Kejar Pertumbuhan 6 Persen, Pemerintah Andalkan Investasi dan Hilirisasi

JAKARTA – Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027. Untuk mencapainya, investasi harus tumbuh lebih agresif hingga 7 persen dengan mengandalkan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang membahas asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2027, Selasa (1/9/2026).

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027 dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Danantara,” ujar Purbaya.

Pemerintah menilai target tersebut masih dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen secara kumulatif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Inflasi disebut masih terkendali, sementara likuiditas perbankan dinilai memadai untuk menopang penyaluran kredit ke sektor ekonomi.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari–Juni 2026 masih mencatat surplus. Cadangan devisa hingga Juli 2026 mencapai USD145,3 miliar.

Baca Juga:  Andi Gani Optimistis Tokoh Buruh Tetap Bela Pekerja Meski Jadi Pejabat

Pasar keuangan domestik juga menunjukkan sentimen positif. Rupiah mengalami apresiasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat, sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dinilai tetap kondusif. Aliran modal masuk hingga 28 Agustus 2026 tercatat mencapai Rp140,6 triliun.

Kinerja APBN turut menjadi modal pemerintah mengejar pertumbuhan lebih tinggi. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sedangkan defisit berada pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mencapai pertumbuhan 6 persen, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta investasi melalui Danantara.

APBN diarahkan tidak hanya membiayai kebutuhan publik, tetapi juga menjadi katalis untuk mendorong investasi dan memperbesar keterlibatan sektor swasta.

“APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan,” jelas Purbaya.

Dalam skema tersebut, sektor swasta diharapkan menjadi salah satu motor investasi, sedangkan Danantara diarahkan mempercepat investasi produktif pada sektor strategis dan hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah.

Baca Juga:  Arus Balik Lebaran, Pasokan BBM dan LPG Dipastikan Aman

Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mulai dari pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga kondisi suku bunga.

Sektor keuangan didorong semakin inklusif dan mampu memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil.

Sektor minyak dan gas bumi juga menjadi perhatian. Pemerintah mendorong optimalisasi produksi melalui reaktivasi sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan, serta perbaikan iklim investasi hulu migas.

Di tengah target pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah merancang defisit RAPBN 2027 tetap berada pada 2,40 persen terhadap PDB.

“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” tegas Purbaya.

Dalam rancangan RAPBN 2027, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan angka tersebut, terdapat selisih Rp671,2 triliun antara pendapatan dan belanja.

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Pertanyakan Penutupan Sidang Tanpa Pernyataan Sikap

Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan USD75 per barel. Target lifting minyak semula dipatok 610 ribu barel per hari. Dalam pembahasan bersama Komisi XII DPR RI dan kementerian/lembaga terkait, angka tersebut berubah menjadi 612,5 ribu barel per hari. Sementara lifting gas ditargetkan 954 ribu barel setara minyak per hari.

Pemerintah juga memasang sejumlah target kesejahteraan. Tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan berada pada rentang 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, dan rasio Gini 0,362–0,367.

Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Dengan target tersebut, pertumbuhan investasi 7 persen menjadi salah satu kunci pemerintah untuk membawa ekonomi nasional tumbuh 6 persen pada 2027, dengan APBN, sektor swasta, dan Danantara sebagai penggerak utama. (Cha/KN)

Editor: Agus S.

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.