BONTANG – Pemerintah diminta mendepositokan anggaran daerah yang menganggur. Hal itu sebagai solusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Solusi itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke 16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
“Semestinya kalau pemerintah jeli harusnya kita bisa memperoleh Rp 7 miliar, jika anggaran tersebut didepositokan sejak awal tahun kemarin, daripada dibiarkan mengendap. Padahal aturan pun memperbolehkan,” ungkapnya.
Alasan pihaknya kembali menggaungkan persoalan deposit ini, lantaran potensi PAD Bontang masih belum maksimal, dan masih sulit menghasilkan PAD melalui pajak dan retribusi.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menilai masih harus menimbang rencana tersebut.
“Kalau soal deposito ini mohon maaf karena memang masih harus dilakukan pembahasan, karena semua daerah di Kaltim masih wacana saja,” ucap Basri. (adv/al)
