BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana menerapkan sistem ganjil – genap, untuk mengatur antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi, untuk mengurangi kepadatan antrean BBM yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU, terutama pertalite.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Setda Bontang, Moch. Arif Rochman, mengatakan bahwa penerapan sistem ganjil – genap perlu dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, kondisi Bontang berbeda dengan Balikpapan, yang dimana memiliki jumlah SPBU lebih banyak.
“Yang jelas kondisinya di sini dengan di Balikpapan kan berbeda, mereka punya banyak SPBU. Jadi kalau di Bontang harus dipikirkan secara matang, jangan sampai niat kita memecahkan masalah, tapi nantinya malah menimbulkan masalah baru,” ujar Arif saat ditemui, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, jika antrean BBM tidak segera ditangani, kepadatan kendaraan sangat berpotensi mengganggu aktivitas pengguna jalan, terlebih lagi antrean kendaraan yang sampai menginap di bahu jalan.
Karena itu, Pemkot Bontang akan kembali melakukan koordinasi untuk menentukan langkah antisipasi yang paling tepat. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan sistem ganjil – genap.
“Kalau nantinya kita tidak segera mengambil kebijakan, kasihan juga teman-teman atau yang punya usaha di sekitar SPBU, terganggu pastinya. Maka nanti segera mungkin kita ambil tindakan antisipasi peraturan ganjil – genap,” katanya.
Selain itu Arif juga menegaskan bahwa, mekanisme yang nantinya diterapkan di Bontang, tidak serta-merta akan mengikuti aturan yang berlaku di Balikpapan. Maka Pemkot Bontang masih akan menyesuaikan sistem dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Ia memperkirakan penerapan sistem ganjil – genap secara logis dapat memangkas panjangnya antrean. Sebagai contoh, antrean di SPBU Akawy yang disebut pernah memanjang hingga sampai kawasan di bawah Polres Bontang, secara teori dapat berkurang apabila kendaraan diatur berdasarkan nomor plat.
“Semisalkan di SPBU Akawy yang antreannya sampai ke bawahnya Polres, kalau pakai sistem seperti ini logikanya, pasti antrean hanya separuhnya. Pastinya ada pengurangannya, kemungkinan sekitar 30 persen, ya syukur,” jelasnya.
Namun, Arif menyebut apabila kebijakan tersebut membutuhkan kajian khusus, prosesnya dapat memakan waktu hingga tiga bulan. Oleh sebab itu, pihaknya masih akan berkoordinasi untuk menentukan apakah penerapan sistem ganjil – genap dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Pemkot Bontang juga terus berupaya berkoordinasi dengan pihak Pertamina, untuk memastikan distribusi BBM tetap bisa berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan.
Arif mengatakan, memanjangnya antrean di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dipengaruhi adanya sanksi terhadap SPBU di Tanjung Laut. Kondisi tersebut kemudian membuat antrean kendaraan beralih ke SPBU lainnya.
“Kemarin, di minggu ini agak memanjang antrean BBM di SPBU lain, karena sempat ada sanksi di SPBU Tanjung Laut, otomatis larian antreannya ke SPBU lain, maka sempat memanjang untuk pengisian BBM,” pungkasnya.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
