NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memangkas ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dibuktikan melalui penandatanganan kerja sama dua proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta lima investasi swasta dengan total komitmen mencapai Rp6,56 triliun.
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa masuknya dana non-APBN menjadi bukti nyata keberlanjutan proyek ibu kota baru melalui sinergi berbagai pihak.
“Hari ini, kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Ada investasi swasta, KPBU, dan hibah,” kata Basuki di kawasan glamping, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (15/10/2026).
Suntikan dana triliunan rupiah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), kawasan komersial, apartemen, peternakan terintegrasi, hingga perkantoran yang ditargetkan mulai dibangun pada awal 2027. Salah satu investor swasta, PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, mengucurkan Rp1 triliun untuk mengembangkan proyek kawasan terpadu Grand Vista Nusantara.
Direktur PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, Yang Jinghui, berharap pembangunan IKN terus berjalan tepat waktu untuk menarik minat pemodal asing lainnya.
“Kami harap pembangunan IKN berjalan semakin cepat, pesat, dan tepat waktu sehingga investor lain dari China akan semakin tertarik datang ke sini,” tutur Yang.
Selain investasi komersial, IKN mengantongi hibah internasional dari U.S. Trade and Development Agency (USTDA) senilai 2,49 juta dolar AS. Dana hibah dari lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat ini dialokasikan untuk penyusunan dokumen teknis dan tata kelola Smart City IKN yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan transparansi (ESG).
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Yusva Alam
