SAMARINDA – Tingkat demokrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan signifikan pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), posisi Kaltim dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merosot tajam dari peringkat 5 nasional menjadi peringkat 14.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menjelaskan bahwa selain penurunan peringkat, skor IDI Kaltim juga turun dari 82,23 menjadi 80,69. “Secara angka memang hanya turun sekitar dua poin, tapi dampaknya besar pada peringkat kita di level nasional,” ujarnya di Samarinda.
Firdaus mengungkapkan bahwa IDI diukur berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dari ketiganya, aspek kebebasan menjadi indikator yang paling merosot. Penurunan paling terlihat pada aspek penyampaian pendapat di muka umum dan terbatasnya ruang demokrasi publik.
“Tahun 2024 masih ada sejumlah aksi masyarakat yang responsnya belum optimal sehingga memengaruhi penilaian. Kalau aspirasi diterima dengan baik, nilainya naik. Tapi jika dianggap kurang terbuka, penilaiannya turun,” paparnya.
Selain faktor kebebasan sipil, penurunan juga dipengaruhi oleh lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di DPRD, serta persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kaltim, termasuk adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. “Dari indikator penyelenggara pemilu juga ada penurunan karena PSU di beberapa kabupaten kota di Kaltim menjadi catatan,” jelasnya.
Firdaus menegaskan bahwa IDI berfungsi seperti alat ukur kesehatan demokrasi di daerah. Karena itu, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi besar bagi pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan. Kesbangpol Kaltim, kata dia, akan memprioritaskan peningkatan partisipasi publik, memperluas ruang kebebasan sipil, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan publik.
“Ini menjadi bahan evaluasi. Pemerintah akan fokus pada indikator-indikator yang turun untuk memperbaiki posisi Kaltim ke depan,” tegasnya.
Kesbangpol Kaltim juga berencana memperkuat pendidikan politik bagi pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat, termasuk penguatan wawasan kebangsaan serta deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial.
Firdaus berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat mengembalikan kualitas demokrasi di Bumi Etam. “Target kita, tahun mendatang indeks bisa naik lagi dan peringkat Kaltim kembali ke papan atas,” tutupnya optimistis. (MK)
Editor: Agus S
