SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim kompak melaksanakan kerja sama penghijauan di Kompleks Stadion Utama Palaran Samarinda, Rabu 21 September 2022.

Kepala BPSDM Kaltim Hj Nina Dewi menjelaskan kerja sama kedua OPD dalam rangka penghijauan Stadion Palaran. “Kerja sama kegiatan ini sebagai aktualisasi dari bakti Bela Negara peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di lingkungan Pemprov Kaltim,” ucap Nina Dewi didampingi Kadispora Kaltim Agus Tianur.

Menurut Nina, tanaman yang ditanam berupa pohon buah unggul sebanyak 100 bibit terdiri pohon jambu kristal, mangga arum manis, rambutan binjai dan durian monthong.

Melalui kegiatan ini menurut dia, peserta Latsar semakin bersemangat belajar dan bekerja, sekaligus peduli terhadap lingkungan.

“Diharapkan peserta Latsar CPNS termotivasi dan memiliki karakter sebagai ASN yang peduli dan menjaga lingkungan serta alam,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan penanaman dalam rangka mendukung program terwujudnya Taman Buah di Stadion Palaran Samarinda yang digagas Dispora Kaltim.

Kegiatan berlangsung lancar dengan cuaca yang bersahabat dan berlangsung pagi hari, sejak pukul 08.00-10.00 wita di Halaman Stadion Palaran. Dihadiri Kepala Seksi Pengelola Stadion Palaran Junaidi, Pejabat Fungsional Widyaiswara BPSDM Kaltim, staf terkait dari BPSDM dan Dispora Kaltim serta peserta Latsar Angkatan 67 dan 68 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim kelas Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri Gala Dinner (jamuan makan malam) Duta Besar dan Pemerintah Daerah yang diinisiasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (21/9/2022).

Gala dinner ini bertema “Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak pertumbuhan baru pembangunan Indonesia”. Dihadiri sejumlah senator dari Senayan, mulai Wakil Ketua DPD-RI Mahyudin, hingga sejumlah anggota DPD-RI hampir dari seluruh provinsi diantaranya Sylviani Murni selaku Ketua BKSP DPD-RI dari DKI Jakarta, Fadel Muhammad (Gorontalo), Abdullah Puteh (Aceh), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Marthin Billa (Kaltara) hingga Nanang Sulaiman/Abah Nanang (Kaltim). Termasuk perwakilan Kedutaan Besar Belanda dan perwakilan Kedutaan Besar Malaysia.

Gubernur Isran Noor menyambut baik kunjungan kerja dari DPD-RI bersama perwakilan Kedutaan Besar Belanda dan Malaysia ke Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan.

“Terima kasih sudah mengunjungi Kalimantan Timur, selamat datang di ibu kota negara baru Indonesia. Semoga pertemuan ini membawa sebuah manfaat yang luar biasa dalam pembangunan Indonesia,” ucap Isran Noor saat membuka sambutan selamat datang.

Gubernur Isran Noor menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan pemilihan yang tepat dari Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat. Karena memang letak geografis Kaltim ada ditengah-tengah Indonesia, dengan harapan mampu membawa pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia baik bagian barat, timur dan tengah.

“IKN ini adalah solusi pemerataan keadilan untuk Indonesia. Ini saya berbicara bukan karena sebagai Gubernur Kaltim, tetapi atas dasar kebangsaan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ibu kota negara yang bukan hanya milik rakyat Kaltim dan Kalimantan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia,” tegas Isran Noor.

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Sylviana Murni mengungkapkan gala dinner sebagai rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja (kunker) BKSP DPD-RI ke Kalimantan Timur.

“Kita menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait pembangunan IKN dari pihak terkait. Karena kita (DPD-RI) berharap (pembangunan) betul-betul terwujud. Kedepannya juga perlu kebersamaan dalam memimpin ibu kota baru negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur nantinya. Untuk itu kita harus terus meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim,” ungkapnya. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan eksistensinya sebagai provinsi dengan kontribusi besar bagi Indonesia. Salah satunya untuk urusan ekspor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 1 September 2022, provinsi yang akhirnya dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi lokasi baru ibu kota negara Indonesia itu kembali sukses menduduki posisi kedua provinsi yang berkontribusi besar terhadap ekspor nonmigas nasional.

“Benar, Kaltim kembali berada di urutan kedua provinsi yang berkontribusi terhadap ekspor nasional di bawah Provinsi Jawa Barat,” kata Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim M Sa’duddin, beberapa waktu lalu.

Kaltim berada di posisi ekspor nonmigas kedua terbesar dengan nilai 18,2 miliar USD atau setara dengan Rp 254,8 triliun (kurs Rp 14.000). Di posisi pertama Jawa Barat dengan nilai kontribusi sebesar 22,3 miliar USD.

Tahun lalu kontribusi ekspor Kaltim masih sebesar 10,7 miliar USD atau terdapat perubahan signifikan sebesar 68,8%. Berbeda dengan Jawa Barat yang hanya terjadi perubahan sekitar 19,7%.

“Kontribusi Kaltim untuk total ekspor nonmigas nasional sebesar 11,6%, sedangkan Jawa Barat 14,2%. Jadi tren kontribusi Kaltim semakin mendekati Jawa Barat,” beber mantan Kepala BPKAD Kaltim itu.

Ekspor nonmigas Kaltim itu terdiri dari batu bara, pupuk, lemak dan minyak hewani/nabati serta produk disosiasinya, lemak olahan, bahan kimia anorganik, olahan makanan hewan, produk nabati lainnya, aneka produk kimia, kapal dan struktur terapung, kayu dan barang dari kayu, arang kayu, bahan kimia organik dan lain-lain.

Sementara posisi ketiga dan keempat provinsi dengan kontribusi terhadap ekspor nasional diisi oleh Provinsi Jawa Timur dan Riau. Jawa Timur dengan kontribusi 14,2 miliar USD (9%) dan Riau 11,6 miliar USD (7,4%).

“Semoga kita bisa terus mendorong peningkatan ekspor nonmigas Kaltim di waktu-waktu ke depan,” tutup Sa’duddin.

Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi pun terus memberi semangat agar pelaku UKM tidak kendur di masa pandemi, bahkan bisa terus bergerak di masa sulit serta sukses naik kelas menjadi UKM ekspor. (adv/diskominfokaltim)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kaltim mengapresiasi enam talenta muda Benua Etam ketika Puncak HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022. Bahkan, keenam anak muda ini berhasil menarik perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih.

“Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi atas keberhasilan anak muda Kaltim. Apalagi, Presiden Jokowi sangat kagum atas penampilan orkestra musik yang mereka tampilkan. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah atas penampilan generasi muda Benua Etam,” ucap Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim H Muhammad Kurniawan, di Samarinda, Rabu 21 September 2022.

Bagi Kurniawan, penampilan keenam anak muda ini tentu menjadi motivasi bagi generasi muda Kaltim lainnya. Sebab, untuk masuk menjadi perwakilan dari daerah lumayan berat. Karena, sebelum ke Istana Negara ada empat dari enam anak muda tersebut usai mengikuti Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Provinsi Kaltim 2021.

Empat peserta ini merupakan pemenang GBN Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar Disdikbud Kaltim 2021 dan seharusnya mengikuti GBN di Istana Negara pada HUT ke-76. Tetapi, karena kondisi pandemi Covid-19 masih tinggi, maka dilaksanakan secara virtual.

“Kita bersyukur mereka dipercaya untuk tampil di Istana Negara. Ketika tingkat provinsi, kita juga memberikan hadiah uang pembinaan masing-masing Rp3,75 juta juga ada hadiah pembinaan dari Pemerintah Pusat,” jelas Kurniawan.

Pada saat ke Jakarta pun biaya transportasi dari provinsi, sedangkan biaya akomodasi dan konsumsi selama karantina dari Pemerintah Pusat. Alhasil, dari semangat yang dibangun Pemprov Kaltim melalui Disdikbud, mereka tampil memukau. Adapun putra-putri asal Kaltim yang tampil di Istana Negara, yakni Dimas Bintang Mahaputra Adipradana (instrumen Tuba), Alif Fakod (Sape), Juan Carlos (vokal Tenor), Gabriella Vilvi Lorensa (vokal Alto), Jesinta Alri Meisy Putri (vokal Sopran), Gilberd Maranda Pakpahan (vokal Bas).
.
“Kami bersyukur mereka semua sudah menjalani pendidikan perguruan tinggi di luar Kaltim, ada yang di ISI Yogyakarta dan UNS Surabaya,” jelasnya. (adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Setiap rumah sakit memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia (RSUD Korpri) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan guna mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya mengenai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Rakor dibuka Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, di Hotel Grand Inna Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (21/9/2022). Wagub Hadi dalam sambutannya menjelaskan pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan baik. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2019, terdapat peraturan mengenai otonomi yang lebih luas yang bisa dijalankan oleh Direktur RSUD. Sedangkan untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 79 Tahun 2018 adalah tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan.

“Karena itu saya menganggap Rakor ini sangat penting agar Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kaltim bisa bekerja secara maksimal melayani masyarakat,” kata Hadi Mulyadi.

Dengan Rakor ini, diharapkan Pemprov Kaltim dapat membuat turunan produk hukum RSUD Korpri, utamanya mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan UOBK dan status PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) BLUD secara penuh.

Hadi Mulyadi juga mengingatkan agar Direktur RSUD dapat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban.

“Laporannya antara lain seperti laporan atas pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta pengelolaan kepegawaian. Sementara itu, pihak Rumah Sakit tetap saja menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah,” ujar Hadi.

Terakhir, orang nomor dua di Kaltim itu meminta organisasi perangkat daerah terkait seperti Biro Hukum dan Biro Organisasi untuk dapat menindaklajuti UOBK ini agar benar-benar berfungsi dengan baik.

Tampak Sekretaris Dinkes Provinsi Kaltim Masitah dan Direktur RSUD Korpri Prov Kaltim Dr E Harleni Aroma. Hadir pula narasumber Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Dr Cheka Virgowansyah dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Eko Wulandaru dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia Dr R Heru Aryadi. (adv/diskominfokaltim)