spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

El Nino atau Hobi Impor?

Oleh:

Asna Abdullah

(Aktifis Dakwah)

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang begitu luasnya, dan dari sisi geografis Indonesia terletak di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Membuat Indonesia mempunyai tanah yang subur sehingga tanaman sangat mudah tumbuh.

Indonesia diberikan Allah kekayaan alam yang melimpah. Tak heran jika Indonesia terkenal dengan sebuah uangkapan “tanah indonesia tanah surga, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman.”

Hanya saja benarkah demikian? Kondisi pangan khususnya beras sebagai makanan pokok orang Indonesia beberapa tahun belakangan semakin mahal dan dari tahun ke tahun harganya semakin melambung tinggi, krisis pangan tak terelakkan, dan benar benar sudah terjadi. Hal ini seakan menghapus sirna fakta bahwa Indonesia adalah negara agraris.

Harga gabah dan beras di Kota Bontang sendiri semakin meroket. Dari data yang dihimpun, harga jual beras di Kota Bontang pekan kedua September 2023 sudah menyentuh angka Rp 16.000 per kilo.

Hal ini pun mendapat respon dari salah satu anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Menurut beliau mahalnya harga beras saat ini menjadi masalah yang bersifat nasional akibat adanya kondisi Elnino, untuk itu kata beliau pemerintah melakukan tindakan intervensi agar tidak terjadi inflasi. (Infokaltim.id, 27/09/23).

Harga beras juga mahal untuk kota/kabupaten lain seperti PPU, Kutim, dan Samarinda. Faktor kenaikan harga beras adalah adanya Elnino di 7 provinsi.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dalam harian CNBC bertajuk “Harga Beras Terbang 18,44%, Inflasi Beras Tertinggi 5 Tahun” bahwa pada September 2023, terjadi inflasi beras secara bulanan sebesar 5,61% dengan andil 0,18%.

“Inflasi beras secara bulanan di bulan September 2023 merupakan yang tertinggi sejak Februari tahun 2018,” ucapnya.

Pada Februari 2018, tercatat inflasi beras mencapai 6,25%. Jakarta. (CNBC Indonesia, 20/02/2023)

Benarkah Hanya karena El nino?

Tidak dimungkiri dampak dari Elnino akan meningkatkan potensi tumbuh awan di Samudra Pasifik Tengah hingga Timur, hingga curah hujan di wilayah sekitarnya berkurang dan Indonesia tak terkecuali, ini kemudian memicu kekeringan, kemarau, dan panas yang berkepanjangan.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansyuri mengatakan bahwa,  tidak sekadar El Nino, tapi kurangnya pengawalan, pendampingan, serta penguatan terhadap para petani juga disoroti.

Baca Juga:   Mesin Capit Boneka: Judi atau Permainan Ketangkasan?

“Akibatnya, petani kita tidak banyak melakukan tanam. Hal ini kemudian berdampak pada pasokan beras dan permintaan di masyarakat,” ungkap Abdullah Mansyuri kepada Beritasatu.com, Selasa (29/8/2023)

Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai, kenaikan harga beras tidak sebatas dampak El Nino, tetapi lebih kompleks dan sistemis.

Menurut beliau penyebab pertama, penduduk semakin bertambah tetapi produksi beras makin menurun. Penyebabnya banyak di antaranya luas lahan panen berkurang yang mempengaruhi produksi padi.

Kedua sebutnya, dana triliunan rupiah sudah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi beras tetap naik.

Ketiga, jelasnya, keberlanjutan pertanian. Hatta menyebut di antara faktor keberlanjutan pertanian adalah masalah sumber daya air.

Indikator berikutnya, ucapnya, adalah ketersediaan modal. Menurut beliau di tengah sistem keuangan yang kapitalistik, orang lebih memilih menimbun uang di perbankan, deposito, dan bermain di pasar modal sehingga uang yang masuk ke dalam sektor riil yang produktif itu sangat kurang ulasnya.

Menurut Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede faktor pendorong harga beras masih mahal, di antaranya karena kenaikan harga pupuk, permasalahan produksi, dan risiko kemarau panjang atau El Nino. Untuk mengurangi risiko inflasi, pemerintah perlu segera melakukan intervensi subsidi pupuk untuk meminimalkan biaya input pertanian.

Dari paparan yang disampaikan berbagai sumber di atas, mengenai penyebab dari naiknya harga beras hingga diperlukan impor beras, nyata dengan jelas bahwa berbagai kebijakan dari pemerintahlah menjadi sumber permasalahan. Seperti lahan pertanian yang menyempit, pupuk dan bibit yang mahal karena tidak disubsidi, hingga ketersediaan pengairan.

Hanya saja lagi lagi menurut pemerintah, sebab krisis pangan adalah hadirnya El Nino dan dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi beras dalam negeri, untuk itulah pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah impor beras.

Jawara Impor Pangan

Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang yang akrab disapa BW itu meminta pemerintah untuk segera mengambil sikap, seperti melakukan operasi pasar.  Menurutnya, ketika ada kenaikan harga pada sektor bahan pokok, khususnya beras tentu akan berdampak pada inflasi.

Baca Juga:   Keterwakilan Politik Perempuan Minim, Haruskah Implementasikan Kesetaraan Gender?

Sedangkan presiden Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Pasar Merdeka Samarinda mengatakan, bahwa solusinya adalah dengan melakukan impor beras untuk menstabilkan harga kembali. (Infokaltim.id, 27/09/23)

Di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengatasi dan juga mewaspadai kenaikan harga beras agar inflasi tetap terkendali. Distribusi bantuan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), merupakan intruksi Presiden. Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga bulan, dimulai pada September hingga November 2023. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulannya. (Tempo.co, 02/09/2023)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menormalisasi harga beras. Impor beras menjadi “jurus andalan” bagi pemerintah untuk jadi solusi saat harga beras melambung, keran impor pangan dibuka selebar lebarnya, bahkan indonesia dinobatkan sebagai peringkat ketiga negara terbesar pengimpor produk pangan.

Saat kebijakan impor beras diterapkan, beras impor pasti akan melimpah di dalam Negeri dan pasti akan mempengaruhi harga gabah dalam negeri, lagi-lagi petani akan menghadapi kondisi yang susah karena mahalnya biaya produksi, dan dipastikan akan merugi.

Sebagaimana  diketahui bahwa ketersediaan bahan makanan pokok termasuk beras yang cukup bagi rakyat, tidak bisa lepas dari politik pertanian dan ekonomi yang diterapkan oleh negara, bahwa politik pertanian dan ekonomi di negeri ini berasaskan kapitalisme yang dengan tegas membatasi peran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Bahkan rakyat dibiarkan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, negara hanya berposisi sebagai pengatur atau regulator saja.

Hingga yang terjadi adalah ketika ada permasalahan kurangnya ketersediaan beras, pemerintah bukan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya dengan memberdayakan potensi yang dimiliki negeri ini, akan tetapi mengambil jalan pintas dengan mengimpor dari negara lain, yang jelas menguntungkan negara asing hingga para kartel-kartel yang bekerjasama dengan para kapital.

Pemerintah yang kesannya lebih berpihak kepada petani dan rakyat hanya lips service. Impor beras rupanya menjadi hobi ketimbang memajukan pertanian dalam negeri, dan praktis kebijakan ini hanya menguntungkan oligarki yaitu para pengusaha importir yang punya hubungan dekat dengan penguasa sehingga mendapatkan tender impor. Wewenang membuka atau menutup pintu impor memang ada di tangan pemerintah, tetapi pelaku impornya adalah pengusaha importir.

Baca Juga:   Selamatkan Pemuda dari Miras, Islam Siap Berantas!

Kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak lepas dari cara pandang pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat yang sangat dipengaruhi oleh sistem sekuler kapitalis, sehingga posisi negara hanya sebagai regulator saja, semua dibebaskan dan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga tidak ada masalah jika harus mengimpor beras, walau petani di negeri ini menjerit.

Islam dan Ketahanan Pangan

Beras adalah kebutuhan dasar manusia. Sabda Rasulullah saw.

“Siapa di antara kalian yang berada pada waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Negara sebagai institusi politik yang bertugas melakukan pengurusan urusan rakyat (riayah syu’unil ummah) wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Islam mewajibkan penguasa (khalifah) untuk memastikan tiap-tiap individu rakyat bisa tercukupi kebutuhan pangannya secara layak. Khilafah tidak hanya wajib memastikan stok pangan aman, tetapi juga memastikan rakyat bisa memperolehnya dengan harga yang terjangkau.

Terkait swasembada beras, Khilafah tidak hanya menargetkan tercukupinya kebutuhan dalam negeri, tetapi juga ketahanan pangan pada masa depan untuk mengantisipasi paceklik seperti El Nino dan sekaligus terwujudnya stabilitas harga.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, ekstensifikasi pertanian, misalnya dengan menghidupkan tanah mati. Kedua, intensifikasi pertanian, misalnya dengan penggunaan alat pertanian berteknologi canggih hasil karya dalam negeri. Ketiga, penelitian untuk menghasilkan bibit unggul dan alat-alat pertanian modern. Keempat, bantuan pupuk, benih, dan saprotan lainnya. Kelima, memastikan tidak ada gangguan dalam pasar, seperti monopoli, penimbunan, dan penipuan.

Semuanya ini hanya bisa diwujudkan oleh Khilafah karena posisi pemimpin dalam Islam sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) rakyat. Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, bukan justru membuat rakyat menderita.

Wallahualam.

Most Popular