BONTANG –  Suasana bahagia dan haru mewarnai Haflah Akhirussanah Angkatan Mazero  SMA Islam Terpadu (IT) Daarul Hikmah Boarding School Kota Bontang, di Gedung Auditorium Kantor Walikota Bontang, Sabtu (4/6/2022).

Pelepasan angkatan VII kelas 12 yang diikuti 128 siswa siswi ini ditandai dengan pengalungan medali. Acara ini juga diisi dengan berbagai hiburan kesenian. Hadir Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Najirah, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah,  dewan guru dan orangtua siswa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Sekolah SMA IT DHBS Suparman memberikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh siswa kelas 12 yang telah menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun. “Tentu dalam proses pendidikan selama 3 tahun penuh dengan dinamika. Apalagi di masa pandemi Covid 19. Kami tidak bisa melakukan sendiri dan telah didukung orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah dengan upaya maksimal dan kerjasama semua pihak, kita bisa menyelesaikan  pembelajaran dengan baik,” bebernya.

1 dari 20

Soal jumlah siswa-siswi yang lulus tahun ini, Ia mengatakan,  ada 128 siswa yang telah menyelesaikan studinya tahun ini. Dari jumlah itu, di antaranya sudah diterima di perguruan tinggi negeri, swasta maupun luar negeri. Sebanyak 7 siswa sudah diterima di Perguruan Tinggi luar negeri.

“Tahun ini ada 3 siswa yang telah diterima Al Azhar Mesir. Ada 4 siswa yang juga diterima di Turki, 2 di antaranya mengambil jurusan kedokteran,” bebernya.

Sementara itu, Wawali Najirah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada  SMA IT DHBS  yang telah memberikan ilmunya. Bukan saja pada anak-anak Bontang tapi juga luar Kota Bontang. Apalagi diketahui 60 persen siswa di DHBS berasal dari luar Bontang “Saya ikut bangga Bontang miliki sekolah hebat dan membanggakan karena menjadi salah satu sekolah terbaik di Kaltim,” sebutnya. (mk)

BONTANG –  Plt Diskominfo Kota Bontang Dasuki menegaskan selama ini pemerintah selalu terbuka bila dimintai keterangan. Selain itu, dikatakannya pemerintah tak pernah alergi kritik yang media massa beritakan.

“Kami tidak masalah dengan kritik. Kami juga terbuka bila media butuh data atau informasi apapun,” sebut Dasuki yang didaulat sebagai salah satu narasumber dalam diskusi gelaran Forum Jurnalis Bontang (FJB), di Kedai Kopi Titik Kumpul (TKP), Sabtu (4/6) malam. Diskusi ini merupakan rangkaian merayakan Hari Jadi ke-6 FJB dengan tajuk “Independensi Media Terhadap Pemerintah”.

Selain Dasuki yang mewakili Pemkot Bontang, narasumber lain yang dihadirkan, Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris. Sementara anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang didapuk sebagai pemantik diskusi. Tema ini diangkat guna merefleksi kembali, apakah media di Bontang masih mampu menjaga independensi kendati sumber utama pendapatan media masih berasal dari kerja sama dengan Pemkot dan DPRD Kota Bontang.

Lebih jauh Dasuki mengatakan, tak menjadi persoalan bila selama ini media mendapat pendapatan bersumber dari APBD. Menurutnya itu sah saja sebab publik memang perlu tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah. Pemerintah juga mesti menyiarkan program apa saja yang telah dikerjakan. “Ini murni business to business,” sebutnya.

Namun dia mengingatkan juru warta mesti melakukan pemberitaan yang selaras dengan kode etik, dan wajib melakukan konfirmasi. “Kalau tidak ada konfirmasi, bisa saya laporkan,” tegasnya.

Sementara itu, Bakhtiar Wakkang sedikit mengulas perihal kondisi media massa di Bontang. Dimulai pada medio awal 2000-an hingga kini. Menurut pria yang juga pernah menjadi jurnalis ini, secara umum perkembangan media massa di Bontang cukup baik.

Ini tidak lepas dari perangkat hukum yang sudah disahkan pemerintah, seperti keberadaan UU Pers dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pedoman implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Dalam diskusi diulas ini lebih jauh lagi, dan tentu terkait tema kita pada hari ini soal independensi media terhadap pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Agus Haris menegaskan, bahwa sudah tidak perlu lagi dipertanyakan independensi media massa. Sebab independensi adalah jati diri media itu sendiri. Walau menjalin kerjasama pemberitaan dengan pemerintah, atau pihak lain, itu tak berarti independensi media tergadaikan.  “Tidak perlu lah ditanya-tanya independensi media. Media yah harus independen. Kalau tidak independen berarti bukan media,” tegasnya.

Politikus yang disapa AH ini menyebut, walau kontrak kerja sama sebagian besar media di Bontang bersumber dari APBD, itu tak serta merta membuat pemerintah dapat menyetir pemberitaan sesuai keinginan.

Kerja sama media dan pemerintah ialah menyiarkan program-program yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Sementara di luar itu, ketika berita kritik dimuat, pemerintah tak bisa intervensi redaksi media.

“Bila ada kerjasama pemberitaan, itu jalan. Kalau ada kritik, ya tidak bisa ditahan. Keberadaan media jelas penting buat menjaga check and balance,” ungkap AH.

Menanggapi itu, Ketua FJB Edwin Agustyan juga memberikan pandangan bahwa jurnalis tak bisa serta merta dilaporkan ke polisi karena karya jurnalistiknya. Terlebih dilaporkan atas dasar UU ITE. Untuk membuktikan karya jurnalistik itu sudah selaras kode etik atau tidak, mesti diselesaikan di Dewan Pers. “Saya berharap Diskominfo Bontang juga tahu soal SKB antara Kominfo, kepolisian, dan kejaksaan. Bahwa sengketa pers harus menggunakan UU Pers, bukan UU ITE ,” pungkasnya. (rls/ahr)

BONTANG – Kasus aktif Covid-19 di Kota Bontang kembali bertambah menjadi 5 orang per Jumat (3/6/2022), yaitu 4 kasus aktif di Kelurahan Belimbing dan 1 kasus aktif di Kelurahan Berbas Tengah.

Lurah Belimbing Dwi Andriyani mengungkapkan, kasus aktif di wilayahnya tersebar di tiga RT, yaitu RT 07, RT 20, dan RT 42. “Ada 4 kasus yang tersebar di 3 RT dengan rincian 2 orang di RT 07 dan yang lainnya berada di RT 20, dan RT 42,” ungkapnya, Jumat (3/6/2022).

Kasus aktif yang membuat Kelurahan Belimbing menjadi zona kuning, ialah hasil tracing dari beberapa karyawan perusahaan dan didominasi oleh karyawan yang baru saja melakukan perjalanan keluar kota.

“Yang terkonfirmasi positif ini habis melakukan perjalanan keluar kota (cuti, Red.),” lanjutnya.

Dia berpesan masyarakat tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan (prokes) walaupun saat ini sudah ada kebijakan untuk bisa melepas masker di tempat-tempat tertentu.

“Harus tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, bagi yang belum vaksin, segera vaksin sampai dengan vaksin booster,” tandasnya. (ahr)