BONTANG – Komisi II DPRD Bontang bersama tim Asistensi Pemkot Bontang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Perikanan, Senin (11/7/2022). Terdapat 10 bab dan 40 pasal yang disiapkan dalam regulasi ini.

Dalam rancangannya, Komisi II meminta agar kewenangan laut Bontang bisa dikembalikan ke daerah. Sebelumnya, kewenangan jarak 0-12 mil laut dari garis pantai menuju arah laut lepas berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal itu berlaku sejak terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun kewenangan pemerintah daerah, hanya pengelolaan perikanan di daratan.

“Kami minta pengelolaan laut ini bisa dimaksimalkan. Salah satu tujuannya agar bisa mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red.),” ujar Ketua Komisi II, Rustam.

Ruang lingkup Raperda ini, lanjut Rustam, meliputi pengelolaan, pengolahan, perizinan, pembinaan dan pengawasan perikanan. Untuk itu pihaknya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar memperjuangkan hal tersebut.

Rustam menyarankan, perjuangan ini bisa maksimal ketika kabupaten/kota se-Kaltim satu suara untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke Gubernur Kaltim. “Harus disuarakan, karena setiap daerah memiliki kearifan lokal tersendiri,” sebut Rustam. (adv/mk)

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang berharap pengembangan industri jangka panjang yang berada di kawasan industri PT Pupuk Kaltim mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan jajaran Komisi II saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama perwakilan manajemen Pupuk Kaltim di ruang rapat lantai II Kantor DPRD Bontang, Senin (11/7/2022) lalu.

“Tentu hal ini sangat kita apresiasi. Semoga dapat menekan angka pengangguran yang semakin tinggi di Bontang. Terutama di wilayah buffer zone,” kata Ketua Komisi II, Rustam.

Soal ketenagakerjaan, dirinya juga menekankan agar perusahaan bisa menerapkan komposisi sesuai peraturan daerah (perda) yang berlaku, yakni 75 persen tenaga kerja lokal, dan 25 persen dari luar Bontang. “Jangan dibalik,” ucapnya.

Diketahui, terdapat sejumlah proyek raksasa yang siap dibangun Pupuk Kaltim, baik di Bontang maupun luar Bontang. Seperti pabrik amonium nitrat, soda ash, revamping amoniak, NPK, hingga oleokimia. Pengembangan ini diproyeksikan dibangun hingga 10 tahun ke depan.

Rustam mengatakan, segala macam investasi, selama mau mengikuti aturan yang berlaku di Bontang, tentu akan pihaknya dukung. Justru pihaknya memberikan kesempatan selebar-lebarnya, apalagi Bontang dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi kondisi pasca migas. Sehingga pemkot bersama pihak terkait harus menyiapkan sejak dini dan pintar mencari alternatif.

“PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga harus terus kita genjot. Sektor-sektor yang belum tersentuh harus kita tarik retribusinya,” tutup Rustam. (mk)

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam meminta PT Pertamina menambah ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Bontang. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan kendaraan, terutama jenis truk yang kerap mengantre di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Meski kini sebagian SPBU telah dan akan menerapkan fuel card saat pengisian BBM, namun selama tidak ada pembatasan pembelian di setiap kendaraan, tentu kekurangan pasokan masih akan terus terjadi.

“Intinya kami (Komisi II, Red.) menyambut baik inovasi Pertamina ini. Namun keluhan para sopir truk ini juga harus didengarkan. Kami bersama pemkot juga sudah sering kali bersurat ke Pertamina untuk meminta tambahan kuota solar di Bontang,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/7/2022).

Diketahui, sejauh ini baru SPBU Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT di Jalan Brigjen Katamso yang telah menerapkan pengisian solar melalui pembayaran non-tunai. Dalam waktu dekat, SPBU Akawi yang berada di Jalan MT Haryono juga akan menyusul. Setelah itu, berlanjut ke SPBU di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Laut, SPBU kilometer 3 Jalan Arif rahman Hakim, dan SPBU kilometer 5 Jalan Poros Bontang-Samarinda.

Pembelian solar melalui fuel card ini wajib menyertakan hasil uji layak kendaraan (kir). Dari persyaratan itu, banyak truk yang akhirnya gagal memenuhi kualifikasi lantaran kendaraannya sudah dimodifikasi, terutama di bagian bak. Sesuai ketentuan, tinggi bak truk seharusnya 70 sentimeter. Namun banyak sopir yang meninggikan truk menjadi 80 sentimeter. (advmk)

BONTANG – Kalangan DPRD Bontang menilai, kontribusi perusahaan dalam menyertifikasi tenaga kerja (naker) lokal belum maksimal. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan.

“Saya dengar langsung keluhan tenaga kerja bahwa Pupuk Kaltim sendiri hampir bisa dibilang tidak pernah melakukan sertifikasi,” ujarnya.

Irfan menjelaskan, setiap ada penerimaan, baik itu tenaga TA ataupun proyek. Perusahaan selalu mengutamakan tenaga kerja bersertifikasi. Disinilah kelemahan calon tenaga kerja lokal. Buntutnya, perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah.

“Ke depannya, baik Pupuk Kaltim maupun seluruh stakeholder yang ada di kawasan industri perusahaan, dimohon agar  mengadakan sertifikasi supaya tenaga kerja lokal memiliki daya saing,” sebutnya.

Irfan mengharapkan, tenaga kerja lokal tak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. “Banyak kasus terjadi karena tenaga kerja lokal kita tak memiliki sertifikasi, itu makanya banyak yang jadi penonton di daerahnya sendiri,” paparnya.

Untuk itu, Irfan mengharapkan main contractor agar dapat memonitoring subkon-nya dalam hal rekrutmen, sehingga tidak menyalahi aturan dan prosedur dalam pengupahan dan sertifikasi.

“Kami berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Bontang bisa memperhatikan tenaga kerja lokal, agar regenerasi tenaga kerja lokal bisa lebih bagus lagi,” tandasnya. (adv/ref)