BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyoroti air di Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) kerap tidak mengalir. Informasi itu dia dapatkan dari keluhan para pedagang ikan. Untuk itu, dirinya meminta kepada pemkot dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar, agar bisa memperhatikan keluhan pedagang tersebut.

“Mohon dimaksimalkan fungsi pelayanannya demi kelangsungan hidup mereka (pedagang),” ujar pria yang akrab disapa BW.

Diketahui, permasalahan air bersih yang kerap tak mengalir di Pasar Tamrin ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi. Mulai dari faktor rusaknya pompa air, hingga pecahnya pipa induk.

Kondisi itu sangat berdampak khususnya bagi pedagang ikan, ayam, ataupun daging. Sebab air menjadi penunjang utama mereka dalam menyajikan bahan makanan agar tetap segar.

Alhasil, tak sedikit dari mereka harus merogok kocek lagi untuk membeli air galon di luar pasar sebagai alternatif pengganti.

Sementara itu, Kepala UPT Pasar, Andi Parenrengi membenarkan kondisi tersebut dan kerap menerima laporan terkait dengan air yang tidak mengalir.

Diakuinya, penyebabnya memang dari aliran PDAM yang tidak mengalir. Namun ia memastikan semuanya aman karena telah disiapkan penampungan.

Bahkan kata Andi Parenrengi terkadang pihaknya menggunakan air hydran meskipun sebenarnya itu tidak boleh digunakan. Karena itu peruntukannya ketika ada kebakaran. ”Ketika air tidak mengalir, paling lama hanya dua jam dan tidak sampai berhari-hari,“ ujarnya. (adv)

BONTANG – Wakil ketua DPR Bontang Agus Haris mendesak pemerintah daerah agar merealisasikan pembangunan turap sungai di RT 10 dan 11 Kelurahan Guntung di tahun anggaran 2023.

Agus Haris mengungkapkan, desakan ini dilakukan lantaran pembangunan turap yang seharusnya dikerjakan di anggaran perubahan tahun 2022 ini batal.

Ia pun meminta jaminan agar pembangunan itu bisa dilakukan di tahun depan, sebagai upaya mengatasi masalah banjir yang menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

“Akan kami anggarkan kembali di anggaran murni tahun 2023 mendatang. Karena di perubahan ini sudah terancam batal, maka ini saya minta jaminan kepada pemerintah agar Kelurahan Guntung harus masuk penyelesaian banjir tahun depan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan persoalan banjir di Kota Bontang sudah sangat meresahkan masyarakat. Maka upaya percepatan penanggulangan banjir ini kata dia harus segera dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan turap di daerah rawan banjir.

“Masyarakat sudah sangat menderita dengan persoalan banjir. Hampir setiap Minggu masyarakat selalu dilanda banjir,” timpalnya.

Diketahui, rencana pembangunan turap sungai di Guntung akan dibangun sepanjang 100 hingga 200 meter dengan tinggi 4 meter dengan anggaran kurang lebih 1,5 miliar dari APBD Kota Bontang. Namun rencana itu terancam batal akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot Bontang.

Padahal, sebelumnya pemerintah melalui Dinas Pekerja Umum (PU) telah mengiayakan rencana pembangunan turap tersebut dan menyiapkan anggaran senilai Rp 1,5 miliar.

“Kami pikir anggarannya sudah disiapkan pemerintah senilai Rp 1,5 miliar itu. Karena dua kali kami tanya bagaimana anggarannya dia bilang siap tidak ada masalah. Nah, kenapa pas mau bahas bagaimana teknis relokasinya dalam waktu dekat ini, kok dibilang anggarannya tidak ada, jadi saya bingung juga. Saya tidak tau apakah pemerintah lupa atau apa saya juga bingung. Makanya saya minta jaminan tahun depan harus direalisasikan,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyayangkan 7 proyek perbaikan jalan di Kota Bontang dengan nilai anggaran mencapai Rp 14,8 miliar dari APBD Perubahan yang terancam batal.

Menurutnya, pemerintah harus lebih aktif dan cepat merealisasikan semua pekerjaan di tahun 2022 ini, dengan segera melakukan penandatanganan nota kesepakatan agar proyek tersebut bisa berjalan. Lantaran, waktu yang tersisa hanya 3 bulan saja.

“Itu kembali kepada pemerintah untuk mempercepat pekerjaan. Saya fikir masih cukuplah waktu 3 bulan, kalau misalnya dipercepat tandatangan kontraknya insyaallah bisa selesai sesuai target,” ujarnya baru-baru ini.

Lanjut politisi sapaan akrabnya mengungkapkan kerusakan jalan di kota taman ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, untuk segera diperbaiki demi kenyamanan para pengendara. Terlebih, kata dia di Bontang marak kecelakaan lalulintas dikarenakan kondisi jalan yang rusak.

“Itu sudah tanggungjawab pemerintah daerah memperbaiki jalan rusak. Kalau semisalkan karena jalanan rusak itu ada yang kecelakaan meskipun tunggal tapi tetap pemerintah bisa dituntut itu,” timpalnya.

Ia pun berharap pemerintah melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) agar mempertimbangkan proyek pengerjaan jalan tersebut.

“Karena jalan itu kan kepentingan umum. Jadi saya harap pemerintah bisa merealisasikan itu demi pelayanan terbaik baik di soal jalan maupun yang lainnya,” tandasnya.

Diketahui, 7 proyek yang sedang dilelang dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) meliputi, proyek perbaikan Jalan KS Tubun dengan anggaran Rp 3,4 Miliar.

Kedua, proyek rekonstruksi Jalan Tenis dengan anggaran senilai Rp 2,7 Miliar. Selanjutnya ada juga lelang rekonstruksi Jalan Zambrud dengan nilai Rp 889 Juta. Selanjutnya proyek rekonstruksi Jalan Asmawarman, dan Jalan Potingku senilai Rp 2,2 Miliar.

Serta, pengerjaan rekonstruksi Jalan M Roem Bontang Lestari senilai Rp 3,3 Miliar. Untuk Jalan Cipto Mangunkusumo senilai Rp 1 Miliar, dan terakhir proses lelang proyek rekonstruksi Jalan Mulawarman senilai Rp 1,4 Miliar.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Anwar Nurddin mengatakan, saat terjadi saling sanggah antar perusahaan yang menawar proyek. Maka dipastikan proyek tersebut tidak jadi dijalankan karena mempertimbangkan waktu yang terbatas.

“Dengan waktu pengerjaan yang sempit. Kalau ada yang saling sanggah, kami pastikan pengerjaan tidak bisa dilakukan. Nanti kami analisa kembali kalau tidak cukup waktu tidak akan dilaksanakan,” pungkasnya. (adv)