BONTANG – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kota Bontang kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan mempertanyakan pola distribusi hingga waktu penjualan BBM di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama ketika pasokan datang pada sore hari.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menilai perlu ada penelusuran lebih jauh untuk mengetahui penyebab persoalan distribusi BBM yang terjadi di lapangan. Menurutnya, waktu kedatangan pasokan menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas. Akibat masalah distribusi ini, antrean BBM di sejumlah SPBU di Kota Taman mengular.
“Biasanya datangnya barang jam berapa? Kalau pun datangnya sore, biasanya barang datang paling cepat jam berapa,” tanyanya, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, semisalkan barang datang paling cepat datang di pukul 15.00 Wita, pastinya BBM yang tiba di SPBU tidak serta-merta langsung dapat dijual kepada masyarakat. Pasokan terlebih dahulu harus melalui proses pembongkaran yang membutuhkan waktu.
“Bongkaran membutuhkan waktu setengah jam. Anggaplah jam 16.00 Wita mulai jualan,” tambahnya.
Sehingga dengan kondisi tersebut, Winardi mempertanyakan apakah pasokan BBM di sekitar 8 ton yang diterima dalam sehari, benar-benar habis dalam waktu beberapa jam.
“Berarti biasanya langsung dijual saja sampai pukul 23.00 Wita. Efektifnya hanya tujuh jam penjualan. Apa 8 ton dalam sehari langsung habis?” tegasnya.
Menurutnya, apabila BBM tidak habis terjual pada hari yang sama, maka stok tersebut semestinya masih tersimpan dan dapat kembali dijual pada keesokan paginya. Mengingat, untuk buka SPBU dimulai dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita, sembari menunggu truk pengisi BBM datang, untuk distribusi, dimana ada waktu sekitar lima jam tidak jalan dispenser.
“Kalau pun tidak habis, pasti ada barang yang bermalam dan pastinya bakal dijual besok paginya lagi. Maunya hal seperti ini diperjelas terkait distribusinya, rapat tapi manager Petaminanya tidak datang, padahal sudah diundang berapa kali sejak 2025 lalu sampai sekarang,” jelas Winardi.
Ia menyebut kondisi tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mekanisme pencatatan atau tapping distribusi BBM. Maka ia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab persoalan, sebelum seluruh alur distribusi diperiksa.
“Tapping-nya begitu. Menurut saya ini banyak penyebabnya. Seperti distribusi penyebabnya, ini kan kita meminimalisir dulu. Kita buka-bukaan aja sekalian disini, jangan sampai ada permainan, ini barang subsidi,” ungkapnya.
DPRD Bontang pun mendorong pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU, untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pola pasokan, waktu bongkar, volume BBM yang diterima, hingga stok yang tersisa setiap harinya.
Langkah tersebut dinilai penting, agar persoalan distribusi BBM tidak terus berulang. Masyarakat pun mendapatkan kepastian terhadap ketersediaan BBM di Bontang.
Sorotan dewan ini imbas dari panjangnya antrean BBM yang terjadi beberapa pekan terakhir ini di Kota Bontang. Banyak pengendara yang mengeluhkan kondisi itu, lantaran sulitnya mencari BBM, bahkan hingga di tingkat pengecer.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
