Beranda blog Halaman 1091

Pemilik Fuel Card Didahulukan, Antisipasi Antrean Truk di SPBU Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Kapolres Bontang, AKBP Hamam Wahyudi. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

BONTANG– Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi meminta pengelola Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk memprioritaskan pemilik kartu BBM atau fuel card, seiring mulai diberlakukan aturan ini sejak Senin (4/7/2022). Prioritas terutama diberlakukan pada sopir truk yang hingga kini masih mengantre di beberapa SPBU di Kota Taman.

Sementara dalam hal pengawasan penerapan di lapangan, lanjut Hamam, pihaknya akan melibatkan pengawas dari Pertamina dan instansi terkait dari Pemkot Bontang. “Saya nanti akan meminta  dinas terkait untuk dilibatkan dalam pengawasan dan penertibannya,” jelas Kapolres, Selasa (6/7/2022) di Polres Bontang.

Terkait penertiban truk yang masih mengantre di luar jam yang telah ditentukan, dirinya akan membuat metode khusus untuk mendahulukan yang memiliki fuel card.

“Untuk pengisian bahan bakar ini, seharusnya dibuatkan cara, dengan lebih mendahulukan yang memiliki kartu,” tambah Hamam.

Antisipasi lain ditujukan pada sopir truk yang masih mengantre di depan toko atau warung, diminta agar menghindari gejolak yang mungkin terjadi di masyarakat. “Kami dari unsur kepolisian memberikan imbauan kepada mereka (sopir), karena saat ini dihadapkan dengan kondisi sosial dengan keterbatasan BBM di masyarakat,” jelas Hamam.

Selain itu, dirinya juga akan menurunkan petugas langsung di lapangan pada saat sopir truk sedang mengantre.(ya)

Ketua DPRD Bontang Minta Tak Disamaratakan, Soal Keputusan Honorer Jadi Outsourcing

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam

BONTANG– Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, mendorong pemerintah pusat untuk tidak memukul rata penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Dia menyebutkan, perlu  pertimbangan matang dari pemerintah pusat agar tidak berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat. “Jangan sampai pukul rata 100 persen,” jelas Faiz saat dikonfirmasi, Rabu (6/7/2022).

Disebutkan, pihaknya saat ini terus melakukan analisis dan kajian terkait kebijakan tersebut. “Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini, karena boleh jadi menurut hemat kami akan berdampak pada kinerja pemerintah kota terkait pelayanan di masyarakat,” katanya.

“Kita juga terus menganalisis terkait hal ini, dari pemerintah kota baru proses pengkajian tapi kita lihat harus betul-betul mempertimbangkan. Jadi mana saja yang memungkinkan dan mana saja yang tidak memungkinkan,” sambungnya.

Apabila kebijakan tersebut terealisasi, maka harus dilakukan langkah antisipasi dari Pemkot Bontang menyangkut jumlah tenaga honorer yang akan dikurangi secara bertahap.

“Harus betul-betul dicek dulu, dipertimbangkan sekali, mana yang harus pertama kali dirasionalisasi. Tidak sertamerta seluruhnya menurut kita,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata Faiz, untuk honorer yang akan dijadikan tenaga alih daya juga terbatas. Sebab kebijakan ini hanya berlaku untuk sopir, cleaning service dan petugas keamanan.

Sedangkan honorer seperti pekerja lapangan atau administrasi ini harus disuarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Komisi I DPRD Bontang.

Faiz juga mendorong pemerintah segera melakukan Analisis Beban Kerja (ABK). “Supaya bisa dapat gambaran jelas dari pusat. Kalau dibilang UMR, gaji di Bontang sudah hampir mencapai UMR. Ini agar seluruh honorer yang ada bisa diakomodasi,” paparnya.

Faiz juga menegaskan, sejak awal DPRD dan Pemkot Bontang  berupaya memperjuangkan nasib ribuan honorer di Kota Taman.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak merekrut pegawai honorer. Sebagai gantinya, Pemda diminta merekrut pekerja alih daya atau outsourcing. (adv/ref)

Kadir Tappa Minta Pemprov Carikan Solusi Masalah Antrean Solar

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Kaltim, Abdul Kadir Tappa.(Yahya Yabo/Media Kaltim)

BONTANG – Anggota DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mencari solusi masalah antrean pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang kerap menimbulkan masalah di masyarakat.

“Secara global memang keadaan seperti itu. Tapi pemerintah harus mencarikan solusi,” kata Kadir Tappa saat ditemui Mediakaltim.com, usai membuka Training of Tutor (TOT) Metode Qiro’ah, ‘Cara Super Cepat, Mudah dan Menyenangkan Mengajar Fasif Baca Alquran, di Hotel Tiara Surya Jl MT Haryono, Rabu (6/7/2022).

Dia mendorong Pemprov bersama Pertamina turun tangan mengatasi masalah antrean ini, seperti menambah kuota BBM jenis solar. “Kejadian di lapangan pasti tidak bisa dihindari, seperti truk-truk yang datang dari luar, tapi juga memberikan dampak ekonomi,” ujar Kadir.

Selain itu, dia mengusulkan ada tempat khusus untuk pengisian BBM jenis solar.  “Umpamanya khusus truk ada SPBU-nya, di mana pun,” imbuhnya.

Seperti diketahui, hampir di sejumlah daerah di Kaltim, sopir harus antre panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Mengatasi itu, seperti di Kota Bontang, sudah mulai diterapkan fuel card.

Penerapan fuel card dalam pembelian Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ini sudah berlaku di SPBU Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT Kota Bontang sejak 4 Juli 2022. Namun di SPBU Akawi masih dilakukan uji coba mulai 4 Juli 2022 dan akan mewajibkan penggunaan fuel card mulai 18 Juli 2022.

Salah satu petugas SPBU Akawi, Hendra mengungkapkan, penggunaan fuel card saat ini belum diterapkan. Ini juga sesuai dengan penjadwalan yang telah dilakukan oleh Pertamina kepada tiap SPBU di Bontang. Untuk itu, pengemudi masih diperbolehkan  membayar secara tunai untuk jenis solar

“Kami saat ini masih bayar tunai, dan  akan diuji coba mulai 4 Juli,” ungkap Hendra saat ditemui Senin (4/07/2022).

Hendra menjelaskan aturan pembelian dengan fuel card   hanya untuk BBM jenis solar subsidi. Sedangkan untuk Pertalite subsidi hanya mencatatkan pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM. “Untuk Pertalite belum ada sosialisasi, tapi sudah banyak selebaran yang harus menggunakan aplikasi MyPertamina,” kata Hendra.

Selain itu, dalam hal pembatasan pembelian solar menggunakan kartu di SPBU Akawi belum dilakukan. Dalam penerapannya, jelas Hendra, penggunaan fuel card jenis mobil kecil hanya sebanyak 40 liter, dump truk sebanyak 80 liter dan truk besar/ tronton sebanyak 150 liter per hari.

Diterapkannya fuel card di Kota Bontang ini pun mulai dikeluhkan para sopir.  “Meski saya sudah punya fuel card, toh tidak mudah juga kami dapat solar. Antrian masih panjang,” ucap Andi Toha, sopir warga Tanjung Laut yang ditemui sedang mengantre di SPBU Kopkar PKT.

Ia menilai, pemerintah terlalu lambat menyelesaikan persoalan yang dialami para sopir truk untuk memperoleh BBM. “Kondisi ini kan sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kami ini sudah capek harus antre berjam-jam mendapatkan solar. Belum lagi, kami harus bersitegang dengan pemilik warung atau toko yang marah-marah, karena truk kami menutup dagangan mereka. Kami juga tidak mau berlama-lama antre, seandainya solar mudah kami dapatkan,” sungutnya. (ya)

Lolos Seleksi 100 Ketua Osis Terbaik se-Indonesia, Andi Faiz Puji Siswi Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam saat bertemu dengan Ketua Forum Osis Bontang (Fosbon) Nur Nabila Aulia Salim / Instagram @andi.faizal.sofyan

BONTANG – Salah satu siswi di Bontang, Nur Nabila Aulia Salim lolos dalam seleksi dan masuk 100 ketua Osis terbaik se Indonesia pada ajang Indonesia Student Leadership Camp (ISLC) tahun 2022 di Depok, Jawa Barat.

Prestasi tersebut mendapatkan pujian dari Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, lewat postingan di laman instagram resminya @andi.faizal.sofyan, ketua DPRD yang karib disapa Bang Faiz itu mengungkapkan apresiasinya yang membanggakan dan berharap dapat menginspirasi bagi siswa siswa di Kota Taman.

“Di sela-sela rapat tadi malam di Sekretariat DPD II Partai Golkar Bontang saya kedatangan Ketua Forum Osis Bontang (Fosbon), adik Nur Nabila Aulia Salim,” kata Andi Faiz, Minggu (5/6).

Selain itu dia memuji sosok Nur Nabila Aulia Salim merupakan siswi perempuan pertama di Bontang yang masuk dalam 100 ketua Osis terbaik se Indonesia.

“Hebatnya, dia Ketua Forum Osis perempuan pertama di kota ini yang berhasil lolos mewakili Bontang, dan Kalimantan Timur yang terpilih menjadi 100 orang Ketua Osis terbaik se-Indonesia lewat proses seleksi mengikuti Indonesia Student Leadership Camp (ISLC) tahun 2022 de Depok, Jawa Barat,” ungkapnya.

Andi Faiz berharap dengan apa yang sudah diraihnya bisa menginspirasi bagi semua Osis di Bontang. “Mudah-mudahan adik kita ini bisa membuka wawasan dan terus menginspirasi seluruh adik-adik Osis se-Kota Bontang, untuk tidak berhenti belajar, dan terus belajat meraih mimpi,” pungkasnya. (adv)

Polres Bontang Gelar Syukuran Hari Bhayangkara

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Usai melaksanakan upacara Hari Bhayangkara Ke-76 yang dilakukan secara virtual, Polres Bontang menggelar acara syukuran sebagai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara di Aula Parama Satwika Polres Bontang, Selasa (5/7/2022).

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, Wakil Walikota Bontang Najirah, Dandim 0809 Bontang Letkol Inf Priyo Handoyo, unsur Forkopimda, Wakapolres Bontang, Pejabat Utama (PJU), kasat, kapolsek jajaran, Pengurus Bhayangkari,  tokoh agama, pensiunan Polri, anggota Kodim 0908/BTG, Rudal 002/BTG, dan seluruh personel Polres Bontang.

Dalam sambutannya Kapolres AKBP Hamam Wahyudi mengatakan, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini terasa sangat spesial karena setelah lebih 2 tahun masyarakat bahu-membahu dan bersinergi mengatasi pandemi Covid-19.

“Akhirnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan merayakan Hari Bhayangkara Ke-76 bersama unsur Forkopimda Kota Bontang, tokoh agama, tokoh masyarakat, stakeholder, dan anggota Polres Bontang,” katanya.

Kapolres menegaskan peringatan Hari Bhayangkara tahun ini hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana introspeksi bagi seluruh insan Bhayangkara dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. ”Saya mengharapkan momentum ini dapat dijadikan untuk memperkuat tekad Polri tetap konsisten mempererat kemitraan dengan pemerintah kota, stakeholder dan masyarakat,” tegasnya.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada unsur Forkopimda dan jajarannya serta semua pihak yang telah membantu Polri dalam pelaksanaan tugas selama ini,” ucapnya.

Usai memberikan sambutan Kapolres didampingi Ketua Pengurus Bhayangkari mengawali prosesi potong tumpeng dan diberikan kepada personel tertua Polres Bontang, yaitu Aiptu Made Sudarsana dilanjutkan kepada personel termuda Polres Bontang, Bripda Ficky Farhalsya.

Dalam acara syukuran ini juga dilaksanakan penyerahan piala dan piagam kepada juara perlombaan, di antaranya juara lomba membatik, bola voli, bulu tangkis, kebersihan tingkat asrama, kebersihan ruangan kerja, serta pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan yang telah membantu dalam penanganan Covid-19. (hms)

Polres Bontang Ikuti Upacara Hari Bhayangkara secara Virtual

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Polres Bontang mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-76 yang digelar serentak secara virtual, Selasa (5/7/2022). Upacara dipusatkan di lapangan Bhayangkara Akpol Semarang dipimpin Presiden Joko Widodo. Sementara Polres Bontang menggelar upacara virtual di Ruang Sanika Satyawada Rupata.

Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri atas kinerja penanganan Covid-19. Dia meminta Polri mengawal kepindahan ibu kota Negara (IKN) serta menjamin keamanan KTT G20 yang akan dilaksanakan tahun ini.

Jokowi mengatakan, tahun 2024 merupakan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia karena itu dia meminta jajaran kepolisian agar dari sekarang mengantisipasi segala gangguan keamanan yang berpotensi ingin menggagalkan kegiatan tersebut.

Ia juga meminta kepolisian agar terus bersinergi dengan TNI, lembaga dan kementerian terkait dalam mengawal segala kebijakan pemerintah, jajaran kepolisian harus adaptif dengan perkembangan jaman, terus berinovasi menjadi institusi yang modern.

Ia juga meminta dalam penegakan hukum Polri harus memberikan rasa manfaat dan berkeadilan bagi masyarakat, terus berupaya melakukan pencegahan dalam menjaga kamtibmas.

Saat upacara di Bontang, hadir Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, Dandim 0809 Bontang Letkol Inf Priyo Handoyo, Ketua Pengadilan Negeri Bontang Sofyan Parerungan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bontang Syamsul Arif, Ketua Pengadilan Agama Kota Bontang Samad Hariyanto.

Juga hadir Den Rudal 002 Btg Kapten Arh Rudi Afrika, Sub Den Pom Bontang Kapten CPM Lamidi, serta Pos AL Bontang Letda Marinir Koko Hamsyah, PJU Polres Bontang, personel Kodim 0908/BTG/Den Arhanud Rudal,002 BTG, Satpol PP Kota Bontang dan perwakilan personel Polres Bontang. (hms)

Sekretariat DPRD Se-Kaltim Rakor Wawasan Kebangsaan, Penguatan Pelaksaan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Penulis
redaksi
-
0

YOGYAKARTA – Dibuka oleh Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, Rapat Koordinasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/kota se-Kalimantan Timur tentang implementasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan diikuti oleh peserta dari seluruh Sekretariat DPRD di Kalimantan Timur.

Rakor yang digelar di Hotel Platinum, Yogyakarta ini, Menurut Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan diagendakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim Hardiyanto yang juga sekaligus ketua panitia dalam agenda tersebut.

Tak hanya itu, pentingnya menyamakan persepsi atau memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap pejabat/staf dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota juga menjadi hal yang sangat penting.

“Dalam hal ini sosialisasi pembinaan dan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Pemendagri tentang pedoman Pendidikan wawasan kebangsaan serta permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022,” kata Muhammad Ramadhan yang juga mewakili Pj Sekda Kaltim dalam Rakor yang diikuti secara online dan offline.

Lebih lanjut berkaitan dengan wawasan kebangsaan ini, Narasumber dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Drajat Wisnu Setyawan mengatakan hal ini juga erat kaitannya dengan cinta Bahasa Indonesia dan produk Indonesia salah satunya. “Ini harus diperjuangkan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia,” kata Direktur Bina Ideologi, karakter dan wawasan Kebangsaan ini.

Sementara itu, Mahrus Hasyim, narasumber dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga hadir dalam rakor tersebut menyebutkan.

Ada sejumlah kewajiban Anggota DPRD Kaltim sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 108 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Anggota DPRD Kaltim berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (adv)

Hadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-76, Makmur Apresiasi Jajaran Polri

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara Ke – 76 di BSCC DOME Balikpapan, Selasa (5/7).

BALIKPAPAN . Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara Ke-76 yang digelar di BSCC DOME Balikpapan, Selasa (5/7).

Acara tersebut juga dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, unsur Forkopimda Kaltim dan pejabat utama Polda Kalitm.

Upacara Hari Bhayangkara dengan tema “Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” juga dilaksanakan secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku inspektur upacara dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo serta diikuti Polda dan Polres seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar kepada Polri, karena Organisasi Polri sangat besar dan menembus sampai ke tingkat desa yang mana anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Di manapun saudara-saudara bertugas saudara-saudara selalu mengayomi rakyat, rakyat menilai apakah perilaku Polri sudah sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Dikatakannya bahwa, tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan anggota Polri harus terus berinovasi, harus semakin pro aktif dan bertransformasi menjadi Institusi modern.

“Saya perlu mengingatkan falsafah kemanfaatan hukum harus dirasakan kepada masyarakat, Polri harus berupaya dalam pencegahan dalam menjaga Kamtibmas, lakukan dengan humanis namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegak hukum upaya terakhir secara prosedur dari visi Presisi,” sebutnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugiarto dalam sambutannya mengatakan dengan kondusifitas Kamtibmas yang mantab, tentunya akan mendukung berputarnya roda ekonomi di wilayah Kaltim, serta mampu menjadikan Kaltim sebagai salah satu primadona bagi para pengusaha nasional maupun pengusaha,baik lokal, internasional untuk berinvestasi.

Menurutnya, berbagai capaian tersebut tidak akan dapat diraih Polda Kaltim tanpa dukungan dari rekan-rekan Forkopimda, Kerja sama pimpinan instansi terkait, serta seluruh masyarakat Kaltim, sehingga Polda Kaltim dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan maksimal.

“Saya ucapkan terima kasih personel Polda Kaltim atas kinerjanya selama ini. Jangan cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai selama ini. Mari tingkatkan kemampuan, kapasitas dan menambah wawasan untuk menjadi personel Polri yang Presisi,” ucap Kapolda.

Usai pelaksanaan upacara, Makmur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan serta menjaga Kamtibmas. Juga dalam keterlibatan Polri dalam penanganan pandemi Covid 19.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Polri khususnya Polda Kaltim yang terus berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas. Dan dalam peringatan Hari Bhayangkara Ke -76 ini, saya dan atas nama lembaga mengucapkan dirgahayu Polri, semoga Polri tetap jaya,” pungkasnya. (adv)

Punya Fuel Card, Masih Sulit Dapat Solar, SPBU Kopkar Sudah Terapkan, Akawi Masih Uji Coba sampai 18 Juli

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Kebijakan penerapan fuel card di sejumlah SPBU di Kota Bontang berbeda-beda. Di  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT, fuel card untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sudah diterapkan sejak Senin (4/6) kemarin.

Sementara di SPBU Akawi  masih melakukan uji coba mulai 4 Juli 2022 dan akan mewajibkan penggunaan fuel card mulai 18 Juli 2022 mendatang.

Diterapkannya fuel card di Kota Bontang ini pun mulai dikeluhkan para sopir.  “Meski saya sudah punya fuel card, toh tidak mudah juga kami dapat solar. Antrian masih panjang,” ucap Andi Toha, sopir warga Tanjung Laut yang ditemui sedang mengantre di SPBU Kopkar PKT.

Ia menilai, pemerintah terlalu lambat menyelesaikan persoalan yang dialami para sopir truk untuk memperoleh BBM. “Kondisi ini kan sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kami ini sudah capek harus antre berjam-jam mendapatkan solar. Belum lagi, kami harus bersitegang dengan pemilik warung atau toko yang marah-marah, karena truk kami menutup dagangan mereka. Kami juga tidak mau berlama-lama antre, seandainya solar mudah kami dapatkan,” sungutnya.

Keluhan yang sama diungkapkan Supanji, sopir angkutan barang Bontang-Samarinda yang sedang antre di SPBU Kopkar. “Gara-gara antre ini, waktu istirahat para sopir berkurang bahkan ada yang mengalami sakit. Ini kan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan musibah kecelakaan,” ucapnya.

“Harusnya sejak dulu, sudah ada solusinya. Pejabat atau pemilik SPBU kan sudah tahu masalahnya. Mereka juga bisa membedakan mana sopir truk yang benar-benar mengisi BBM untuk bekerja dengan mana sopir truk yang mengantri BBM untuk dijual kembali,” sambungnya.

SPBU AKAWI BELUM TERAPKAN

Sementara itu, Pengawas SPBU Kopkar PKT Jufri mengatakan diterapkannya fuel card, sejak Senin (4/7), diharapkan bisa megurai persoalan atrean truk mendapatkan solar subsidi.

Aturan penggunaan fuel card ini telah diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Bontang nomor 188.65/741/PSDA/2022 tentang batas jumlah maksimal penerima BBM subsidi solar.

“Seluruh kendaraan yang ingin membeli solar subsidi wajib pakai fuel card. Kalau tak punya fuel card, tidak kami layani,” tutur Jufri.

“Jadi semua kandaraan harus mambayar secara non tunai,” tambahnya.

Secara sistem, fuel card akan digunakan sebagai alat transaksi saat pengisian BBM. Sopir langsung dilayani operator dengan memeriksa dan mengisi BBM sesuai batas maksimal pengisian.

Menurutnya, pihaknya sudah mensosialisasikan sejak dua pekan terakhir. “Sopir sudah difasilitasi untuk mendaftar di SPBU Kopkardan yang sudah daftar bisa isi BBM,” tuturnya.

Terpisah, petugas SPBU Akawi, Hendra mengungkapkan, penggunaan fuel card saat ini belum diterapkan. Ini juga sesuai dengan penjadwalan yang telah dilakukan oleh Pertamina kepada tiap SPBU di Bontang.

Untuk itu, pengemudi masih diperbolehkan  membayar secara tunai untuk jenis solar di SPBU Akawi. “Kami saat ini masih bayar tunai, dan diuji coba mulai 4 Juli,” ungkap Hendra saat ditemui Senin (4/07/2022).

Hendra menjelaskan aturan pembelian dengan fuel card  hanya untuk BBM jenis solar subsidi. Sedangkan untuk Pertalite subsidi hanya mencatatkan pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM.

“Untuk Pertalite belum ada sosialisasi, tapi sudah banyak selebaran yang harus menggunakan aplikasi MyPertamina,” kata Hendra.

Selain itu, dalam hal pembatasan pembelian solar menggunakan kartu di SPBU Akawi belum dilakukan. Dalam penerapannya, jelas Hendra, penggunaan fuel card jenis mobil kecil hanya sebanyak 40 liter, dump truk sebanyak 80 liter dan truk besar/ tronton sebanyak 150 liter per hari.

“Sampai saat ini yang kita lakukan masih membagikan brosur kepada sopir saat mengantre mengisi BBM,” imbuhnya.

Mokib, sopir truk mengatakan, dirinya sudah tahu akan diterapkannya aturan fuel card pada 18 Juli 2022 di SPBU Akawi. Namun dirinya hingga saat ini belum membuat kartu tersebut.  “Ini masih mengisi secara tunai, belum menggunakan kartu, hanya mengisi 80 liter,” kata Mokib.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Bontang saat ini mencatat sebanyak 229 kendaraan gagal mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan kartu kendali fuel card. “Ada 415 kendaraan yang mengajukan dan 229 kendaraan tidak dapat kami rekomendasikan,” tutur Welly Sakius, Kepala Seksi Angkutan Umum Dinas Perhubungan Bontang  Dijelaskannya syarat untuk mendapatkan fuel card yakni STNK dan kartu kir tidak dalam keadaan masa tenggang atau mati. “Data ini sifatnya sementara dan nanti akan terus bertambah,” ujarnya.  (ya/mk)

Antisipasi PMK Jelang Idul Adha, Polres Monitoring Peternak dan Pedagang Sapi

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Menjelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Polres Bontang melaksanakan monitoring hewan ternak sebagai antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di sejumlah pedagang sapi di Kota Bontang Senin (4/7/2022). Kegiatan dipimpin KBO Satuan Binmas Polres Bontang Iptu Bejo Hariyanto diikuti Aiptu Rusmana dan Aipda Heru Utomo.

Kaplres Bontang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kasat Binmas AKP Jimun SH mengatakan kegiatan monitoring dan pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak, seperti sapi.

“Saat patroli kami menyambangi sejumlah peternakan dan pedagang sapi  yang ada di kota Bontang. Untuk memantau ada tidaknya kasus penyakit mulut dan kuku yang terjadi,” kata Kasat Binmas AKP Jimun.

Dari hasil pemantauan, di sejumlah peternak dan pedagang sapi tidak ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku. Namun demikian, pihaknya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi penyakit tersebut menyerang ternak sapi.

“Kami imbau pemilik maupun pedagang  sapi untuk waspada akan penyakit mulut dan kuku yang dapat menyerang ternak. Apabila ditemukan kasus tersebut agar segera melapor,” papar AKP Jimun.

Kasat Binmas menambahkan, pihaknya juga melibatkan peran serta Bhabinkamtibmas untuk  memonitoring dan memantau peternakan maupun perdagangan sapi di wilayah kelurahan maupun desa binaa mereka masing-masing.

“Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan dinas terkait maupun pemilik peternakan dan pedagang sapi sehingga hewan yang diperjualbelikan untuk kurban dalam keadaan sehat dan aman di konsumsi,” pungkas AKP Jimun. (hms)

1...1,0901,0911,092...1,174Halaman 1,091 dari 1,174