SANGATTA – Kebijakan Plt Pengurus Provinsi Muaythai Kalimantan Timur (Kaltim), yang membekukan seluruh pengurus cabang olahraga Muaythai kabupaten/kota se-Kaltim menuai kritik dari daerah. Langkah tersebut dinilai berpotensi mengganggu pembinaan atlet dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Sorotan datang dari Asisten Pelatih Muaythai Kutai Timur, Brandon Anto. Ia menilai pembekuan pengurus daerah tidak tepat dilakukan apabila persoalan yang terjadi berada di tingkat pusat organisasi.
Menurut Brandon, pengurus daerah selama ini tetap aktif menjalankan pembinaan atlet dan tidak terlibat dalam konflik internal organisasi di tingkat atas. Karena itu, ia menyayangkan daerah justru ikut terdampak.
“Kalau persoalannya terjadi di tingkat pusat, seharusnya penyelesaiannya juga dilakukan di pusat. Jangan sampai daerah yang selama ini aktif membina atlet justru ikut dikorbankan,” ujar Brandon, Sabtu (23/5/2026).
Ia mengatakan, fokus utama pelatih dan atlet saat ini adalah meningkatkan prestasi serta mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Di tengah persiapan tersebut, kebijakan pembekuan justru menimbulkan keresahan di daerah.
“Atlet dan pelatih di daerah ini fokusnya latihan, membangun prestasi, dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Mereka bukan bagian dari konflik internal organisasi, jadi jangan sampai pembinaan yang sudah berjalan terganggu,” katanya.
Brandon juga mempertanyakan dasar dan urgensi pembekuan seluruh pengurus kabupaten/kota, termasuk daerah yang dinilai masih aktif menjalankan program pembinaan atlet. Apalagi, sejumlah daerah tengah mempersiapkan atlet secara intensif, termasuk Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Porprov.
“Kami mempertanyakan apa dasar dan urgensinya pengurus kabupaten/kota yang masih aktif menjalankan pembinaan harus di-Plt-kan. Apalagi saat ini daerah sedang mempersiapkan atlet untuk Porprov,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan pelaksana tugas (Plt) semestinya bertujuan menjaga stabilitas organisasi dalam kondisi tertentu. Namun jika penunjukan dilakukan secara sepihak hingga berdampak pada pembinaan atlet, maka kebijakan tersebut dinilai justru merugikan daerah.
“Plt itu seharusnya hadir untuk membantu menjaga stabilitas organisasi, bukan malah mematikan pembinaan yang sudah berjalan. Jangan sampai keputusan organisasi justru membuat atlet menjadi korban,” ucapnya.
Ia berharap persoalan internal organisasi Muaythai dapat segera diselesaikan secara bijak tanpa mengorbankan kepentingan atlet di daerah. Brandon menegaskan, pembinaan dan masa depan atlet harus tetap menjadi prioritas utama menjelang pelaksanaan Porprov.
“Harapan kami, masalah organisasi ini diselesaikan dengan kepala dingin. Yang paling penting, jangan ganggu persiapan atlet. Prestasi daerah dan masa depan atlet harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
