Beranda blog Halaman 1092

Posbindu Kodim 0908/Bontang Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Rutin

0

BONTANG – Kodim 0908/Bontang melalui Kader Posbindu menggelar kegiatan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kodim 0908/Bontang Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Senin (4/7/2022).

Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko penyakit tidak menular.

Posbindu yang dilaksanakan saat ini adalah untuk pemantauan dan deteksi dini penyakit tidak menular kepada para prajurit TNI, PNS dan keluarga besar Kodim 0908/Bontang.

Kegiatan ini merupakan program rutin dari Komando Atas, guna mengetahui perkembangan kesehatan personel TNI, PNS, dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana. (Pendim Btg)

Babinsa Bontang Kuala Pantau Vaksinasi di Wilayahnya

0

BONTANG– Babinsa Koramil 0908-01/Loktuan, Kodim 0908/Bontang Serka Purnomo memantau vaksinasi secara door to door  yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bontang. Vaksinasi dengan cara langsung mendatangi rumah warga  ini  dilaksanakan di RT 07 dan RT 13 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Senin (4/7/2022).

Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan distribusi vaksin sekaligus mendukung program pemerintah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di wilayah Kelurahan Bontang Kuala khususnya dan umumnya Kota Bontang. “Sehingga, kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Serka Purnomo

Danramil 0908-01/Loktuan Kapten Inf Niko Katani mengatakan,  pengamanan dilakukan untuk memantau pelayanan vaksinasi yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN)  bersama dinas kesehatan kota Bontang dalam rangka percepatan capaian vaksinasi masyarakat di wilayah  Bontang dan mendukung program pemerintah untuk bersama-sama berjuang menghadapi pandemi Covid-19 (Pendim Btg)

Belum Terapkan Fuel Card, Antrean Kendaraan di SPBU  Bontang Masih Panjang

0
Antrean sopir truk di SPBU Akawi. (nur yahya/radar bontang)

BONTANG– Penerapan fuel card dalam pembelian Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih belum diberlakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Akawi Kota Bontang. SPBU Akawi masih melakukan uji coba mulai 4 Juli 2022 dan akan mewajibkan penggunaan fuel card mulai 18 Juli 2022.

Salah satu petugas SPBU Akawi, Hendra mengungkapkan, penggunaan fuel card saat ini belum diterapkan. Ini juga sesuai dengan penjadwalan yang telah dilakukan oleh Pertamina kepada tiap SPBU di Bontang. Untuk itu, pengemudi masih diperbolehkan  membayar secara tunai untuk jenis solar

“Kami saat ini masih bayar tunai, dan  akan diuji coba mulai 4 Juli,” ungkap Hendra saat ditemui Senin (4/07/2022).

Hendra menjelaskan aturan pembelian dengan fuel card   hanya untuk BBM jenis solar subsidi. Sedangkan untuk Pertalite subsidi hanya mencatatkan pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM.

“Untuk Pertalite belum ada sosialisasi, tapi sudah banyak selebaran yang harus menggunakan aplikasi MyPertamina,” kata Hendra.

Selain itu, dalam hal pembatasan pembelian solar menggunakan kartu di SPBU Akawi belum dilakukan. Dalam penerapannya, jelas Hendra, penggunaan fuel card jenis mobil kecil hanya sebanyak 40 liter, dump truk sebanyak 80 liter dan truk besar/ tronton sebanyak 150 liter per hari.

“Sampai saat ini yang kita lakukan masih membagikan brosur kepada sopir saat mengantre mengisi BBM,” imbuhnya.

Mokib, sopir truk mengatakan, dirinya sudah tahu akan diterapkannya aturan fuel card pada 18 Juli 2022 di SPBU Akawi. Namun dirinya hingga saat ini belum membuat kartu tersebut. “Ini masih mengisi secara tunai, belum menggunakan kartu, hanya mengisi 80 liter,” kata Mokib.(ya)

Audiensi Langsung dengan KemenPAN-RB, Wali Kota Bontang Perjuangkan Masa Depan TKD

0

BONTANG– Sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan masa depan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang selama ini telah mengabdi bersama di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Wali Kota Bontang Basri Rase melaksanakan audiensi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (4/6/2022). Saat beraudiensi

Basri didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang.

Rombongan diterima Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Bontang menyampaikan berbagai usulan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Basri meminta pemerintah pusat dapat mengambil langkah dan kebijakan yang memberi prioritas dan kemudahan bagi TKD selaku Non ASN dalam proses seleksi PPPK yang akan datang, berupa :

  • Dalam hal pengusulan formasi PPPK tahun 2022, dimohonkan:
  • Menyetujui seluruh usulan formasi.
  • Membuka tambahan jabatan untuk dapat diduduki PPPK.
  • Menambah jenis jabatan fungsional pemula yang dapat diduduki oleh SLTA/sederajat contoh pranata komputer pemula, arsiparis pemula dan lain-lain.
  • Menambah alokasi anggaran belanja pegawai untuk mengakomodasi penambahan belanja pegawai pengadaan PPPK.
  • Kebijakan dalam seleksi PPPK tahun 2022 dengan peruntukan bagi pegawai non-ASN yang telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sebagaimana mekanisme seleksi
  • PPPK Guru yang telah dilaksanakan.
  • Memprioritaskan dan memberikan tambahan nilai afirmasi dalam proses seleksi PPPK dengan meniru pola seleksi PPPK guru tahun 2021 untuk pegawai Non-ASN.
  • Menyesuaikan/menurunkan nilai passing grade untuk proses seleksi PPPK tahun 2022.
  • Dalam hal pemenuhan kebutuhan lain melalui tenaga alih daya (outsourcing), diusulkan jabatan lain disamping pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, yaitu :
  • Pelayanan dasar seperti guru, tenaga kesehatan, rescuer dan lain-lain.
  • Pelayanan administrasi seperti pengadministrasi umum, pengadministrasi kepegawaian dan lain-lain.
  • Kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus seperti programmer, teknisi dan lain-lain.

Wali Kota Bontang menambahkan, bahwa saat ini pihaknya tetap membutuhkan sumbangsih tenaga dan pemikiran dari pegawai Non ASN dalam mencapai terwujudnya visi misi pemerintahan, akselerasi roda pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

“Kami berharap agar kondisi ini dapat disikapi secara bijak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga tercipta keselarasan aksi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, unggul dan berdaya saing hebat,” kata Basri.

Menanggapi usulan tersebut, Aba Subagja, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Wali Kota Bontang secara langsung, sebagai wujud rasa memiliki dalam memberikan masukan yang bersifat konstruktif. “Masukan yang baik ini akan kami tampung untuk dibahas dengan lintas kementerian, kebetulan siang ini kami akan rapat bersama dengan Kementerian terkait membahas hal ini. Tentu membutuhkan pengkajian yang mendalam dan holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapannya. Yang terpenting bahwa selama ini Pemerintah Kota Bontang tetap mengikuti tahapan dan proses sesuai dengan panduan yang telah diberikan,” kata Aba.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati juga menyampaikan bahwa perumusan usulan yang disampaikan oleh Pemkot Bontang tersebut juga dengan mempertimbangkan masukan dari hasil rapat pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan sepekan sebelumnya, yang dihadiri pengelola kepegawaian bersama perwakilan TKD dari seluruh perangkat daerah. “Kami juga berkomitmen melalui BKPSDM Kota Bontang dan perangkat daerah terkait lain, untuk terus memperjuangkan hal ini. Semoga doa dan ikhtiar ini memberikan hasil terbaik untuk kita semua,” katanya. (adv/bkpsdm)

Sudah 9 Kasus Ditemukan, Dua Kelurahan di Bontang Utara Rawan DBD

0

BONTANG– Kasus demam berdarah dengue (DBD) saat ini kembali meningkat, khususnya di Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Guntung. Berdasarkan data Puskesmas Bontang Utara 2, terdapat 9 kasus  sejak Januari hingga awal Juli 2022.

Menurut penanggung jawab program DBD Puskesmas 2 Bontang Utara Nita Triana, data tersebut rutin diperbaharui setiap minggu, kemudian dilaporkan ke tiap RT yang ada di wilayah kerjanya. “Kami selalu melakukan pembaharuan data, kemudian  menginfokannya ke tiap RT dan warga,” kata Nita, saat ditemui Senin (4/7/2022).

Nita menyebutkan, sebaran 9 kasus DBD tersebut sebanyak 3 kasus di RT 4, RT 1, dan RT 18 Kelurahan Guntung. Sementara sisanya di Kelurahan Loktuan di RT 2, RT 12, RT 24, RT 10, RT 52, dan RT 7.

Nita memastikan, pihaknya selalu mengingatkan warga untuk selalu  berperilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari demam berdarah. “Mengingatkan warga selalu melakukan 3M plus, di wilayahnya masing-masing serta rutin memberantas sarang nyamuk”, ungkapnya.

Sementara Kepala Puskesmas Bontang Utara 2 dr Dwiyanti mengatakan, masyarakat harus lebih peduli kepada daerah yang ditemukan kasus DBD. Selain itu pihaknya juga telah memetakan daerah yang menyumbang kasus DBD. “Kami selalu mengimbau  masyarakat ketika mengalami demam untuk untuk segera memeriksakan diri,” kata Dwi.

Dwi memastikan semua kalangan bisa terjangkiti DBD sebab nyamuk aedes aegypti tidak memandang umur atau jenis kelamin. (ya)

HP Meledak saat Di-Charge, Rumah di BSD Bontang Nyaris Terbakar

0

BONTANG – Warga Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Kota Bontang dikejutkan dengan bunyi sirine mobil pemadam kebakaran, Senin (4/7) dinihari sekira pukul 01.00. Mobil pemadam kebakaran dan sejumlah petugas tampak menuju rumah di Nomor 16 Jalan Dempo BSD, Kelurahan Gunung Elai, Bontang Utara.

Di rumah itu, terlihat asap yang mengepul di salah satu ruangan. Tampak beberapa warga sudah mulai berkumpul. Bahkan, Lurah Gunung Elai Sulistyo juga terlihat berada di lokasi. Sementara pemilik rumah terlihat menyelamatkan barang-barangnya dari dalam rumah.

Ketua Badan Koordinasi Lingkungan (BKL) BSD Supriyadi mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima security BSD, petugas pemadam terpaksa memecahkan kaca jendela untuk memadamkan api.

“Saat masuk ke dalam kamar, api sudah menjalar membakar kasur dan lemari. Untungnya petugas cepat datang memadamkan api, sehingga api tidak sampai membesar,” ungkap Supriyadi yang dikonfirmasi Media Kaltim.

Soal dugaan kebakaran, Supriyadi mengatakan, dari informasi dari pemilik rumah, sumber api diduga dari handphone meledak saat di-charge. “Informasinya HP anaknya yang dicharge meledak di kasur. Entah saat itu ke mana anaknya. Tapi orangtuanya ada di dalam rumah,” sebutnya. “Kemungkinan pakai charge yang biasa. Kalau charge ori, kemungkinan tidak ada masalah,” tambahnya.

Namun demikian, kasus ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi warga Bontang, khususnya saat mengisi baterai atau charger. Pasalnya kalau tidak melakukan charge dengan benar, maka bisa berakibat fatal yang dapat membahayakan, seperti kebakaran. (mk)

Ketua DPRD Makmur Tinjau Kantor Badan Penghubung dan Mes Kaltim di Jakarta

0
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat meninjau Kantor Badan Penghubung dan Mess Pemprov Kaltim di Jakarta.

JAKARTA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meninjau Kantor Penghubung dan Mess Pemprov Kaltim yang ada di Jakarta, Jumat (1/7). Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kehadiran Kantor Penghubung dan Mess Pemprov Kaltim adalah bentuk pelayanan publik bagi masayarakat Kaltim yang ada di Jakarta

Disampaikan Makmur, bahwa peran Badan Penghubung dan Mess Kaltim ialah bagaimana memberi pelayanan, bukan hanya terhadap kepentingan pemerintah semata, tetapi juga melayani masyarakat Kaltim pada umumnya.

“Bagaimana memberi pelayanan. Kalau ada masyarakat dari Kaltim yang perlu perhatian, ya diperhatikan. jadi kita tidak boleh semata-mata menuntut uang masuk, itu tidak benar. Ini aspek pelayanan publik yang harus melayani masyarakat, kalau ada masalah-masalah yang memang kenyataannya masyarakat tidak mampu, Pemprov Kaltim melalui Badan Penghubung yang harus membantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Raihan Fida Nuzband, menjelaskan, Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta merupakan unsur pelaksanaan tugas yang berkedudukan di Jakarta, dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

“Tupoksi badan penghubung yakni membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi. Pada dasaranya ialah pelayanan publik, artinya melayani masyarakat Kaltim khususnya yang berada di Jakarta,” sebut dia.

kehadiran mess-mes dari Kaltim yang di Jakarta ini kata Raihan tidak berorientasi pada profit atau keuntungan semata, melainkan untuk mempermudah urusan masyarakat, khususnya Kaltim. “Intinya membantu masyarakat Kaltim, jadi bukan yang selama ini pandangan orang untuk mengejar profit, itu tidak benar,” jelas Raihan. (adv)