Beranda blog Halaman 586

Kelurahan Satimpo Sosialisasi Penertiban Median Jalan dan Pedagang Kaki Lima

0
Saat kelurahan Satimpo melakukan sosialisasi ke pedagang di Jalan HM Ardans. (ist)

BONTANG – Kelurahan Satimpo memberikan himbauan penertiban pada badan jalan dan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan HM Ardans, Senin (11/8/2025).

“Kami tidak bosan-bosan mengingatkan kepada para pedagang dan penyewa toko untuk selalu tertib di median jalan,” jelas Lurah Satimpo, Maryono.

Pihaknya meminta mereka untuk tidak mendirikan bangunan di atas parit. Sosialisasi ini sekaligus bertujuan, ketika terdapat pengerjaan perbaikan parit di sana, warga tidak merasa tergusur dan kegiatan berjalan lancar.

“Kan lagi ada pembangunan tuh di sisi jalan satunya. Nanti kalau sisi sebelahnya akan diperbaiki jadi tidak ada bangunan warga yang rusak akibat alat berat,” tambahnya.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar, lantaran warga Satimpo mengerti latar hukum yang melarang adanya pembangunan di atas parit. Untuk itu mereka secara otomatis dapat menata bangunan mereka sendiri.

Sosialisasi ini biasanya mereka lakukan tiga bulan sekali, melihat toko maupun ruko di sana seringkali berganti kepemilikan, untuk itu perlu adanya sosialisasi secara rutin agar wilayah tersebut tetap tertib. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Wawali Tunjukkan Bukti Patok Sidrap, Bukti Penting Penuhi Aspek Hukum Sesuai Undang-Undang

0
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meninjau patok batas wilayah Sidrap bersama rombongan.

BONTANG – Sengketa tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di kawasan Sidrap kembali memanas di tengah kunjungan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Senin (11/8/2025).

Dalam momen dialog dan peninjauan lapangan, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris turun langsung menunjukkan lokasi patok yang menjadi penanda batas wilayah.

Dengan berbekal peta dan penjelasan di lapangan, Agus Haris mengarahkan rombongan ke sejumlah titik patok, di antaranya Patok 9, Patok 14, dan patok terakhir yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari titik awal. “Ini patoknya ada, pak. Ada tulisannya, ada garisnya. Harusnya posisinya di dalam sana. Kasihan masyarakat Bontang kalau tidak jelas batasnya,” tegas Agus Haris.

Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut secara faktual selama ini dilayani penuh oleh Pemkot Bontang. “Kantor kelurahan cuma 200 meter dari sini. Pemakaman di Bontang, listrik dan PDAM dari Bontang. Semua warga di sini sehari-hari mengurus administrasi ke Bontang,” ujarnya.

Agus Haris, yang juga tinggal di Sidrap, menambahkan bahwa keberadaan patok menjadi bukti penting dalam memenuhi aspek hukum sesuai undang-undang. “Bontang itu harga mati. Kami tidak mengada-ada, semua ini faktanya ada di lapangan,” tegasnya.

Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari agenda Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan lokasi sengketa. Rombongan pejabat dari Pemkot Bontang, Pemkab Kutim, DPRD Kaltim, hingga perwakilan Kementerian Dalam Negeri turut hadir. Hasil peninjauan rencananya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bahan penyelesaian sengketa tapal batas yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade.

Pewarta: Darman
Editor: Agus S

Warga Sidrap ke Gubernur: Kami ini Warga Republik Indonesia, Jangan Sampai Terabaikan

0
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat memimpin dialog dengan warga di Kampung Sidrap. (Dwi)

BONTANG – Kunjungan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Kampung Sidrap Dalam, RT 14 Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, pada Senin (11/8/2025), tidak hanya menjadi ajang peninjauan lapangan terkait sengketa tapal batas Bontang–Kutim, tetapi juga ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung aspirasi dan harapannya.

Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Wali Kota Bontang, Wakil Bupati Kutim, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Abdullah, tokoh warga Sidrap mendapat kesempatan menyampaikan pandangan.

Abdullah memaparkan bahwa sejak awal 1990-an dirinya sudah mengabdi sebagai Ketua RT 43 di Sidrap, yang kala itu hanya memiliki tiga RT: RT 42 (Sidrap Dalam), RT 43 (Sidrap Luar), dan RT 39 di Jalan Salak. Pada 2001, dilakukan pemekaran untuk membentuk Dusun Sidrap yang terpisah dari Dusun Kanibungan. Ia dipercaya menjadi Kepala Dusun Sidrap pertama.

“Dulu saya selalu ingatkan, jangan sampai Sidrap ini seperti tembok Berlin. Waktu itu Bontang sangat maju, sementara kami tidak mendapat pelayanan memadai,” ujarnya di hadapan Gubernur dan tamu undangan.

Abdullah menuturkan, kedekatan Sidrap dengan Kota Bontang membuat warga lebih sering merasakan layanan dari Pemkot Bontang, mulai dari distribusi air PDAM dengan mobil tangki, hingga bantuan pembangunan jalan dan jembatan. “Jalan yang sekarang dibeton itu dulu akses yang kami minta dibantu Pemkot Bontang. Kami juga pernah membangun jembatan bersama warga, walaupun sekarang sudah diganti konstruksi batu,” jelasnya.

Ia menegaskan, meski secara administratif wilayah tersebut tercatat di Kutim, pelayanan yang diterima masyarakat justru lebih banyak dari Bontang. “Harapan kami, ada kebijakan yang tidak merugikan pihak mana pun, tapi memastikan masyarakat terlayani dengan baik. Kami ini warga Republik Indonesia, jangan sampai terabaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan hasil peninjauan akan tetap dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena status Sidrap masih menjadi perdebatan. “De facto masuk Bontang, de jure masuk Kutim. Bontang tetap memperjuangkan, Kutim tidak mau melepaskan,” tegasnya.

Pewarta: Darman / Dwi S
Editor: Agus S

Komisi IV DPR RI Apresiasi Pelestarian Mangrove

0
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bontang, Senin (11/8/2025), untuk menyoroti sinergi pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan Bontang Mangrove Park yang dinilai berhasil menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya pemanfaatan lahan pasca tambang untuk pertanian dan energi terbarukan.

Di hadapan DPR RI, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memaparkan potensi dan tantangan kotanya yang memiliki tiga kecamatan dan 15 kelurahan dengan penduduk sekitar 191 ribu jiwa. Meski berukuran kecil, Bontang menanggung beban industri besar dan tetap berkomitmen melestarikan kawasan mangrove seperti di Bontang Kuala, Loktuan, dan Selangan.

“Kami ingin menjaga ekosistem mangrove ini bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Selain membahas lingkungan, Komisi IV DPR RI juga menyinggung kondisi jalan nasional Samarinda–Bontang yang dinilai memprihatinkan. Meski bukan menjadi kewenangan langsung komisi tersebut, perbaikan jalur dinilai penting demi konektivitas wilayah.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata antara DPR RI dan Pemprov Kaltim, dilanjutkan penanaman pohon di pintu masuk kawasan mangrove Taman Nasional Kutai (TNK) bersama jajaran pemerintah dan tamu undangan. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Area Sekitar Pasar Thamrin Mau Ditertibkan Lagi, Wawali Panggil 84 PKL

0
Area Sekitar Pasar Thamrin Mau Ditertibkan Lagi, Wawali Panggil 84 PKL
Rapat lintas OPD terkait penertiban PKL di sekitar Pasar Thamrin. (Syakurah)

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Thamrin segera dipanggil untuk membicarakan rencana penertiban.

Permintaan itu disampaikan saat rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di UPT Pasar, Senin (11/08/2025). Menurutnya, langkah ini penting agar semua pihak memahami aturan sekaligus menghindari potensi bentrokan di lapangan.

Meski sebagian pedagang telah menerima Surat Peringatan 3 (SP3), Agus Haris menekankan perlunya pendekatan persuasif. Ia juga meminta OPD teknis melakukan pengecekan aspek sosial sebelum penindakan.

“Kita berikan waktu sembilan hari bagi pedagang untuk membereskan dagangan. Setelah 17 Agustus, masalah ini harus tuntas,” katanya.

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Asdar Ibrahim, menuturkan pihaknya akan memanggil para pedagang tersebut pada Selasa (12/08/2025) bersama dinas terkait, RT, dan pemilik lahan tempat mereka berdagang.

Pemerintah berharap para PKL dapat memanfaatkan pasar yang telah disediakan, sehingga aktivitas perdagangan lebih tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Terdapat 84 PKL yang terdapat di sekitar Pasar Thamrin. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Rayakan 17 Agustus, Kelurahan Belimbing Ajak Warga Jalan Sehat

0
Rayakan 17 Agustus, Kelurahan Belimbing Ajak Warga Jalan Sehat
Lurah Belimbing, Dwi Andriyani. (Syakurah)

BONTANG – Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 80, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat mengajak seluruh masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti jalan santai bersama.

Lurah Belimbing, Dwi Andriyani mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan di tanggal 16 Agustus mendatang di lapangan yang berada di Jalan Abdul Rauf, BTN PKT.

Tidak hanya jalan sehat saja, ada pemeriksaan kesehatan gratis, serta doorprize juga ada dalam kegiatan ini. Selain itu mereka juga menyiapkan band yang akan menjadi hiburan bagi warga yang mengikutinya.

“Nanti sebelum jalan sehat kita senam dulu, rutenya keliling BTN tidak terlalu jauh, seluruh warga Kelurahan Belimbing kita ajak,” tuturnya.

Ia menyiarkan pesan tersebut melalui para RT untuk mengajak warganya ikut meramaikan. Tidak hanya orang dewasa, perlombaan untuk anak-anak pun telah mereka siapkan di sana.

“Kita akan bikin flyer pemberitahuan juga, masyarakat lain yang mau ikut bisa saja,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, bahwa tahun ini memang tidak seramai tahun lalu, namun ia memaksimalkan acara agar dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Kelurahan Belimbing.

“Tahun lalu kita ada kegiatan Belimbing Merdeka Trail Run. Semoga tahun depan kita bisa buat acara 17an yang lebih lagi,” harapnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Rayakan 17 Agustus, Kelurahan Belimbing Ajak Warga Jalan Sehat

0
Rayakan 17 Agustus, Kelurahan Belimbing Ajak Warga Jalan Sehat
Lurah Belimbing, Dwi Andriyani. (Syakurah)

BONTANG – Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 80, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat mengajak seluruh masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti jalan santai bersama.

Lurah Belimbing, Dwi Andriyani mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan di tanggal 16 Agustus mendatang di lapangan yang berada di Jalan Abdul Rauf, BTN PKT.

Tidak hanya jalan sehat saja, ada pemeriksaan kesehatan gratis, serta doorprize juga ada dalam kegiatan ini. Selain itu mereka juga menyiapkan band yang akan menjadi hiburan bagi warga yang mengikutinya.

“Nanti sebelum jalan sehat kita senam dulu, rutenya keliling BTN tidak terlalu jauh, seluruh warga Kelurahan Belimbing kita ajak,” tuturnya.

Ia menyiarkan pesan tersebut melalui para RT untuk mengajak warganya ikut meramaikan. Tidak hanya orang dewasa, perlombaan untuk anak-anak pun telah mereka siapkan di sana.

“Kita akan bikin flyer pemberitahuan juga, masyarakat lain yang mau ikut bisa saja,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, bahwa tahun ini memang tidak seramai tahun lalu, namun ia memaksimalkan acara agar dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Kelurahan Belimbing.

“Tahun lalu kita ada kegiatan Belimbing Merdeka Trail Run. Semoga tahun depan kita bisa buat acara 17an yang lebih lagi,” harapnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Maksimalkan Perekaman e-KTP, Kecamatan Bontang Barat Jemput Bola

0
Perekaman e-KTP di Kecamatan Bontang Barat. (ist)

BONTANG – Pemaksimalan perekaman KTP Elektronik (e-KTP) dilakukan oleh Kecamatan Bontang Barat dengan metode jemput bola.

Pihaknya menyebutkan masyarakat di wilayahnya yang mencakup Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan serta Kelurahan Belimbing hampir secara keseluruhan telah melakukan perekaman.

Camat Bontang Barat melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Herlina menyebutkan, kecamatan gencar meminta warga melakukan perekaman e-KTP karena memiliki banyak manfaat penting, termasuk identitas tunggal yang sah, keamanan data yang lebih baik, dan akses lebih mudah ke berbagai layanan publik.

Perekaman e-KTP juga membantu tertib administrasi kependudukan, dan memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Indentitas diri dapat memberikan banyak manfaat bagi mereka, apalagi untuk mengakses layanan,” pungkasnya, Senin (11/8/2025).

Pihaknya tidak hanya melayani perekaman e-KTP di kantor kecamatan saja, mereka juga dapat menerima panggilan apabila terdapat keadaan darurat yang mengharuskan warganya melakukan perekaman.

“Misalnya orang sakit, atau orang tua yang sudah tidak bisa jalan, siapa tahu mereka butuh KTP untuk bikin akses ke layanan kesehatan,” tambahnya. (sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Wali Kota Bontang Tetap Optimis Kampung Sidrap Masuk Wilayah Bontang

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat ditemui awak media. (Dwi).

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa dirinya tetap optimistis dan terus memperjuangkan untuk wilayah Kampung Sidrap nantinya bisa masuk ke Bontang.

“Tadi memang sudah disampaikan, wilayahnya masuk ke Kutai Timur (Kutim) akan tetapi warganya banyak yang ber-KTP Bontang, dari awal memang sudah masuk di Bontang,” ucapnya, Senin (11/8/2025).

Selain itu, Neni sempat menyinggung terkait keluhan masyarakat yang tidak adanya pembangunan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang di wilayah tersebut.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang ada, dimana wilayah yang masuk ke Kutim pastinya tidak bisa dibantu dalam hal perbaikan, untuk fasilitas yang kurang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang.

“Maka itu kita bermohon untuk wilayah Sidrap sebanyak 7 RT ini, dengan 164 jiwa tinggal demi pelayanan publik, sosial, ekonomi, infrastruktur, pelayanan kesehatan masuk ke Kota Bontang. Jika Kutim menolaknya, berarti kita akan melanjutkan ke Konstitusi,” jelasnya.

Neni pun menambahkan, bahwa secara faktanya, wilayah tersebut sudah memang benar dulu adanya masuk ke Bontang. Akan tetapi secara hukum untuk batas wilayah di 2005 lalu, akhirnya masuk ke Kutim. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

Pro Kontra Mencuat saat Gubernur Kaltim Tinjau Kampung Sidrap

0
Pro Kontra Mencuat saat Gubernur Kaltim Tinjau Kampung Sidrap
Kunjungan Lapangan Gubernur Kaltim di Sidrap. (Syakurah)

BONTANG – Saat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Kementerian Dalam Negeri meninjau langsung Kampung Sidrap, Senin (11/8/2025) warga tampak terbelah jadi dua kubu pro kontra.

Mulai dari masyarakat hingga petinggi desa sekitar menyuarakan kepentingan masing-masing, dihadapan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Salah satu perwakilan LPM Desa Martadina Dusun Batang Bengkal, mengungkapkan keluhan terkait sulitnya mengakses pendidikan anak di Kota Bontang saat mereka beridentitas di Kutai Timur (Kutim)

Ia menyebutkan, jika harus menyekolahkan anak di wilayah Kutim, jarak dan akses jalan yang merupakan jalur lintas provinsi sangat berbahaya dan jauh untuk anak-anak mereka.

“Kami berkorban menaruh anak di KK orang lain,” ujarnya.

Sama halnya dengan akses lapangan pekerjaan di Kota Bontang yang mewajibkan mereka harus ber KTP Bontang jika ingin melamar.

Hal tersebut juga dibicarakan oleh beberapa perwakilan masyarakat.

Sementara itu Kepala Desa Martadina, Sutrisno mengatakan, memang secara pendekatan pelayanan lebih dekat dengan Bontang, namun ia menegaskan bahwa terkait pelayanan kesehatan, warga ber KTP Kutim tetap dilayani.

“Terkait kesehatan kan kita terjamin, karena ini layanan pemerintah,” belanya.

Terkait pekerjaan, ia menyebutkan bahwa wilayah Kutim tidak pernah membatasi warga Bontang untuk mencari pekerjaan di sana, sementara hal tersebut berbenturan dengan Bontang yang menerapkan aturan pelamar harus berdomisili Bontang.

“Kami tidak pernah larang warga Bontang bekerja di Indominco yang perusahaannya berada di Kutim,” pungkasnya.

Ia kekeh bahwa Sidrap tetap harus masuk dalam Kutim, lantaran Kota Bontang tidak berkontribusi dalam pembangunan Sidrap. Menurutnya, warga Sidrap yang telah ber KTP di Bontang juga merupakan masalah.

“Selama ini saya rasa Bontang salah menerbitkan KTP di wilayah orang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Teluk Pandan turut mendukung bahwa jika Sidrap berhasil masuk Bontang, maka akan banyak desa-desa yang lain ingin mengajukan agar masuk ke administrasi Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam