NUSANTARA – Sebanyak 20 desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) resmi terpotong wilayahnya akibat penetapan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari total 54 desa/kelurahan di tujuh kecamatan yang masuk kawasan IKN, 15 berada di PPU dan 5 di Kukar.

Pemotongan ini bukan hanya memengaruhi batas administratif, tetapi juga berdampak pada pembagian penduduk. Salah satu contoh ekstrem terjadi di Kelurahan Teluk Dalam (Kukar), di mana 99 persen wilayahnya kini masuk dalam kawasan IKN, sementara hanya 1 persen tetap menjadi bagian Kukar. Di area kecil tersebut, hanya sekitar 266 kepala keluarga yang masih terdata sebagai warga Kukar.

Sebaliknya, wilayah Tamapole (Kukar) masih bertahan dengan komposisi 99 persen masuk Kukar dan hanya 1 persen yang masuk IKN.

Di wilayah PPU, lima desa yang terpotong delineasi antara lain Kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan, Desa Binuang, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya. Khusus Kelurahan Maridan, sekitar 4.246 jiwa masih tercatat sebagai penduduk PPU.

Menanggapi hal ini, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyebut pembentukan desa baru bukan solusi mudah.

“Kalau bentuk desa baru, itu akan sulit saat ini,” jelasnya.

Otorita IKN (OIKN) pun merekomendasikan agar penataan wilayah di kawasan IKN, PPU, dan Kukar dilakukan atas prakarsa pemerintah pusat atau diberikan diskresi khusus terkait penataan kecamatan dan desa/kelurahan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, salah satu tugas utama OIKN saat ini adalah menyiapkan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus). Namun, sebelum Pemdasus terbentuk, segala urusan terkait masyarakat dan kedaerahan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

“OIKN tidak akan lepas tangan. Tidak serta-merta ‘cul’ begitu saja. Semua berjalan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah,” tegas Basuki.

Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Geospasial Dasar BIG, Mohammad Arief Syafi’i, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti delineasi tersebut secara teknis.

“Awal tahun depan, kami akan mulai membuat peta skala 1:5000 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Batas wilayah ini harus ditegaskan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.

Arief menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk menjaga batas delineasi agar tidak memicu persoalan baru di kemudian hari.

Pewarta: Rizki
Editor: Agus S

NUSANTARA – Kesepakatan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya resmi ditetapkan. Langkah strategis ini menandai babak baru dalam penataan administrasi, penguatan kepastian hukum, dan efektivitas pelayanan publik di kawasan calon Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN yang ditargetkan terbentuk pada 2028.

Penegasan batas wilayah tersebut tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh Otorita IKN, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Pemkot Balikpapan, di Kantor Kemenko 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (21/10/2025).

Kesepakatan ini tidak hanya memperjelas batas administrasi antarwilayah, tetapi juga menjadi dasar sinkronisasi tata ruang, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan mutu pelayanan publik di sekitar kawasan IKN.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara Otorita IKN dan sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar keberlanjutan pembangunan IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas lembaga yang memungkinkan proses penegasan batas wilayah berjalan cepat dan lancar.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi semua pihak sehingga batas wilayah ini bisa disepakati. Pembangunan tahap kedua sudah berjalan, dan kami terus menyiapkan SDM agar layak menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menilai penegasan batas wilayah sebagai langkah krusial untuk memastikan kejelasan tata ruang dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

“Penegasan batas wilayah IKN sangat penting untuk pelayanan publik dan perencanaan tata ruang. Prosesnya termasuk cepat, hanya sekitar dua hingga tiga tahun. Kami segera menyiapkan Permendagrinya,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut kesepakatan tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi hukum yang kuat bagi tata kelola wilayah IKN.

“Penetapan batas wilayah ini menjadi dasar hukum pembangunan yang berkeadilan dan memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Geospasial Dasar BIG, Mohammad Arief Syafi’i, memastikan bahwa penegasan batas wilayah akan segera ditindaklanjuti secara teknis.

“Ini bukan sekadar seremoni. Awal tahun depan kami akan mulai membuat peta berskala 1:5000 sesuai arahan Presiden,” katanya.

Penegasan batas wilayah dan kerja sama pendidikan ini menegaskan arah pembangunan IKN yang tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan sistem pemerintahan dan SDM yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sinergi lintas pemerintah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola pemerintahan Ibu Kota Nusantara yang kolaboratif, transparan, dan berkeadilan.

Editor: Agus S
Sumber: OIKN