MPP Diharapkan Pemenuhi Kebutuhan Masyarakat

-

11/10/2022

BONTANG – Mall Pelayanan Publik (MPP) dibuka hari ini, 11 Oktober 2022 di Gedung Pasar Taman Rawa Indah lantai 4. Total ada 42 gerai yang tersedia. Gerai tersebut diisi oleh instansi pemerintahan dan serta non pemerintah.

Masyarakat menyambut baik dibukanya MPP ini, karena masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus sesuatu. Ketua Asosiasi Pedangang Pasar Rawa Indah, Nurdinmengatakan bahwa inilah inovasi yang ditunggu-tunggu dari pemerintah.

“Dengan adanya MPP ini akan banyak orang yang datang ke sini, sehingga tempat ini tidak sepi,” ungkapnya.

Menurut Nurdin, dari data yang dia terima sebelumya, hampir setengah pedagang di gedung tersebut tidak lanjut berjualan karena kurangnya kunjungan masyarakat.

Pedagang yang berada di gedung ini berharap dengan adanya pelayanan satu pintu, kunjungan masyarakat makin bertambah dan pendapatan pedagang juga menjadi stabil.

Tidak hanya meningkatkan pengunjung. Hal ini juga memudahkan ibu rumah tangga dalam efesiensi waktu dan tenaga dalam kesehariannya.

“MPP ini sangat bagus, karena dengan sekali jalan semua sudah ada di sini, selain itu setelah mengurus keperluan, kami sebagai ibu bisa langsung belanja ke pasar, jadi tidak jauh-jauh lagi,” jelas Ibu Andi, ibu rumah tangga yang ditemui di acara pembukaan MPP.

Selain itu, Muhammad Thamrin selaku Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil juga ikut senang dengan adanya layanan ini, karena masyarakat bisa dilayani dengan maksimal.

“Hal ini dapat mendekatkan pelayan kepada masyarakat, sehingga bisa lebih efisien dalam waktu dan biaya” Jelasnya. (sya)

Gagas Inovasi Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Borong Prestasi di APQO 2022

Penulis

-

11/10/2022

Sebanyak enam tim inovasi PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), raih prestasi terbaik dalam ajang Asia Pacific Quality Organization (AQPO) International Conference ke-27 di Sri Lanka, pada 26-29 September 2022. Masing-masing PKM BLADE CIRCLE, PKM LINK, PKM 4-IR, PKM PKT JUARA dan PKM HONEY COMB dengan predikat 4 Stars, serta PKM BANTER dengan predikat 3 Stars.

Pupuk Kaltim merupakan salah satu dari 12 perusahaan perwakilan Indonesia, yang berkompetisi dengan 57 tim dari berbagai negara di Asia Pasifik. Tiap tim mempresentasikan berbagai terobosan yang berhasil dicapai satu tahun terakhir, mulai dari efektivitas proses produksi, peningkatan performa perangkat pabrik, hingga jasa pelayanan dan perbaikan dengan nilai efisiensi yang terus meningkat.

Antara lain, PKM 4-IR, dengan penciptakan aplikasi pkt iSMart yang mengusung optimalisasi pengelolaan dan utilitisasi data operasional pabrik secara real time. PKM PKT JUARA, yang menggagas ide inovasi peningkatkan dan monitoring kinerja karyawan selama WFH melalui aplikasi PKT Juara.

Inovasi PKM BLADE CIRCLE, dan PKM Banter, masing meningkatkan efisiensi biaya dan maintenance dengan modifikasi metode perbaikan Blade Steam Turbine 101-BJ1T dengan cara direct welding serta melalui metode pengelasan dengan temper bead weld pada perbaikan Ammonia Converter R-0502.

Menangkap peluang bisnis baru PKM LINK, menciptakan fasilitas dan aplikasi kalibrasi flowmeter dengan basis Mikrokontroller dan Software Lab View. Sedangkan di bidang pemberdayaan komunitas dan lingkungan sekitar, PKM HONEY COMB, melalui pemanfaatan kembali (reuse) air limbah domestik (grey water) dengan aplikasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung Aren dan Inkubator Bisnis Permata Bunda.

“Keberhasilan ini makin mengukuhkan Pupuk Kaltim sebagai salah satu industry leader tanah air, yang dinilai mampu meningkatkan performa perusahaan dengan mengedepankan inovasi serta efisiensi dan efektivitas di segala bidang,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, Minggu (9/10/2022).

Dijelaskan Rahmad, tim inovasi Pupuk Kaltim secara rutin terlibat di ajang APQO guna mengukur efektivitas inovasi dalam mendukung komitmen perusahaan untuk peningkatan mutu produksi dan efisiensi secara berkesinambungan.

Pengembangan inovasi terus digalakkan perusahaan, baik dalam mendukung aktivitas bisnis maupun dampak langsung ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang senantiasa dikedepankan Pupuk Kaltim dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan.

“Melalui ajang ini kita bisa mengukur sejauh mana efektivitas inovasi yang dikembangkan, baik dalam mendorong performa perusahaan maupun dampak positifnya bagi masyarakat sekitar,” lanjut Rahmad.

Menurut Rahmad, seluruh unit kerja di Pupuk Kaltim terus berlomba mengembangkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas secara signifikan, serta berorientasi pada pengembangan Industry 4.0 yang juga diterapkan perusahaan secara berkesinambungan.

Hal ini pun didukung Direksi dan Manajemen Pupuk Kaltim dengan memfasilitasi para inovator melalui ajang kompetisi terbuka, yang melahirkan beragam tools baru dengan berbagai keunggulan. Tim terbaik mendapat kesempatan mewakili perusahaan di tingkat nasional hingga internasional seperti APQO.

“Inovasi Pupuk Kaltim terus berkembang setiap tahun guna mendukung kinerja perusahaan. Mulai dari perencanaan, eksekusi hingga monitoring dan evaluasi,” tambah Rahmad.

Rahmad Pribadi pun mengapresiasi seluruh prestasi yang berhasil diraih tim inovasi Pupuk Kaltim pada APQO tahun ini, dan berharap capaian tersebut menjadi semangat untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mendukung realisasi target perusahaan. Terlebih inovasi diciptakan secara mandiri dengan nilai efisiensi yang terus meningkat, sehingga mampu menyelamatkan perusahaan dari berbagai potensi risiko dan kerugian.

“Adanya dukungan inovasi di segala bidang, Pupuk Kaltim optimis mampu mempertahankan kinerja positif dalam jangka panjang, guna meningkatkan kontribusi terhadap sektor ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk berkualitas,” pungkas Rahmad. (adv)

Jadi Agen Penyebaran Informasi, Diskominfo Berikan Pelatihan Bagi Kelompok Informasi Masyarakat

Penulis

-

11/10/2022

iskandar — Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Iskandar

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi bagi anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bontang di Auditorium Taman Tiga Dimensi, Senin (10/10/2022).

KIM sebagai target utama program pelatihan karena diposisikan sebagai agen penyebar informasi pembangunan yang merupakan mitra Dinas Kominfo dalam melakukan desiminasi informasi. Dengan pemberdayaan optimal, mereka diharapkan jauh lebih cepat merespons derasnya arus informasi untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sekitarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Iskandar menjabarkan pelatihan tersebut penting bagi seluruh anggota KIM karena dapat membantu pemerintah dalam hal branding kegiatan pemerintah.

“Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, anggota KIM dapat memahami apa itu jurnalistik dan fotografi sehingga kedepan masyarakat dapat menyebarluaskan informasi kegiatan pemerintah dan pembangunan Kota Bontang,” beber Iskandar selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Sementara mewakili Wali Kota Bontang, Nurul Hidayati selaku Asisten III Sekretaris Kota Bontang mengharapkan, masyarakat dapat memiliki bekal pengetahuan jurnalistik serta kemampuan untuk mengemas sebuah tulisan dan foto menjadi konten yang menarik.

“Biasanya berita-berita yang viral itu berbau negatif, tapi saya harap berita yang positif juga bisa viral di masyarakat,” ucap Nurul.

“Tentunya melalui pelatihan ini, fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat harus diupayakan dengan maksimal. Salah satunya dengan pembuatan konten positif bagi masyarakat luas,” sambungnya.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang didapatkan bermanfaat. (kmf-lusy)

Babinsa Koramil 0908-02/Muara Badak Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Wilayah Binaan

Penulis

-

11/10/2022

BONTANG–Koramil 02/Muara Badak, Kodim 0908/Bontang Babinsa Desa Badak Baru Serda Ali Mustofa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H /2022 M dengan tema Meneladani Aklak Rosulullah Dalam kehidupan Sehari-Hari.bertempat di Mesjid An-Nur RT 25 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditempat terpisah, Danramil 02/Muara Badak Kapten Inf Rukito mengatakan bahwa kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat, merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk ikut mensukseskan terselengggaranya kegiatan yang ada di wilayah binaan.

”Kegiatan peringatan Maulid nabi Muhammad SAW merupakan amalan sekaligus sebagai ajang menjalin silaturahmi yang dilakukan oleh Babinsa kepada warga binaannya”, ungkap Danramil.

1 dari 5

“Kami berharap dengaan peringatan maulid nabi Muhammad SAW bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta bisa Meneladani Akhlak Rosulullah Dalam kehidupan Sehari-Hari”, pungkas Danramil.

Semoga kegiatan ini bisa menjadikan wilayah Desa Badak Baru yang Guyub, rukun dan kompak serta menjadikan suasana wilayah yang aman, tertib dan kondusif. (Pendim Btg)

Lahan Parkir Pasar Citra Mas Loktuan Dikeluhkan, Tahun Ini Dikerjakan

Penulis

-

11/10/2022

Rustam (1) — Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam

BONTANG – Saat kunjungan kerja ke pasar Citra Mas Lok Tuan salah satu pedagang mengeluhkan susahnya memarkir kendaraan. Lantaran area parkir pasar yang menurutnya sempit dan akses masuk dan keluar pasar hanya satu arah yang kerap menimbulkan kemacetan.

“Parkirannya sempit jadi kita susah untuk parkir kendaraan. Apalagi akses masuk kendaraan hanya satu pintu yang membuat macet ketika padat aktivitas di pasar,” ujar Azis salah satu pedagang pasar Citra Mas Loktuan saat berdiskusi dengan rombongan Komisi II DPRD Bontang. Senin (10/10).

Mendengar keluhan salah satu pedagang tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang untuk segera mencarikan akses jalan lain untuk memudahkan pengunjung dan para pedagang untuk beraktifitas dipasar.

“Kalau kita lihat kondisinya memang terlihat sempit sehingga dijam padat susah untuk keluar masuk. Memang lahan parkir ini harus ditambah dan DPRD telah menyetujui anggaran untuk perluasan lahan parkir di sini. Nanti mekanismenya Diskop-UKMP yang mengaturnya,” ungkap Rustam.

Sementara, Kepala Diskop-UKMP Bontang Kamilan mengatakan, pihaknya bersama DPRD Bontang telah berkoordinasi dengan managemen PT KIE untuk memanfaatkan lahan miliknya yang ada dibelakang pasar. Dimana pihak perusahaan telah bersedia meminjamkan lahannya dengan sistem sewa seluas 15×100 meter.

Kata Kamilan, setahun pertama pihak perusahaan membebaskan biaya sewa kemudian ditahun berikutnya pemerintah ditawari membebaskan lahan atau menyewa lahan tersebut.

“Anggaran yang ada untuk pembukaan lahan parkir. Sembari berjalan, persoalan itu kami bahas karena kedepan kami diminta untuk menentukan sikap apakah lahan itu akan kita beli atau sewa,” jelasnya.

Kamilan menyebut, pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 400 juta untuk perluasan lahan parkir yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2022. Rinciannya Rp.200 juta untuk pematangan lahan parkir dan Rp. 200 juta untuk pembuatan tempat parkir.

“Insya allah pembukaan lahan parkir akan di laksanakan pada November tahun ini,” tutupnya. (adv)

Genangan Air di Pasar Citra Mas Loktuan, Rustam: Harus Cepat Diselesaikan

Penulis

-

11/10/2022

BONTANG – Rombongan Komisi II DPRD Bontang meninjau Pasar Citra Mas Loktuan menindaklanjuti banyaknya laporan para pedagang, salah satunya mengeluhkan genangan banjir di dalam gedung pasar, tempat pedagang berjualan. Ikut mendampingi pihak BPKAD, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta UPT Pasar, Senin (10/10/2022).

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menyebut genangan air yang ada di dalam pasar biasanya setinggi mata kaki orang dewasa. Sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap didalam pasar yang menyebabkan mengganggu aktifitas para pedagang dan pembeli disana.

“Salah satu penyebab adanya genangan karena pipa ipalnya kecil sehingga mudah tersumbat ketika ada limbah sisa pembuangan potongan ikan dan lainnya,”ujarnya.

Ia mengungkapkan, sejak awal pembangunan pasar itu sudah banyak menimbulkan masalah. Salah satunya adalah soal saluran pipa ipal yang semestinya dipasang sebesar 4 inci. Namun, kenyataannya yang terpasang sebesar 1,5 inci.

“Padahal desainnya disesuaikan dengan pasar modern ternyata kenyataannya jauh dari harapan khususnya di saluran ipal ini,”teranngya.

Iapun berpesan kepada pengelola pasar yakni Diskop-UMP untuk segera menindak lanjuti perseoalan banjir tersebut. Sebab jalan menjadi licin dan membahayakan pedagang dan para pengunjung pasar serta ini bisa membuat pasar jadi sepi karena pembeli enggan kesana karena kondisi tersebut.

“Jadi persoalan Ipal yang menjadi penyebab genangan didalam pasar ini akan segera kami bahas lebih lanjut,” sebutnya.

Kepala Diskop-UKMP Kamilan mengatakan untuk mengurangi dampak genangan dipasar akibat sumbatan pada pipa ipal. Pihaknya akan memyiapkan mobil tangki untuk menyemprot sumbatan tersebut untuk mengurainya. Nantinya penyemprotan akan dilakukan setiap hari, khususnya dilapak ikan sehingga tidak ada lagi genangan air yang diakibatkan sumbatan tersebut.

“Sementara akan kita lakukan penyemprotan dulu agar saluran pembuangannya tidak tersumbat lagi. Kalau pergantian pipa ipal butuh anggaran besar. Jadi akan kita lakukan review ulang secara menyeluruh di 2023 mendatang,” tutupnya. (adv)

Tinjau Sapras SDN 016 Tihi-tihi, Komisi I DPRD: Pondasi Bangunan Harus Diperkuat

Penulis

-

11/10/2022

Kunjungan-Komisi-I-DPRD-Bontang-ke-SDN-016-Tihi-tihi-Bontang-Selatan — Kunjungan Komisi I DPRD Bontang ke SDN 016 Tihi-tihi, Bontang Selatan.

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja di SDN 016 Tihi-tihi, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang dan Lurah Bontang Lestari.

Anggota Komisi DPRD Bontang, Maming mengatakan, kegiatan ini untuk meninjau sarana dan prasarana SDN 016 Tihi-tihi. Secara umum kondisi gedung sekolah cukup baik meski ada beberapa fasilitas yang harus segera diperbaiki. Seperti perpustakaan, ruang kepala sekolah dan penguatan pondasi.

Menurut politikus partai PDI Perjuangan ini, fasilitas yang harus segera ditindaklanjuti, yakni penguatan pondasi supaya ketika ada ombak besar itu tidak mengancam keselamatan guru dan siswa.

“Kami rasa yang sangat urgent itu penguatan pondasi supaya kalau ada ombak besar gedung sekolah juga tidak mengalami kerusakan dan keselamatan siswa dan guru juga terjamin,” ungkapnya, Selasa (10/10/2022).

Untuk itu, pihaknya mendorong dinas terkait dalam hal ini Disdikbud Bontang untuk segera menganggarkan supaya terealisasi perbaikan tersebut.

Disinggung, total biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan SDN 016 Tihi-tihi. Kata Maming, dia tak bisa menyebutkan angka pasti namun tidak begitu besar.

“Ini tidak besar karena kan hanya memperkuat pondasi tapi karena berbahan ulin jadi tidak bisa di eksekusi di perubahan 2022 ini pasalnya untuk mencari ulin cukup sulit,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Saparudin menyebutkan, sudah ada program perbaikan SDN 016 Tihi-tihi di APBD murni 2023.

“Kalau dikerjakan di APBD perubahan 2022 ini takutnya tidak selesai karena untuk mencari bahan dasarnya yakni ulin itu cukup sulit,” jelasnya. (adv)

Harus Ada Payung Hukum Berupa Perda Tentang Kebahasaan

Penulis

-

10/10/2022

WhatsApp Image 2022-11-16 at 14.32.34 — Rusman Ya’qub saat mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun di ruang rapat Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, Senin (10/10).

SAMARINDA – Pembangunan sarana prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dilakukan. Hal tersebut tentu akan diikuti oleh penggunaan bahasa di ruang publik yang dibangun. Upaya perencanaan penggunaan bahasa perlu dilakukan agar sesuai kaidah bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 36 dan 39 tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang melakukan kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024 di 50 lembaga sasaran terbina di wilayah Kaltim dan Kaltara. Selain itu, program serupa juga akan dikembangkan di wilayah IKN.

Berkenaan hal tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Kaltim menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Klinik Bahasa Negara (Klisara) di IKN yang digelar di ruang rapat Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, Senin (10/10).

Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub selaku Ketua Bapemperda yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kaltim mengikuti diskusi yang dibuka secara daring oleh Muhammad Abdul Khak dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tampak hadir langsung Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (Kemenko PMK) RI Jaziray Hartoyo, Dekan FIB Unmul Masrur Yahya, Asisten Ombudsman Agus Ferdinand serta perwakilan dari Dishub Kaltim, Pemkab Kukar dan Pemkab PPU.

Ali Kusno selaku ketua panitia mengatakan, poin pokok dan tujuan utama dari diskusi adalah mendapatkan saran dan masukan dari peserta diskusi mengenai petunjuk teknis dan SOP pengutamaan bahasa negara di IKN.

“Berikutnya, tersusunnya rekomendasi tindak lanjut bagi setiap instansi dan lembaga dalam upaya pengutamaan bahasa negara di IKN Nusantara dan daerah penyangga,” sambungnya.

Selanjutnya, Rusman Ya’qub menyatakan harus ada gerakan nasional untuk lebih dalam mengimplementasikan undang-undang yang terkait dengan penggunaan bahasa negara, terutama pada ruang publik. Politisi PPP ini mengatakan, diskusi yang diadakan tersebut merupakan momentum untuk memulai aktualisasi bahasa negara di ruang publik, tidak hanya dalam kebahasaan tapi juga dari sisi penulisan.

“Makanya perlu ada satu gerakan yang mengefektifkan dua hal ini, baik tulisan maupun dari sisi penggunaan kebahasaan,” ujar Rusman Ya’qub.

Menurutnya, harus ada percepatan penyelesaian perda tentang kebahasaan ini, karena merupakan dasar atau payung hukum dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan, kelembagaan dan penegakan atau penertiban.

“Kuncinya, harus ada payung hukum, salah satunya adalah peraturan daerah, nanti ditingkat kabupaten/kota harus membuat peraturan daerah dalam rangka perlindungan. Khusus untuk IKN, saya kira memang, ini harus dijadikan momentum, jangan sampai di IKN itu, jangan ada salah dalam penggunaan bahasa negara,” pungkasnya. (hms/adv/dprdkaltim)

Hadiri Gebyar Pajak 2022, Nidya Listiyono : Sukses Pajak Hasil Kerja Bersama

Penulis

-

10/10/2022