Beranda blog Halaman 201

Bupati Mahulu Soroti Infrastruktur hingga Kemiskinan dalam Halal Bihalal

0

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai momentum mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan membangun semangat kebersamaan antar seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Kamis (7/5/2026) lalu itu dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.

Dalam sambutannya, Angela Idang Belawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Halal Bihalal 1447 H di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu. Foto: Prokopim Mahulu

“Momentum Halal Bihalal ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta menyatukan hati dan langkah dalam membangun Mahakam Ulu,” ujarnya.

Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat Idulfitri sebagai momentum introspeksi diri sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Melalui semangat kebersamaan, mari kita bergandengan tangan membangun Mahulu menuju daerah yang maju, melaju, merata, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Angela juga menyoroti tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika nasional, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemerintah daerah.

Meski demikian, Pemkab Mahulu disebut tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus bekerja dan berkarya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab agar masyarakat Mahakam Ulu benar-benar maju dan sejahtera,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejumlah persoalan mendasar seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, pendidikan, kesehatan, energi listrik, hingga pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Karena itu, Angela menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kita harus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan akselerasi agar seluruh tantangan pembangunan dapat kita hadapi bersama. Saya yakin, persatuan dan silaturahmi yang kuat adalah modal besar membangun Bumi Urip Kerimaan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Halal Bihalal tersebut, Pemkab Mahulu berharap semangat persaudaraan dan kebersamaan dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten I Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso, unsur Forkopimda, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan perangkat daerah, serta organisasi kemasyarakatan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Ini Nama-Nama Pejabat Baru di Lingkungan Pemkab Kutai Barat

0
Usai pelantikan, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyalami para pejabat yang baru dilantik. Foto: Ichal/MK

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) resmi melakukan rotasi dan mutasi terhadap 85 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemkab Kubar, Jumat (8/5/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Frederick Edwin dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para camat.

Berikut daftar lengkap pejabat dan jabatan baru di lingkungan Pemkab Kutai Barat:

1. Petrus – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Ireneus Rafael Yen – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Erlinsiana – Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

4. Veronita – Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

5. Novelistana – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

6. Ayanlia – Sekretaris Disdukcapil

7. I Putu Budiasa – Camat Bongan

8. dr. Marisye Christantia – Direktur RSUD HIS

9. Gusti Muhammad Fadli – Camat Muara Lawa

10. Edy Murhamdy – Camat Penyinggahan

11. Darius Kamuntik – Kabag Kerja Sama Setdakab

12. Seki – Sekretaris Dinas Pariwisata

13. Lesman Daniel Mandjarara – Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil

14. Efrain Imanuel M – Kabid Sumber Daya Air DPU-PR

15. Jamri – Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP

16. Yesi Alexander – Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P2KBP3A

17. Deddy Manze – Kabid Pemadam Kebakaran dan Polisi Pamong Praja

18. dr. I Nyoman Sumahardika – Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Kesehatan Dinkes

19. Darson – Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Kampung DPMK

20. Sapto Raharjo – Sekretaris Kecamatan Damai

21. Suwalas Daya Guna – Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD

22. Agustian Setia – Kabid Cipta Karya DPU-PR

23. Andre Fernanda – Sekretaris Diskominfo

24. Abdul Fattah – Sekretaris Kecamatan Penyinggahan

25. Abdul Kadir – Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian

26. Imamat Kristian – Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP

27. Maliki – Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian

28. Felix – Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud

29. Nanzy Paskadalius – Kabid Kebudayaan Disdikbud

30. Helvina Marlin – Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM

31. Sapri – Kabid Informasi dan Komunikasi Diskominfo

32. Christian Gamas – Sekretaris BPBD

33. Hironimus Stepen – Kabid Konstruksi DPU-PR

34. Salkus – Kabid Pengembangan Kompetensi Statistik dan Persandian Diskominfo

35. Hj Aspiah Nur – Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol

36. Dirna – Sekretaris Kecamatan Muara Pahu

37. Benedikus – Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Disdikbud

38. Rajunal – Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM

39. Uliansyah – Kasubbag Umum Bappedalitbangda

40. Frans Joni – Kasi Operasi Satlinmas Satpol PP

41. Sri Suasti – Kasi Pemerintahan Kecamatan Bentian Besar

42. Margareta Cica – Kasubbag Umum Bapenda

43. Naomi Pudoq – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdikbud

44. Marsiti – Kasi Peserta Didik dan PAUD Disdikbud

45. Rivila Emilina – Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Bentian Besar

46. Emanuel Irawan – Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Long Iram

47. Martinus – Lurah Simpang Raya

48. Imelda Turisna Mariana Joka – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dishub

49. Paulus Rianto – Kasubbag Pembukuan dan Pelaporan BPBD

50. Nikolas – Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKAD

51. Yulita Tri Lestari – Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

52. Fransiskus Regis Peng – Kasubbag Umum DPMK

53. Edison Suanto – Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD Disdikbud

54. Vitalis Atan – Kasi Kelembagaan dan Sarpras Pendidikan Dasar Disdikbud

55. Romelis – Kasubbag Umum Dinas Pariwisata

56. Jon Ediwijaya Kesuma – Kasi Pemerintahan Kecamatan Long Iram

57. Devina Primeri – Kepala UPTD Pasar

58. Suryanti – Kasubbag Umum Disdagkop-UKM

59. Ahmad Bakrul Ali – Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bongan

60. Edistya Muttaqin – Kasubbag Umum DPM-PTSP

61. Na Evie Herlina – Kasubbag Perencanaan Program RSUD HIS

62. Badri – Kasi Trantib Kecamatan Jempang

63. Sri Susilo Rahayu – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Muara Pahu

64. Yulianti Julan – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat

65. Rinawati – Kasubbag Bidang Data Bapenda

66. Victor Yosafat – Kasubbag Umum Sekretariat DPRD

67. Syupiansyah – Kasi Trantib Kecamatan Penyinggahan

68. Paustina Yuliana – Kasi Pemerintahan Kecamatan Siluq Ngurai

69. Yonius Beni Chandra – Kasubbag Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

70. Masrimin Dekkon – Kepala UPTD Agrobisnis Pertanian Empas

71. Teddy Setiawan – Kasubbag Umum Kecamatan Melak

72. Eka Warastikah – Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melak Ilir

73. Eddi Hermanto – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Long Iram

74. Anita Rustioni – Kasubbag Tata Usaha UPTD Dana Bergulir Koperasi UMKM

75. Thomas Ariadi – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jempang

76. Sahrudin – Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Raya

77. Frenderikus Tata – Kasi Trantib Kelurahan Simpang Raya

78. Ahmad Fadli – Kasi Trantib Kelurahan Melak Ulu

79. Nuryani – Kasi Pemerintahan Kelurahan Simpang Raya

80. Theresia – Kasubbag Tata Usaha UPTD Revitalisasi Perkebunan

81. Muhammad Syarwani – Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Melak

82. Herwandi – Sekretaris Kelurahan Melak Ilir

83. Revila Emilina – Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Bentian Besar

84. Dede Sudrajat – Kasubbag Umum DPU-PR

85. Yuliandry Wawan Abimael – Kasubbag Umum BPBD. (MK)

 

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Musorkablub KONI Kubar Segera Digelar, Alsiyus Diunggulkan

0
(Kedua kanan) Alsiyus saat menyerahkan formulir pendaftaran yang diterima langsung Ketua TPP KONI Kutai Barat Bernadus Tomy Pilli, disaksikan Plt Ketua KONI Kutai Barat Lidwina bersama jajaran ketua cabor di Sekretariat KONI Kubar, Gedung GOR Desnan. Foto: Ichal/MK

SENDAWAR – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Komite Olahraga Nasional Indonesia resmi menerima pengembalian formulir pendaftaran calon Ketua KONI Kutai Barat di Sekretariat KONI Kubar, Gedung GOR Desnan, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Jumat (8/5/2026).

Alsiyus datang bersama sejumlah ketua cabang olahraga (cabor) yang memberikan dukungan kepadanya untuk maju dalam pemilihan Ketua KONI Kutai Barat periode mendatang.

Ketua Cabang Kick Boxing Indonesia (KBI) Kutai Barat tersebut maju dengan dukungan 37 cabang olahraga se-Kutai Barat. Dukungan mayoritas cabor itu menjadi modal kuat bagi dirinya dalam bursa pemilihan Ketua KONI Kubar.

“Pertama saya ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena proses ini bisa berjalan lancar dan ada dukungan 37 cabor kepada saya,” ujar Alsiyus.

Ia menyebut dukungan para ketua cabor merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan baik.

“Saya merasa ini anugerah Tuhan dan saya berterima kasih kepada teman-teman ketua cabor yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon Ketua KONI. Saya yakin ini amanah dan dengan dukungan ini kami optimistis bisa menjadi Ketua KONI,” tuturnya.

Jika dipercaya memimpin KONI Kutai Barat, Alsiyus menegaskan akan fokus memperkuat tata kelola organisasi dan membenahi sistem manajemen internal.

Menurutnya, pembenahan manajemen menjadi langkah penting untuk menciptakan organisasi olahraga yang profesional dan transparan.

“Yang pertama tentu saya akan melakukan evaluasi. Manajemen KONI harus diperkuat dan tidak ada tawar-menawar soal itu,” tegasnya.

Ia juga memastikan tata kelola dana pembinaan cabang olahraga akan dibenahi agar tepat sasaran dan bebas dari praktik pemotongan.

“Kami memastikan tidak ada lagi cerita dana dipotong-potong. Dana itu hak cabor dan tidak boleh ada campur tangan yang mengambil hak mereka,” katanya.

Selain itu, Alsiyus memastikan distribusi anggaran pembinaan dilakukan secara proporsional kepada seluruh cabang olahraga, terlebih Kutai Barat akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun ini.

Saat disinggung soal evaluasi pengurus KONI jika dirinya terpilih, Alsiyus menegaskan penilaian akan dilakukan berdasarkan profesionalisme dan kinerja.

“Kami akan melakukan evaluasi. Pengurus yang bekerja baik tentu dipertahankan, sedangkan yang tidak maksimal akan kita cari pengganti yang lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TPP KONI Kutai Barat, Bernadus Tomy Pilli didampingi Plt Ketua KONI Kutai Barat, Lidwina menjelaskan terdapat dua calon yang sempat mengambil formulir pendaftaran.

Namun hingga penutupan pendaftaran pukul 16.00 Wita, hanya Alsiyus yang mengembalikan berkas formulir.

“Hanya Alsiyus yang mengembalikan berkas. Dengan demikian, Alsiyus menjadi calon tunggal dalam bursa pemilihan Ketua KONI Kutai Barat,” jelasnya.

Ia menyebut awalnya terdapat dukungan dari 39 cabor. Namun setelah diverifikasi, dua cabor dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi.

Meski demikian, dukungan 37 cabor kepada Alsiyus sudah melampaui syarat minimal dukungan 20+1.

Selanjutnya, KONI Kutai Barat akan menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) pada Senin, 11 Mei 2026, di Hotel Sidodadi.

“Semoga musyawarah berjalan lancar, dan pada Selasa, 12 Mei 2026, akan dilaksanakan pelantikan Ketua KONI terpilih di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat yang rencananya dilantik langsung Ketua KONI Kaltim,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Sabu Buatan Rumahan Beredar di Hotel Balikpapan, Dua Orang Ditangkap

0
Barang bukti bahan pembuat sabu yang diamankan Ditresnarkoba Polda Kaltim. (Ist)

BALIKPAPAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap praktik home industri narkotika jenis sabu di Kota Balikpapan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, masing-masing perempuan berinisial AS dan laki-laki berinisial OH.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait adanya aktivitas produksi sabu secara rumahan di Balikpapan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kaltim yang dipimpin Agus Sunandar melakukan penyelidikan intensif.

Hasilnya, pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 00.15 Wita, tim gabungan Opsnal Subdit 3 menangkap tersangka AS di salah satu hotel di Balikpapan yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkotika.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat bruto masing-masing 6,23 gram dan 5,29 gram.

Berdasarkan pemeriksaan awal, AS diduga hendak mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kota Balikpapan.

Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh sabu dari pria berinisial OH yang sebelumnya telah menjadi target operasi karena diduga memproduksi sabu secara mandiri melalui home industri.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah tersangka OH. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi sabu di dalam kamar rumah tersangka.

Kapolda Kaltim, Endar Priantoro melalui Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Romy Tamtelahitu mengatakan bahan baku pembuatan sabu diduga berasal dari Malaysia dan kasus ini masih terus dikembangkan karena diduga terkait jaringan internasional.

“Bahan pembuat sabu diperoleh dari Malaysia. Ini adalah bagian dari jaringan Malaysia. Masih dikembangkan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Selain mengedarkan sabu melalui hotel, tersangka OH juga diduga menyebarkan hasil produksi sabu rumahan di sejumlah lokasi di Balikpapan menggunakan sistem jejak.

Polisi juga mengungkap bahwa OH merupakan residivis kasus narkoba. Setelah bebas dari penjara, tersangka kembali terlibat dalam peredaran narkotika dengan memproduksi sabu di rumahnya sendiri.

“Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto sejumlah aturan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 serta ketentuan KUHP terbaru,” jelas Romy.

Ia menegaskan penanganan perkara terhadap kedua tersangka dilakukan sesuai prosedur KUHAP, termasuk koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk proses penyidikan lanjutan.

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur juga mengimbau masyarakat aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba melalui layanan 110 maupun kanal pengaduan lainnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Pengunjung Bendungan Sepaku Semoi Terpaksa Putar Balik

0
Sebuah dump truck roda sepuluh dipalang di jalan keluar masuk Bendungan Sepaku Semoi, Sabtu (9/5/2026), sebagai bentuk tuntutan pembayaran tagihan kepada kontraktor proyek. (Atmaja R/MKN)

NUSANTARA – Penutupan jalan keluar masuk Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, akibat aksi tuntutan sejumlah vendor kepada kontraktor proyek membuat akses kendaraan roda empat sementara lumpuh total, Sabtu (9/5/2026).

Aksi pemortalan dilakukan menggunakan sebuah dump truck roda sepuluh yang dipasang melintang di jalan utama menuju kawasan bendungan.

Meski akses kendaraan roda empat ditutup, para vendor masih memberikan ruang bagi kendaraan roda dua untuk melintas.

Para pengunjuk rasa menyebut pemortalan jalan akan terus dilakukan hingga tuntutan pembayaran tagihan mereka mendapat respons dari pihak kontraktor proyek, PT Brantas Abipraya.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke kawasan bendungan terpaksa memutar balik dan membatalkan kunjungan.

Bahkan, rombongan sekitar 30 pensiunan tenaga pendidik asal Kabupaten Paser yang menggunakan bus pariwisata juga tidak dapat melintas.

Salah seorang perwakilan rombongan, Sutopo mengaku sempat berkoordinasi dengan peserta aksi sebelum akhirnya memutuskan berjalan kaki menuju area bendungan.

“Iya, kalau dibuka bakal masuk semua kendaraan. Jalan kaki ndak apa-apa ya ibu-ibu,” ujarnya di lokasi.

Sementara itu, salah satu vendor yang ikut melakukan aksi, Jufriansyah mengatakan portal jalan hanya akan dibuka apabila ada itikad baik dari pihak kontraktor.

“Dibuka sampai ada pembayaran,” tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah vendor lokal melakukan aksi menuntut pembayaran tagihan proyek pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara yang disebut mencapai hampir Rp10 miliar.

Tagihan tersebut berkaitan dengan jasa suplai material hingga penyewaan kendaraan operasional pada proyek yang dikerjakan PT Brantas Abipraya di kawasan Bendungan Sepaku Semoi. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Laga Persija vs Persib di Segiri, Bobotoh Dilarang Hadir

0
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar saat diwawancarai. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Duel klasik Persija Jakarta melawan Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 dipastikan berpindah lokasi ke Stadion Segiri pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 16.30 WITA.

Pemindahan venue pertandingan tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan situasi keamanan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari penyelenggara kompetisi.

Kapolresta Samarinda, Hendri Umar mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk memastikan pertandingan berlangsung aman dan kondusif.

“Kami dari Polresta Samarinda berkomitmen melaksanakan pengamanan dan pelayanan agar pertandingan ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolresta Samarinda.

Mengantisipasi rivalitas dan tingginya fanatisme kedua kelompok suporter, sebanyak 620 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya pertandingan, baik di dalam maupun di luar stadion.

Personel tersebut terdiri dari anggota Polresta Samarinda, BKO Polresta Kutai Kartanegara sebanyak 60 personel, Yon B Satbrimob Polda Kaltim, Kodim 0901 Samarinda, Denpom, hingga unsur instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, steward dan pengamanan internal stadion.

“Kami juga berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan untuk mengantisipasi pergerakan suporter yang tiba melalui jalur udara atau laut di Balikpapan,” tambahnya.

Sesuai regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terkait pertandingan tim tamu, pendukung Persib Bandung atau Bobotoh/Viking tidak diperbolehkan hadir di stadion.

Polisi mengaku telah berkoordinasi dengan komunitas Viking Borneo di Samarinda dan disebut siap menghormati aturan tersebut dengan tidak datang ke stadion.

Sementara itu, panitia menyediakan sekitar 9.000 lembar tiket untuk pertandingan tersebut. Sebanyak 7.500 tiket dialokasikan bagi masyarakat umum di Samarinda dan 1.500 tiket khusus untuk suporter Persija Jakarta atau The Jakmania.

“Untuk tata cara pembelian tiket sudah diatur oleh SSO Persija melalui Jakmania Samarinda. Ini dilakukan untuk memastikan penonton yang hadir sesuai aturan dan meminimalisir kebocoran,” jelas Hendri Umar.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat Samarinda tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pertandingan besar tersebut agar citra kondusif Kota Samarinda tetap terjaga. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

IMM Kaltim Ingin Kader Tak Kehilangan Orientasi Perjuangan

0
Suasana Sarasehan dan Rakorda IMM Kaltim di Aula Gedung E Lantai 4 UMKT Kaltim. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyoroti pentingnya penguatan ideologi kader di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Sarasehan dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bertema “Gerak Bersama Membangun IMM Kaltim” yang digelar di Aula Gedung E Lantai 4 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan yang mempertemukan kader aktif dan para demisioner IMM itu menjadi ruang diskusi mengenai arah gerak organisasi serta tantangan regenerasi kader di Kalimantan Timur. Para peserta yang mengenakan jas merah maroon khas IMM tampak mengikuti forum dengan serius dalam suasana penuh kekeluargaan.

Ketua Umum DPD IMM Kaltim, Andri Rifandi. (Foto: Hanafi)

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Andri Rifandi mengatakan penguatan hubungan antara kader muda dan alumni menjadi hal penting agar IMM tetap memiliki pijakan ideologis yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kader dan alumni. Kami ingin pengalaman para pendahulu dapat menjadi bekal bagi kader muda dalam memahami arah perjuangan IMM,” ujarnya.

Menurut Andri, sejumlah tokoh dan demisioner IMM yang hadir dalam sarasehan turut memberikan pandangan mengenai tantangan organisasi mahasiswa di tengah kondisi politik nasional saat ini. Ia menilai kader IMM perlu memahami sejarah perjuangan organisasi agar tidak kehilangan orientasi gerakan.

“Kami berharap peserta bisa mengenal sejarah IMM Kaltim lebih dekat sekaligus memperkuat semangat kolektif menghadapi agenda besar organisasi ke depan,” katanya.

Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh IMM, di antaranya mantan Ketua Umum DPP IMM periode 1995–1997 Syahril Syah, Ketua Fokal IMM Kaltim Masykur Sarmian, mantan Ketua Umum DPD IMM Kaltim periode 2008–2010 Fitroh Asriadi, serta mantan Ketua Umum DPD IMM Kaltim periode 2015–2017 Zainuddin.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Siswanto Sunandar menilai kader IMM perlu memahami dasar perjuangan organisasi agar tidak mudah terpengaruh dinamika politik praktis.

Ia mengingatkan organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab menjaga nilai ideologis dan intelektualitas kader di tengah situasi politik yang dinilai semakin kompleks.

“Agar kita tidak kehilangan dasar dan landasan. Lebih-lebih di tahun politik dan situasi dunia politik saat ini, sering kali banyak yang tidak membaca dan memahami langkah serta tujuan perjuangan itu sendiri,” tegasnya.

Melalui sarasehan dan Rakorda tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berharap konsolidasi organisasi semakin kuat sekaligus mempererat hubungan kader muda dan alumni dalam menjaga keberlangsungan gerakan IMM di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Pemuda Kutim Tampil Percaya Diri di Festival Halal Kaltim 2026

0
Tim Habsy KNPI Kutim bersama pengurus saat mengikuti Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda. (Dok. KNPI Kutim)

SAMARINDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang seni religi. Hal itu terlihat lewat keikutsertaan tim Habsy binaan KNPI Kutai Timur pada lomba Habsy tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Kaltim Halal Festival 2026 atau Kala Fest 2026 diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 8–10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan ekosistem halal di Kalimantan Timur, sekaligus menghadirkan ruang kreativitas bagi pelaku UMKM, komunitas, hingga generasi muda daerah.

Keikutsertaan tim Habsy KNPI Kutim tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkenalkan identitas daerah melalui seni islami di tingkat provinsi.

Dalam ajang tersebut, tim Habsy binaan Komite Nasional Pemuda Indonesia berhasil meraih prestasi dan membawa nama Kutai Timur bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Tim Habsy turut didampingi langsung Bendahara Umum KNPI Kutai Timur, Syamsul Arief. Kehadiran pengurus KNPI disebut menjadi bentuk dukungan moral sekaligus komitmen organisasi dalam pengembangan potensi anak muda daerah.

Syamsul Arief mengatakan KNPI Kutai Timur akan terus hadir dalam berbagai kegiatan positif kepemudaan, termasuk di bidang seni dan keagamaan. Menurutnya, generasi muda membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka.

“KNPI Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif kepemudaan,” ujarnya.

Ia menilai pembinaan pemuda tidak hanya terbatas pada kegiatan organisasi formal. Seni religi seperti Habsy juga dinilai mampu melatih kekompakan sekaligus menjaga minat generasi muda terhadap budaya dan syiar Islam.

“Kami ingin anak-anak muda Kutim berani tampil dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Menurut Syamsul, keikutsertaan pemuda dalam ajang tingkat provinsi penting untuk membangun rasa percaya diri sekaligus memperluas pengalaman dan jejaring antardaerah.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang dinilai konsisten mendukung aktivitas kepemudaan di Kutai Timur.

“Terima kasih kepada Bapak H. Mahyunadi yang selama ini terus mensupport pemuda-pemudi Kutim dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Alhamdulillah, kami juga bisa meraih prestasi dan membawa nama baik Kutai Timur,” katanya.

Komite Nasional Pemuda Indonesia berharap keterlibatan tim Habsy dalam ajang tingkat provinsi dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus aktif dalam kegiatan positif, kreatif, serta mampu mengembangkan potensi diri di bidang seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan. (MK)

Penulis: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

Guru Honorer Dibatasi hingga 2026, JPPI Nilai Negara Tak Adil

0
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. (Ist)

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengkritik terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi masa tugas guru non-ASN di sekolah negeri hanya sampai 31 Desember 2026.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara yang hanya terfokus pada guru ASN, sementara jutaan guru non-ASN masih hidup dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.

“Kebijakan ini menunjukkan negara semakin berpihak hanya kepada guru ASN, sementara jutaan guru non-ASN yang selama ini menopang layanan pendidikan justru dibiarkan hidup dalam ketidakpastian,” tegas Ubaid dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendorong pengurangan guru honorer secara sistematis di sekolah negeri. Meski pemerintah menyebut tidak ada pemecatan mendadak, JPPI menilai penghentian bertahap terhadap guru non-ASN tengah disiapkan tanpa solusi yang jelas.

“Pemerintah boleh berdalih tidak ada pemecatan mendadak, tetapi faktanya negara sedang menyiapkan penghentian sistematis terhadap guru non-ASN tanpa solusi yang jelas dan adil bagi semuanya,” ujarnya.

JPPI menilai selama ini guru honorer justru menjadi penopang utama pendidikan nasional akibat kurangnya penyediaan tenaga pendidik oleh negara, terutama di berbagai daerah yang masih kekurangan guru.

Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti minimnya perhatian terhadap guru non-ASN di sekolah swasta dan madrasah swasta yang dinilai terus diabaikan meski menjalankan fungsi pendidikan nasional.

“Negara seperti sedang mengatakan bahwa hanya guru ASN yang pantas hidup sejahtera, sementara guru honorer cukup menjadi tenaga darurat yang dipakai lalu disingkirkan,” kata Ubaid.

Berdasarkan data JPPI yang diolah dari Emis GTK Kementerian Agama dan Dapodik Kemendikdasmen tahun ajaran 2025/2026, terdapat sekitar 2,3 juta guru berstatus non-ASN di sekolah dan madrasah negeri maupun swasta di Indonesia.

JPPI juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola anggaran pendidikan yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar sektor pendidikan.

Organisasi itu menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang diarahkan pada berbagai program populis, sementara masalah kesejahteraan dan kepastian status guru belum terselesaikan.

“Negara sibuk membiayai program makan-makan MBG, sementara jutaan guru masih hidup dengan upah tidak layak dan status kerja yang tidak pasti,” tegasnya.

Menurut Ubaid, persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukan hanya soal pemenuhan konsumsi siswa, tetapi kegagalan negara dalam menyediakan guru yang cukup, berkualitas, dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak pemerintah menghentikan pendekatan diskriminatif dalam tata kelola guru nasional dan segera menyusun peta jalan pengangkatan serta perlindungan bagi seluruh guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Jika negara terus membiarkan 2,3 juta guru non-ASN hidup dalam ketidakpastian, baik status maupun kesejahteraan, maka sesungguhnya negara sedang mengkhianati amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Ubaid. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Pertamina dan BPH Migas Evaluasi Kuota Solar Subsidi di Balikpapan

0
Petugas SPBU saat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Biosolar. (Ist)

BALIKPAPAN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terus memperkuat penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di wilayah Balikpapan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan aliansi sopir truk dan mahasiswa pada Senin (4/5/2026) lalu. Audiensi bersama DPRD Kota Balikpapan, mahasiswa, perwakilan sopir truk, dan BPH Migas selaku regulator telah digelar pada Rabu (6/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan sekaligus langkah-langkah evaluasi agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan BPH Migas akan melakukan evaluasi terhadap kuota penyaluran Biosolar di SPBU 6476119 KM 13 dan SPBU 6476110 KM 15 yang saat ini beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, usulan penambahan SPBU penyalur Biosolar dari Pemerintah Kota Balikpapan juga tengah dievaluasi dan diproses secara administratif.

“Pertamina pada prinsipnya mendukung langkah-langkah evaluasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan dapat semakin optimal, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan penyaluran berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina sejak Senin (4/5/2026) telah meningkatkan penyaluran Biosolar di atas kuota harian yang ditetapkan pemerintah.

Untuk SPBU KM 13, penyaluran ditingkatkan menjadi 64 kiloliter per hari atau sekitar 160 persen dari kuota harian. Sedangkan di SPBU KM 15, distribusi meningkat menjadi 40 kiloliter per hari atau sekitar 162,5 persen dari kuota normal.

Meski demikian, Pertamina menegaskan penambahan distribusi tetap dilakukan secara terukur agar kuota BBM subsidi tetap mencukupi hingga akhir tahun dan tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran di lapangan agar aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap berjalan optimal,” jelasnya.

PT Pertamina Patra Niaga juga mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sopir truk, mahasiswa, hingga masyarakat umum untuk bersama-sama mengawasi distribusi Biosolar subsidi agar tidak disalahgunakan.

Melalui penerapan QR Code Subsidi Tepat, penyaluran diharapkan dapat lebih terkontrol dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S