Ambulans RSUD Taman Husada Bontang siap melayani pengantaran pasien dan jenazah dengan sistem tarif resmi dan transparan. Foto: Istimewa
BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang kini menerapkan sistem tarif resmi dan transparan untuk layanan ambulans jenazah. Penetapan tarif ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kejelasan biaya sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Pegawai Humas RSUD Taman Husada Bontang, Renan, menjelaskan bahwa biaya penggunaan ambulans jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah sakit menuju rumah duka. Sebagai contoh, layanan pengantaran sejauh 150 kilometer dikenakan tarif sekitar Rp150 ribu.
“Biasanya petugas kasir akan menanyakan alamat lengkap rumah duka terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menghitung otomatis jarak dan biaya sesuai ketentuan,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Sistem perhitungan jarak tersebut kini telah terintegrasi dengan Google Maps, sehingga hasil perhitungan lebih akurat. “Dari data itu langsung terlihat berapa kilometer jaraknya. Biaya dihitung secara otomatis berdasarkan radius, sehingga keluarga mengetahui secara jelas total pembayaran,” tambah Renan.
Penerapan sistem tarif berbasis jarak ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan memastikan seluruh proses berjalan transparan. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi upaya RSUD Taman Husada dalam meningkatkan pelayanan publik yang profesional, adil, dan sesuai regulasi pemerintah daerah.
Dengan mekanisme baru ini, masyarakat yang menggunakan ambulans jenazah RSUD Taman Husada kini mendapatkan kepastian biaya sejak awal, tanpa perbedaan perlakuan maupun pungutan tambahan di luar ketentuan resmi. (adv)
SORE itu, Minggu (19/10/2025), suasana di Mapolsek Samarinda Kota berubah panik. Petugas jaga yang melakukan pemeriksaan rutin sekitar pukul 14.00 Wita mendapati jumlah tahanan berkurang separuh. Dari 30 penghuni sel, hanya 15 orang yang tersisa. Di sudut belakang ruang tahanan, terlihat lubang berdiameter 35–40 sentimeter di balik kloset — menjadi saksi bagaimana 15 tahanan melarikan diri satu per satu melalui jalur yang tak lazim: dinding kamar mandi.
Pelarian ini bukan kebetulan. Berdasarkan hasil penyelidikan, rencana itu telah disusun sejak Jumat (17/10/2025). Para tahanan bergantian mengetuk dan mengikis dinding beton setebal hampir 30 sentimeter menggunakan pipa besi jemuran dan paku logam yang dimodifikasi menjadi alat pembobol. “Mereka bekerja dalam shift. Ada yang mengalihkan perhatian, ada yang mencongkel,” ujar Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar.
Hendri menuturkan, aksi itu baru terungkap saat petugas patroli harian melakukan pengecekan. “Kami temukan lubang di belakang kloset. Dari situ mereka keluar ke gang sempit di belakang Polsek,” katanya. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan para tahanan berjalan santai di lorong perumahan warga tanpa menunjukkan tanda-tanda panik.
Rekaman CCTV memperlihatkan momen para tahanan yang kabur dari Polsek Samarinda Kota berjalan santai melewati gang permukiman warga. Foto: Istimewa
Aksi Cepat Polisi, 10 Ditangkap
Operasi besar-besaran langsung digelar. Tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Samarinda Kota, Satreskrim Polresta Samarinda, dan Subdit Jatanras Polda Kaltim turun ke lapangan. Dalam waktu kurang dari lima jam, enam tahanan berhasil diamankan . Salah satunya diduga otak pelarian. Hingga Senin (20/10/2025) pagi, jumlah tahanan yang ditangkap meningkat menjadi 10 orang, sementara lima lainnya masih buron.
“Sepuluh orang sudah kami amankan, termasuk satu yang mencoba kabur ke Bontang lewat mobil travel. Lima lainnya masih kami kejar,” jelas Ipda Novi Hari Setyawan, Kasi Humas Polresta Samarinda. Salah satu tahanan bahkan terpaksa dilumpuhkan di bagian kaki karena melawan saat ditangkap.
Kepolisian juga memperketat pengawasan di terminal, pelabuhan, dan Bandara APT Pranoto. Koordinasi lintas wilayah dilakukan dengan Polres Kukar, Bontang, dan Balikpapan. “Kami sudah sebar foto dan identitas para tahanan ke RT, Babinkamtibmas, dan perangkat kelurahan. Warga kami minta waspada,” tambah Hendri.
Petugas menunjukkan lubang di dinding ruang tahanan Polsek Samarinda Kota yang menjadi jalur pelarian 15 tahanan. Foto: Istimewa
Kapolda Turun Tangan
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro turun langsung ke Polsek Samarinda Kota dua hari pascakejadian. Ia menyoroti temuan pipa besi dan paku jemuran di dalam sel tahanan. “Benda-benda keras seperti itu mestinya tidak boleh ada di ruang tahanan. Itu kelalaian,” tegasnya.
Endar memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap sistem pengamanan tahanan di seluruh jajaran. Evaluasi mencakup inventarisasi barang yang diizinkan masuk sel, sistem penjagaan, serta kelayakan bangunan. “Petugas jaga yang bertugas saat kejadian juga kami periksa. Kalau ada kesalahan prosedur, tentu akan disanksi,” tegasnya.
Untuk sementara, ruang tahanan Polsek Samarinda Kota dikosongkan dan seluruh tahanan dipindahkan ke Mapolresta Samarinda. “Kami ingin memastikan struktur dinding, ventilasi, dan CCTV benar-benar aman sebelum digunakan lagi,” kata Endar.
Daftar Panjang Pelarian Tahanan Samarinda
Peristiwa ini bukan yang pertama di Samarinda. Dalam dua dekade terakhir, setidaknya enam kali tahanan berhasil kabur dari sel polisi, sebagian besar dengan pola serupa. Kelengahan petugas dan celah bangunan.
Tahun 2009, dua tahanan kabur dari Polsek Samarinda Ilir sambil membawa senjata api polisi.
Tahun 2014, lima tahanan melarikan diri dari Polsek Sungai Pinang lewat plafon setelah gergaji besi diselundupkan saat jam besuk.
Tahun 2016 dan 2018, Polsek Samarinda Ulu dua kali kebobolan, para tahanan menjebol dinding kamar mandi dan plafon jemuran.
Tahun 2018, sembilan tahanan di Polsek Samarinda Kota menyekap petugas dan kabur lewat pintu utama.
Tahun 2019, seorang tahanan Mapolresta melarikan diri ketika diberi izin membuang sampah.
Kini, 2025 menambah satu lagi catatan serupa: 15 tahanan kabur lewat dinding kloset, dengan sebagian besar telah ditangkap.
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan kepolisian di tingkat polsek. Selain menunjukkan masih lemahnya kontrol fisik ruang tahanan, kasus ini menegaskan pentingnya pembaruan fasilitas di gedung lama yang statusnya cagar budaya dan sulit direnovasi. “Evaluasi kami menyeluruh. Tidak hanya soal struktur, tapi juga kedisiplinan personel dan sistem kontrol digital. Ke depan, setiap polsek akan memiliki standar keamanan baru,” kata Hendri Umar.
Meski sebagian besar tahanan telah diamankan, kepercayaan publik kembali diuji. Masyarakat menunggu langkah nyata kepolisian dalam menutup celah berulang, agar ruang tahanan tak lagi menjadi titik lemah penegakan hukum. “Ini pelajaran penting bagi kami semua,” tutup Kapolresta Hendri Umar. “Keamanan tahanan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab institusi.”
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat melakukan groundbreaking Gerai Koperasi Merah Putih di Kutim. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya, untuk menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai pilar sentral penguatan perekonomian daerah.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara eksplisit menyatakan harapannya agar koperasi ini dapat menjadi ‘soko guru’ ekonomi kerakyatan, khususnya di tingkat desa.
Ardiansyah meyakini bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar, untuk menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, sejalan dengan konsep gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.
“Kita harapkan koperasi ini menjadi soko guru perekonomian Indonesia, sekaligus wujud nyata peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk di Kutai Timur,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, inisiatif ini sangat selaras dengan visi Pemerintah Kutim yang kini tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Ia menyoroti bahwa Kutim saat ini telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan koperasi diperlukan untuk menjaga momentum tersebut.
“Keberadaan Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan program Pemkab Kutim yang tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat,” tambahnya.
Bupati berharap, dengan adanya wadah koperasi, potensi ekonomi yang ada di desa-desa dapat terorganisir dan terkelola dengan baik. Hal ini mencakup dukungan terhadap berbagai sektor usaha.
“Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi salah satu komponen yang terus mendorong ekonomi tumbuh, mulai dari desa, dari industri rumahan, UMKM, hingga masyarakat luas,” pungkas Ardiansyah, menandaskan bahwa penguatan ekonomi harus dimulai dari unit terkecil dan paling dekat dengan rakyat.
DPMPTSP Kutim saat melakukan sosialisasi LKPM ke pelaku usaha. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), berkomitmen meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan investasi melalui strategi jemput bola ke empat zona wilayah. Langkah ini menjadi solusi atas kendala jarak dan akses pelaku usaha, dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Kepala DPMPTSP Kutim, Darsafani, mengatakan bahwa mulai tahun 2026 pihaknya akan membagi pembinaan dan sosialisasi LKPM menjadi empat zona, yakni Zona Pantai Sangkulirang, Zona Pedalaman, Zona Muara Bengkal, dan Zona Perkotaan Sangatta.
“Banyak pelaku usaha yang mengeluh karena jaraknya jauh untuk datang ke kantor kami di Sangatta. Karena itu, tahun depan kami akan jemput bola agar semua pelaku usaha bisa tetap tertib melapor,” ujar Darsafani, Selasa (21/10/2025).
Sosialisasi LKPM ini menyasar pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), baik skala mikro maupun makro. Menurut Darsafani, pelaporan LKPM wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal.
Pelaporan dapat dilakukan secara triwulanan maupun tahunan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) LKPM, yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Bagi pelaku usaha yang tidak tertib melakukan pelaporan LKPM akan dikenai sanksi berupa pembekuan usaha,” tegasnya.
Selain untuk kepatuhan, pelaporan investasi juga berfungsi sebagai bahan analisis pemerintah daerah, dalam memetakan besaran investasi di Kutim. Tahun 2025, Kutim menargetkan investasi sebesar Rp12,5 triliun, dan hingga triwulan kedua realisasinya telah mencapai Rp11,5 triliun, atau sekitar 92 persen dari target tahunan.
“Kami bersyukur, realisasi investasi kita tinggi. Namun, ketertiban pelaporan tetap penting agar data investasi bisa akurat dan terpantau,” tambahnya.
Menariknya, pelaku usaha yang aktif melaporkan LKPM juga berpotensi mendapat manfaat lebih. Jika terjadi bencana atau kondisi luar biasa yang berdampak pada usaha, data LKPM menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan atau program pemulihan ekonomi.
Hingga akhir 2025, DPMPTSP Kutim mencatat tingkat kepatuhan pelaporan LKPM sudah mencapai 90 persen. Dengan strategi jemput bola ke empat zona tersebut, Darsafani optimistis tingkat kepatuhan bisa meningkat lebih tinggi pada tahun mendatang.
“Tujuan kami sederhana, mempermudah pelaku usaha sekaligus memastikan Kutim punya data investasi yang solid dan transparan,” pungkasnya.
Ekskavator melakukan penggusuran rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang. (Dimas/MKN)
SAMARINDA — Sebanyak 57 bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota Samarinda di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang, resmi dieksekusi pada Selasa (21/10/2025) pagi. Penertiban dimulai pukul 07.00 WITA dan melibatkan ratusan personel gabungan dari Satpol PP, Polri, TNI, serta perangkat Pemkot Samarinda, menggunakan alat berat ekskavator untuk merobohkan bangunan.
Aksi penggusuran berlangsung di tengah protes warga. Salah seorang warga, Sirajuddin, sempat memohon waktu tambahan 10 hari untuk memindahkan barang-barangnya. Namun permintaan itu ditolak oleh petugas. Pihak Satpol PP menyebut seluruh proses sosialisasi dan peringatan telah dilakukan berulang kali sebelum penertiban dilakukan.
Kepala Dinas Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswanti, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah akhir setelah seluruh prosedur dijalankan.
“Kami sudah melalui seluruh SOP. Himbauan sudah dilakukan, baik tertulis maupun lisan, lewat kelurahan dan kecamatan. Kali ini waktunya penertiban,” tegas Anis.
Anis menjelaskan, Satpol PP bertugas menegakkan perda dan mengamankan aset daerah. Dari hasil pendataan terbaru, jumlah bangunan yang dieksekusi bertambah dari 55 menjadi 57 unit. Ia juga mengungkapkan bahwa 18 pemilik bangunan telah menerima uang tali asih, masing-masing senilai Rp9 juta, dengan imbauan agar segera membongkar bangunan secara mandiri dalam waktu dua minggu. Namun hanya dua yang melaksanakannya.
“Dari 18 yang sudah menerima tali asih, hanya dua yang membongkar sendiri. Sisanya tetap bertahan di lokasi,” jelasnya.
Pelaksanaan penertiban dikejar hingga selesai hari ini, bahkan jika harus lembur. Sebanyak tiga ekskavator diturunkan dengan dukungan 100 personel gabungan, serta kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan PUPR untuk membantu memindahkan barang-barang warga ke lokasi sementara di belakang PDAM.
Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, menegaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan berulang kali, termasuk kesempatan terakhir hingga sehari sebelum eksekusi. Ia menambahkan, bagi warga yang belum menerima tali asih, proses pemberian bantuan sudah melewati batas waktu.
“Tahapan sudah lewat, jadi tidak bisa lagi diakomodasi. Semua data akan kami rangkum untuk laporan,” katanya.
Dari total 57 bangunan, 38 di antaranya tercatat telah menerima tali asih, sementara sisanya dianggap tidak memenuhi syarat administratif.
Anis memastikan penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis dan tetap berkoordinasi dengan semua pihak.
“Insyaallah Satpol PP selalu mengedepankan pendekatan humanis. Semua kami lakukan secara kolaboratif dan sesuai aturan,” pungkasnya.
BONTANG – RSUD Taman Husada mulai memberlakukan tarif bagi masyarakat Bontang, yang ingin menggunakan jasa ambulans jenazah rumah sakit plat merah tersebut. Tarif tersebut ditentukan langsung oleh pemerintah.
Seperti contohnya ambulans jenazah dari RSUD menuju ke rumah duka dengan jarak 150 kilometer, maka akan dikenakan tarif sekitar Rp 150 ribu. Akan tetapi jika jarak lebih dari 5 kilometer, kilometer selanjutnya akan dikenakan per kilonya.
“Biasanya hal ini akan dijelaskan langsung sama petugas di kasir, nantinya ditanya dulu dimana alamat lengkapnya rumah duka, kemudian nanti dihitungkan oleh petugas kasir,” jelas salah satu pegawai bagian Humas di RSUD Taman Husada Bontang, Renan saat ditemui Senin (20/10/2025).
Nantinya sudah ada sistem secara otomatis, yang langsung nge-link dengan Google Maps. Jadi nantinya akan kelihatan jarak dari RSUD ke rumah duka, berapa radiusnya.
“Nanti dari situ kelihatan berapa biaya nya, dan segitulah yang harus dibayarkan oleh keluarga,” tambahnya.
Sehingga, ketika masyarakat menggunakan atau menyewa ambulans jenazah milik RSUD Taman Husada, biaya akan dikeluarkan sesuai jauh dekatnya jarak tersebut. (Dwi/Adv)
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk menandai satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. (BPMI Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan pertahanan, dan pembangunan infrastruktur nasional dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Sidang tersebut menjadi momentum evaluasi dan pemaparan capaian strategis selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dalam arahannya, Prabowo menyoroti keberhasilan pemerintah menaikkan gaji hakim tingkat rendah hingga 280 persen sebagai langkah untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Menurutnya, kesejahteraan hakim adalah syarat penting agar mereka dapat bekerja dengan kehormatan dan tidak mudah disuap.
“Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, terhormat, supaya tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun, itu tujuan kita,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk keistimewaan, melainkan tanggung jawab negara untuk memastikan peradilan berjalan bersih. Ia juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar.
“Bukti hari ini, kita berhasil mendapat Rp13 triliun dari Rp17 triliun yang diputuskan pengadilan. Hakim-hakimnya punya hati nurani dan keberanian memutuskan dengan benar. Itu bukti sistem mulai berjalan baik,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan keberhasilan pemerintah mengalihkan anggaran Rp306 triliun yang sebelumnya rawan diselewengkan menjadi dana produktif untuk program-program rakyat. Ia menegaskan tekad untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tak bisa diselidiki. Tidak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih kepada para penegak hukum yang tegar menjalankan tugas mulia ini,” katanya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, juga berhasil menghentikan tambang-tambang ilegal serta mengambil kembali lahan kelapa sawit yang dikuasai secara melawan hukum. Ia menegaskan bahwa langkah tegas tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan rakyat.
“Mungkin ada pihak yang teriak-teriak, tapi biarkan saja. Mereka itu yang melanggar hukum, yang mencuri dari rakyat Indonesia hingga menyebabkan banyak rakyat masih miskin karena kekayaannya dicuri,” ucapnya tegas.
Di bidang pertahanan, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penambahan batalion dan peningkatan kesiapsiagaan pasukan. Indonesia, katanya, siap berperan dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah.
“Mudah-mudahan kita bisa ikut berperan dalam penyelesaian konflik di Gaza. Saya sudah perintahkan TNI siap mengirim 20 ribu personel. Sudah ada beberapa negara yang menanyakan kesiapan kita, dan kita siap mendukung perdamaian di Timur Tengah maupun wilayah lain,” ungkapnya.
Selain sektor hukum dan pertahanan, Presiden juga menyoroti pembangunan tanggul laut sepanjang 535 kilometer di pantai utara Jawa, sebagai upaya melindungi kawasan industri dan lahan pertanian dari ancaman naiknya permukaan laut.
“Pantai utara Jawa menampung sekitar 60 persen industri nasional dan ribuan hektare sawah yang harus kita selamatkan dari ancaman air laut,” tutup Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna menandai satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. (Sumber: YT Setpres RI)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Sidang tersebut menjadi momentum refleksi setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, tepat satu tahun sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Dalam arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
“Kita bersyukur bisa berkumpul dalam Sidang Kabinet Paripurna tepat satu tahun setelah saya dilantik di MPR. Ini saat yang tepat untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan dalam satu tahun ini,” ujar Prabowo membuka arahannya.
Presiden juga menyoroti keberagaman latar belakang para anggota kabinet — dari berbagai daerah, suku, agama, dan partai politik — yang menurutnya menjadi kekuatan utama pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas latar belakang adalah kunci membangun pemerintahan yang solid dan inklusif.
“Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang berasal dari latar belakang berbeda, dari partai politik yang berbeda, baik yang bersama kita di koalisi maupun yang sebelumnya tidak,” katanya.
Dengan gaya khasnya, Prabowo mengibaratkan kabinet sebagai sebuah tim sepak bola di mana setiap menteri memiliki peran penting untuk mencapai tujuan nasional bersama.
“Kalau ibarat tim sepak bola, saya mungkin dianggap sebagai manajer sekaligus pelatih, dan saudara-saudara adalah para pemainnya. Ada yang jadi striker, ada yang bertahan — semua punya peran penting,” ujar Prabowo disambut tawa para menteri.
Dalam suasana akrab, Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para menteri yang bekerja tanpa kenal waktu. Ia bahkan secara pribadi meminta maaf kepada keluarga para pejabat karena sering mengganggu waktu istirahat mereka demi kepentingan negara.
“Saya mohon maaf kepada keluargamu, karena saya sering menyita waktu istirahat. Rasanya di kabinet ini tidak ada tanggal merah. Sabtu, Minggu, malam, atau pagi-pagi saya telepon, dan saudara langsung menjawab. Saya tidak tahu, mungkin teleponnya memang di sebelah bantal,” ucapnya sambil tersenyum.
Menutup arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kerja keras pemerintah selama setahun terakhir telah membuahkan hasil nyata yang mulai dirasakan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keamanan nasional.
“Kita boleh berdiri di depan rakyat dengan rasa hormat dan percaya diri. Kita telah bekerja keras, dan hasilnya sudah dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Asep Juanda. (Hanafi/MKN)
SAMARINDA – Balai Bahasa Provinsi Kaltim mengungkapkan tiga bahasa suku Dayak di Kalimantan Timur kini berada dalam kondisi kritis dan terancam punah. Ketiganya adalah bahasa Punan Merah, Dusun, dan Tunjung, yang saat ini hanya dituturkan oleh segelintir masyarakat di Mahakam Hulu, Paser, dan Kutai Barat.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda menjelaskan, hasil pemetaan menunjukkan tingkat vitalitas bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sangat bervariasi. Beberapa bahasa seperti Melayu Kutai, Paser, Banjar, Bugis, Bahau, dan Kenyah masih aktif digunakan. Namun, sejumlah bahasa lain sudah kehilangan penutur mudanya.
“Dari 16 bahasa daerah yang teridentifikasi di Kaltimtara, sebagian besar mengalami penurunan fungsi dan jumlah penutur. Jika tidak segera direvitalisasi, beberapa di antaranya akan punah dalam waktu dekat,” ujar Asep di Samarinda, Selasa (21/10/2025).
Bahasa Punan Merah di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Hulu, kini hanya memiliki kurang dari seribu penutur, sebagian besar berusia di atas 40 tahun. Pewarisan bahasa kepada generasi muda hampir tidak terjadi. Kondisi serupa dialami bahasa Dusun di Kabupaten Paser, yang kini hanya digunakan di satu kampung oleh penutur lanjut usia.
“Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari,” jelas Nurul Masfufah, Widyabasa Ahli Muda Balai Bahasa Kaltim.
Sementara itu, bahasa Tunjung yang digunakan masyarakat Dayak Tunjung di Ngenyan Asa, Kutai Barat, juga menunjukkan gejala penurunan tajam. Berdasarkan uji vitalitas Balai Bahasa, jumlah penutur muda kian menurun karena penggunaan bahasa Indonesia di rumah tangga semakin dominan.
“Banyak orang tua kini lebih memilih berbicara dengan anak-anaknya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah tidak lagi diwariskan,” ungkap Diyan Kurniawati, M.Hum., anggota Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Kaltim.
Balai Bahasa Kaltim mencatat sedikitnya lima faktor utama yang mempercepat kepunahan bahasa daerah. Pertama, terjadi pergeseran bahasa antargenerasi, di mana generasi muda lebih memilih bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah. Kedua, dominasi bahasa Indonesia dalam pendidikan, pemerintahan, dan media membuat ruang penggunaan bahasa daerah semakin sempit. Ketiga, urbanisasi dan mobilitas penduduk mendorong terjadinya kontak antarbahasa sehingga banyak penutur kehilangan lingkungan berbahasanya. Keempat, perkawinan antar suku menyebabkan keluarga lebih memilih menggunakan bahasa dominan agar komunikasi lebih mudah. Terakhir, minimnya dokumentasi dan bahan ajar bahasa daerah di sekolah membuat bahasa-bahasa tersebut sulit dipelajari kembali oleh generasi muda.
Saat ini terdapat 16 bahasa daerah di Kalimantan Timur dan 11 di Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada dalam kondisi rentan, sementara tiga di antaranya — Punan Merah, Tunjung, dan Dusun — sudah masuk kategori terancam punah.
Sebagai langkah penyelamatan, Balai Bahasa Kaltim terus menjalankan Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) melalui pelatihan guru utama bahasa daerah, pengimbasan ke sekolah, serta Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yang rutin digelar tiap tahun. Program ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat adat sebagai bagian dari gerakan bersama pelestarian bahasa daerah.
“Revitalisasi bahasa tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan penutur, tokoh adat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan,” tegas Asep Juanda.
Ia menutup dengan pesan bahwa pelindungan bahasa daerah bukan sekadar tugas lembaga, melainkan upaya menjaga identitas dan warisan budaya bangsa.
“Setiap bahasa menyimpan kearifan lokal dan sejarah masyarakatnya. Jika punah, hilang pula bagian penting dari kebudayaan kita,” tandasnya.
BONTANG – Insiden tak terduga terjadi di ruas jalan utama Kota Bontang, ketika seorang sopir ambulans yang sedang membawa pasien gawat darurat justru mendapat perlakuan kasar dari rombongan pengantar jenazah. Kejadian itu terekam video warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat pengemudi ambulans sempat dihadang dan ditegur keras oleh beberapa orang karena dianggap tidak memberi jalan. Padahal, sirine ambulans telah dinyalakan sejak awal. Polisi kini turun tangan menyelidiki peristiwa tersebut dan menekankan pentingnya prioritas bagi kendaraan medis dalam kondisi darurat.
Pembaca Setia Radar Bontang! Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
