BONTANG – DPRD Kota Bontang menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/5/2025).
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kota Bontang, agar pelaksanaan program ke depan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujar Ketua Komisi C, Alfin Rausan Fikry.
Ia menyebutkan DPRD menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 yang dinilai berasal dari belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah. Pemerintah diminta memperbaiki perencanaan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, agar tidak menumpuk pada semester kedua.
DPRD juga meminta agar pembukaan anggaran kas dilakukan rutin setiap bulan, guna memaksimalkan penyerapan anggaran. Selain itu, pemerintah diminta menyajikan penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan hingga realisasi anggaran secara lebih rinci dan transparan.
Sektor pelayanan publik turut menjadi perhatian. DPRD meminta pemenuhan kebutuhan anggaran operasional dan pemeliharaan untuk BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dinilai belum sesuai dengan beban kerja.
Selain itu, penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) diminta lebih terkontrol, dengan pengawasan menyeluruh mulai dari pendataan kerusakan hingga pertanggungjawaban dana.
Dalam bidang ekonomi, DPRD menilai program Kredit Bontang Kreatif (KBK) masih minim serapan. Pemerintah diminta meningkatkan sosialisasi bersama Bankaltimtara, dan melibatkan pelaku UMKM agar program tersebut benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
DPRD juga mendorong DPMPTSP mempercepat terwujudnya iklim investasi ramah investor, khususnya mempermudah proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya.
Pada sektor pendidikan, DPRD mengingatkan ancaman kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru pensiun. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan BKPSDM diminta segera memenuhi kebutuhan guru, untuk menghindari krisis tenaga pendidik di Kota Bontang.
Selain itu, DPRD meminta Dinas Ketenagakerjaan memaksimalkan fungsi aplikasi Teman Naker, agar tidak hanya menjadi pusat data pengangguran, tetapi juga menjadi alat kontrol penyerapan tenaga kerja.
Rekomendasi lainnya menyangkut peningkatan sarana pemadam kebakaran, penguatan layanan PDAM, pembangunan sumur bor dan WTP di Bontang Lestari, evaluasi tarif parkir di area Bontang City Mall, hingga usulan pembangunan Taman Makam Pahlawan di Kota Bontang.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
