunya sebagai Wakil Ketua Fraksi Golkar bidang kesejahteraan rakyat juga membuatnya mengoordinasikan bidang Komisi VIII, IX dan X. Jadi jalurnya masih ada.
Hanya ruang kerjanya yang sekarang jauh lebih luas. Ada agama. Sosial. Haji dan umrah. Penanggulangan bencana. Perlindungan perempuan dan anak. Kelompok rentan. Ditambah koordinasi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan melalui tugasnya di fraksi.
Justru ini jadi tantangan Hetifah berikutnya. Selama bertahun-tahun, namanya telanjur identik dengan pendidikan. Banyak masyarakat Kaltim mengenalnya lewat PIP, beasiswa, sekolah, guru, kampus, pemuda dan olahraga.
Itu pula yang terlihat dari ramainya komentar di Instagram Komisi X. Ada yang anaknya pernah mendapat bantuan pendidikan. Ada yang sekolahnya merasa terbantu. Ada yang berterima kasih. Ada yang meminta Hetifah tetap memperjuangkan pendidikan. Bahkan ada yang sampai kecewa kepada Golkar karena pergantian tersebut.
Hetifah sudah menjawabnya. Meski pindah ke Komisi VIII, perhatian terhadap pendidikan tidak berhenti.
Sekarang tinggal melihat kerjanya.
Dua hari pertama sudah terlihat. Kemarin bicara biaya haji. Hari ini sudah ikut kunjungan kerja membahas perguruan tinggi keagamaan.
Kursinya memang berganti. Tetapi masyarakat Kaltim tentu berharap perjuangan Hetifah untuk Kaltim jangan ikut pindah. (*)
Oleh: Agus Susanto
