SAMARINDA – Ketika lima fraksi di DPRD Kalimantan Timur ramai menyoroti dan mengevaluasi program Gratispol–Jospol dalam laporan reses, dua partai pengusung utama gubernur justru tidak menjadikannya isu sentral. Situasi ini memantik tanda tanya di ruang publik.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai sikap Fraksi Golkar dan Gerindra tersebut sebagai sebuah anomali dalam dinamika politik daerah.

“Ini aneh. Program prioritas, bahkan bisa dibilang mahkota politik gubernur, justru tidak menjadi sorotan utama di dua partai pendukungnya sendiri,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut, Selasa (24/2/2026).

Menurut Castro, dalam logika politik yang lazim, partai pengusung seharusnya berada di garda terdepan, tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga mengawal serta mengevaluasi program unggulan kepala daerah yang mereka usung. Ketika muncul keluhan publik, partai pendukung mestinya aktif menyerap aspirasi dan mendorong perbaikan implementasi.

Namun dalam laporan reses yang disampaikan, Golkar dan Gerindra justru lebih menekankan isu infrastruktur, pelayanan dasar, sektor pertanian hingga ancaman krisis pangan. Program Gratispol tidak terlihat sebagai agenda yang mendesak.

“Kalau program ini memang dirasakan manfaatnya secara luas, mestinya itu tercermin dalam laporan reses. Kalau tidak muncul sama sekali, publik berhak bertanya: apakah program ini benar-benar terasa? Atau justru tidak dianggap prioritas di tingkat kader?” sindirnya.

Castro melihat ada potensi jarak komunikasi antara kebijakan di level eksekutif dan dinamika politik di legislatif. Ia menyebut kondisi ini ambigu. Lima fraksi lain justru mendorong evaluasi Gratispol–Jospol, sementara dua partai pengusung utama tidak menempatkannya sebagai isu penting dalam forum resmi.

“Ini seperti ada dua arus. Yang bukan pengusung justru kritis dan minta evaluasi. Sementara yang pengusung terdepan malah tidak menjadikannya perhatian utama. Itu yang saya sebut anomali,” tegasnya.

Dalam pandangannya, simbol dan sikap politik memiliki makna. Ketika sebuah program tidak disebut dalam laporan resmi seperti reses, hal itu dapat dibaca sebagai sinyal tertentu—baik soal perubahan prioritas maupun lemahnya konsolidasi internal.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang “aneh dan lucu” dalam konteks politik daerah. Sebab secara teori, partai pengusung memiliki kepentingan paling besar untuk memastikan keberhasilan program yang menjadi janji kampanye.

“Jangankan publik, kalau partai pendukungnya sendiri tidak menempatkan itu sebagai agenda prioritas, bagaimana kita berharap ada pengawalan serius?” katanya.

Di tengah besarnya alokasi anggaran dan tingginya ekspektasi publik terhadap Gratispol–Jospol, Castro menekankan bahwa yang diuji bukan hanya besaran dana, melainkan konsistensi politik dan kesungguhan pengawalan.

Baginya, tidak munculnya isu ini dalam laporan dua fraksi penguasa bukan sekadar persoalan teknis reses. Itu mencerminkan bagaimana komitmen politik dijalankan—atau mulai mengendur—di fase awal pemerintahan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Capaian Adipura Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terjun bebas. Nilainya kini jauh dari standar penghargaan yang pernah diraih pada 2014 silam. Pemerintah Kabupaten Kutim pun tak tinggal diam. Strategi besar disiapkan, membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 18 kecamatan.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengakui penilaian terbaru menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Bahkan, nilainya disebut berada di bawah ambang penghargaan Adipura.

“Sekarang nilainya sudah jauh dari Adipura. Tahun 2014 kita pernah mendapatkan. Tapi tahun ini nilainya di bawah,” ujarnya Bupati Ardiansyah.

Menurutnya, penurunan itu tak lepas dari perubahan indikator penilaian yang kini lebih ketat dan komprehensif. Dalam skema terbaru Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat tiga indikator utama.

Pertama, sistem pengelolaan sampah dengan bobot 50 persen. Kedua, dukungan anggaran dan kebijakan daerah sebesar 20 persen. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur pendukung sebesar 30 persen.

Tak hanya itu, cakupan penilaian kini diperluas. Jika sebelumnya fokus pada ibu kota kabupaten, kini seluruh kecamatan turut dinilai.

“Ternyata penilaian bukan hanya di Sangatta saja. Semua kecamatan menjadi bagian penilaian. Jadi harus kami rencanakan dengan baik,” tegasnya.

Sebagai respons, Pemkab Kutim merancang pembangunan TPA di setiap kecamatan. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga mengintensifkan program Kampung Bersemi dan gerakan Jum’at Bersih sebagai upaya membangun budaya sadar lingkungan di tingkat desa.

Ardiansyah optimistis, dengan penguatan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat, Kutim bisa kembali bersaing dalam penilaian Adipura ke depan.

“Kami akan terus berusaha. Mudah-mudahan penilaian pengelolaan lingkungan Kutim meningkat. Sehingga masyarakat bisa merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tidak ada pengurangan anggaran pada sektor vital tersebut.

“Kalau bidang layanan kesehatan kita masih prima. Tidak ada yang dikurangi,” tegasnya kepada awak media.

Ia memastikan pembiayaan BPJS Kesehatan, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat menjadi perhatian, dalam kondisi aman. “BPJS aman. Yang PBI di Kutim tidak ada masalah,” sebutnya.

Di sisi lain, Pemkab juga melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit Tipe D di Kecamatan Muara Wahau. Ardiansyah memastikan tidak ada persoalan lahan, hanya saja luas lokasi awal belum memenuhi standar kebutuhan.

“Bukan bermasalah. Kemarin itu cuma satu hektare lebih, sementara rumah sakit kita butuh minimal enam hektare,” jelasnya.

Karena itu, lokasi pembangunan dipindahkan ke Desa Wanasari yang telah menyiapkan lahan seluas enam hingga tujuh hektare. Lahan tersebut merupakan aset desa dan berada di kawasan transmigrasi tanpa alih fungsi.

“Sudah clear. Tidak ada alih fungsi lahan. Itu lahan desa dan sudah siap,” tandasnya.

Dengan kepastian tersebut, tahapan pembangunan tinggal menunggu proses teknis dan administrasi lanjutan. Ardiansyah menegaskan, di tengah pengetatan fiskal, kesehatan tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat yang tidak boleh terganggu.

“Kesehatan ini kebutuhan utama masyarakat. Jadi tetap kita prioritaskan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Satuan Reserse Narkoba Polres Bontang mengamankan dua pria berinisial Us (51) dan RR (33) yang diduga terlibat peredaran obat keras jenis pil LL di Jalan Pupuk Raya, RT 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Senin (23/2/2026) malam.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.30 Wita setelah petugas menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga berujung penindakan.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, melalui Kasat Resnarkoba AKP Larto menjelaskan, dari tangan tersangka Us, polisi menemukan 93 butir pil LL dalam satu bungkus plastik, serta 84 bungkus lainnya yang masing-masing berisi tiga butir. Total keseluruhan barang bukti yang diamankan mencapai 345 butir pil LL.

Selain itu, petugas turut menyita plastik bening, dua tas, serta uang tunai sebesar Rp78 ribu yang diduga hasil penjualan.

“Tersangka mengaku mendapatkan pil tersebut dari seseorang yakni RR, sehingga polisi melakukan penangkapan terhadap RR, juga mengamankan satu unit handphone merek Samsung yang diduga digunakan untuk transaksi,” ucapnya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan pengakuan tersebut, petugas segera bergerak dan berhasil mengamankan RR yang diduga sebagai pemasok. Satu unit telepon genggam merek Samsung yang disita kini tengah diperiksa untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain.

Kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bontang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memastikan asal-usul barang dan jalur distribusi pil LL tersebut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Di tepian Sungai Mahakam, sebuah masjid di jantung Kota Raja menunjukkan bahwa fungsi rumah ibadah tak berhenti pada ritual semata. Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, tumbuh menjadi ruang singgah yang ramah bagi musafir dan duafa.

Sejak 2023, pengurus masjid menyediakan kamar khusus untuk tamu yang membutuhkan tempat beristirahat. Ruang tersebut sebelumnya merupakan Sekretariat Yayasan dan Ikatan Remaja Masjid (IRMA) yang kemudian dialihfungsikan menjadi kamar musafir.

“Awalnya di atas itu Sekretariat IRMA yang kami fungsikan jadi kamar musafir dan sekarang Sekretariat IRMA bergabung dengan Yayasan,” tutur Rudy Indra Winarto, salah satu pengurus Yayasan Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid.

Saat ini tersedia tiga kamar singgah. Satu kamar ber-AC biasa digunakan untuk penceramah atau ustaz yang mengisi kajian. Dua kamar lainnya sederhana tanpa pendingin udara, namun tetap layak dan nyaman untuk beristirahat. Fasilitas dasar seperti tempat tidur, air minum, kopi, dan teh disediakan bagi tamu.

Toilet tersedia di lantai atas agar penghuni tidak perlu turun untuk mandi, sementara akses wudu dan salat tetap berada di ruang utama masjid. Sistem pendataan tamu pun dikelola secara tertib melalui buku tamu berbasis barcode yang tersimpan di laptop pengurus. Rata-rata 10 hingga 15 musafir menginap setiap bulan.

“Fasilitasnya tidak selengkap hotel, namun cukup untuk memulihkan lelah perjalanan,” tambah Rudy.

Pembangunan kamar singgah ini lahir dari donasi jamaah dan dukungan melalui media sosial. Pemerintah Kabupaten Kukar pada masa kepemimpinan Bupati Edi Damansyah juga turut memberikan hibah berupa kursi, televisi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Sepengetahuan pengurus, Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid menjadi masjid pertama di Kukar yang memiliki kamar singgah khusus musafir. Upaya tersebut berbuah manis ketika masjid ini dinobatkan sebagai masjid ramah duafa dan musafir terbaik tingkat nasional dalam Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah (AMPeRa) 2024.

Masjid ini berhasil mengungguli nominasi dari berbagai provinsi, termasuk Yogyakarta di posisi kedua dan Aceh di peringkat ketiga.

Aturan menginap pun jelas: maksimal tiga hari dan wajib menunjukkan identitas. Pengurus tetap selektif demi menjaga keamanan.

“Soalnya kami juga tidak berani kan terima asal terima, takutnya itu buronan kah atau apa. Nah itu yang kami hindari,” jelasnya.

Masjid ini menerima tamu lintas latar belakang, bahkan nonmuslim yang membutuhkan tempat singgah. Prinsipnya sederhana: datang, lapor, penuhi syarat, dan pintu dibuka.

Kini, kisah Masjid Jami’ KH. Muhammad Sadjid bukan sekadar tentang kamar singgah. Ia menjadi simbol bagaimana rumah ibadah memaknai keramahan sebagai ibadah sosial—membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang membutuhkan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kayu tunggal di Desa Sri Pantun, Kecamatan Kombeng, Senin (23/2/2026) siang. Peristiwa tersebut berakhir tragis setelah pemilik rumah, Hartoyo, ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban diketahui memiliki riwayat sakit stroke dan diduga berada seorang diri di dalam rumah saat api mulai membesar. Kondisi fisik yang terbatas membuatnya tidak mampu menyelamatkan diri ketika kobaran api dengan cepat melalap bangunan berukuran sekitar 6 x 10 meter itu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur menerima laporan sekitar pukul 12.46 WITA. Tim pemadam langsung bergerak dan tiba di lokasi pukul 13.10 WITA setelah menempuh jarak kurang lebih 8,1 kilometer dari pos.

“Kejadian terjadi kemarin. Saat tim tiba, api sudah cukup besar. Petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan lokasi sekaligus mengevakuasi korban,” ujar Eko Purnomo, Kasi Pemadaman, Pengendali Operasi, dan Komunikasi Disdamkartan Kutim, Selasa (24/2/2026).

Informasi awal di lapangan menyebutkan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Namun, penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Dalam upaya penanganan, lima unit armada dikerahkan, yakni Unit Supply 312, Fire 324, Supply 325, Fire 308, dan Red Car. Operasi turut dibantu Damkar Kecamatan Kombeng serta Damkar Kecamatan Muara Wahau.

Pengamanan lokasi dilakukan Babinsa Kombeng dan Polsek Kombeng. Petugas PLN Rayon Muara Wahau juga memastikan jaringan listrik di sekitar titik kebakaran dalam kondisi aman selama proses pemadaman berlangsung.

Tim menghadapi tantangan berupa jarak tempuh yang cukup jauh serta kondisi akses jalan menuju lokasi yang masih berupa tanah dan tidak rata, sehingga mobilisasi kendaraan pemadam tidak maksimal.

Api berhasil dikendalikan dan dilakukan pendinginan sekitar 15 menit guna mencegah perambatan ke bangunan lain. Hingga kini, kerugian material masih dalam pendataan, sementara pihak damkar menegaskan laporan ini bersifat sementara.

“Kami masih melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran,” pungkas Eko. (MK)

Editor: Agus S