BONTANG – Pelaku penipuan kasus investasi bodong ayam potong, Apderis, RW divonis penjara 17 tahun.

Hukuman penjara RW diterimanya dari dua perkara yang berbeda. Pertama berdasarkan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Bon, RW telah dijatuhi hukuman selama 9 tahun penjara, dengan denda sebesar Rp1 miliar, dan subsider 6 bulan kurungan.

Sementara untuk yang kedua, dalam perkara Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bon, dirinya kembali divonis 8 tahun penjara, dan juga didenda sebesar Rp1 miliar, subsider 7 bulan kurungan.

Dalam dua putusan ini, hakim menegaskan bahwa keterlibatan RW dalam dua jalur kejahatan, seperti pidana konvensional dan pidana berbasis transaksi elektronik.

“Putusan ini adalah bukti, bahwa kejahatan digital pun tidak bisa bersembunyi dari hukum. Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kepercayaan publik,” ucap Ahmad Said, selaku kuasa hukum korban.

Selain itu RW tidak hanya divonis pidana saja, akan tetapi hakim juga menyatakan sejumlah aset mewah akan diambil negara, dan dikembalikan kepada para korban.

Di antara barang bukti yang nantinya akan dikembalikan, meliputi satu rumah mewah di wilayah Bontang Kuala (BK), Dua unit mobil Daihatsu Xenia dan Sigra, Sepeda motor jenis Vespa, satu handphone merek Iphone 14 Plus, dokumen tanah, 3 kandang ayam raksasa, serta juga perlengkapan elektronik dan barang pribadi lainnya.

Untuk terdakwa SR istri RW, terkena pasal pidana. SR terbukti bersalah, dimana telah melakukan tindak pidana dalam penggelapan, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun dalam perkara Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Bon, SR akan divonis selama 10 tahun penjara, dan dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar, dengan subsider 7 bulan kurungan.

“Terdakwa SR memiliki peran aktif dalam skema kejahatan ini, jadi tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,” tambahnya.

Terlebih lagi, selama persidangan berlangsung jaksa membuktikan jika SR berperan aktif sebagai penghubung, dan turut menikmati hasil dari dana korban yang digelapkan oleh RW. Serta SR juga menggunakan nama pribadinya, dalam sejumlah transaksi pembelian aset dari hasil uang ilegal.

“Ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi turut terlibat langsung dalam kejahatan yang sistematis. Korban tidak bisa menerima jika pelaku dibiarkan bebas,” ungkapnya.

Meski tidak disebut dalam putusan pengembalian aset, peran SR ikut menyeret aliran dana yang digunakan untuk membeli barang-barang bernilai tinggi, seperti kendaraan dan properti.

“Kami berharap hal ini bisa menjadikan pelajaran. Jangan pernah percaya pada janji manis dan investasi instan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang belum dapat menindaklanjuti penanganan jalan amblas yang terjadi di kawasan Perumahan BSD, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, lantaran status aset jalan tersebut belum resmi diserahkan ke pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang, Usman menjelaskan, tanah amblas tersebut terjadi akibat saluran drainase komunal yang bocor dan merembes ke bawah permukiman warga.

Drainase ini merupakan saluran limbah dari tinja dan cucian rumah tangga, yang semula dirancang mengalir ke danau, namun justru bocor dan menyebabkan rongga tanah di bawah rumah warga. Akibatnya, parit yang sebelumnya dibangun menjadi retak dan turun, hingga menyebabkan longsor di sekitar jalan perumahan.

Meskipun katanya sempat dilakukan penyerahan aset saat pemerintahan lalu, namun hingga kini proses penyerahan tersebut dinilai belum tuntas secara administratif. Penyerahan aset yang dimaksud hanya berupa surat pernyataan disertai lampiran denah lokasi, namun tidak menyertakan rincian aset secara lengkap.

“Penyerahan aset tidak bisa hanya selembar kertas dan gambar denah saja. Harus jelas, terinci, dan sesuai prosedur. Misal jalan, harus disebutkan panjang, lebar, kondisi, dan sebagainya. Karena ini terkait pertanggungjawaban negara,” ujarnya

Ia menegaskan, proses serah terima aset telah diatur melalui regulasi seperti permendagri, perda, dan perwali, sehingga tidak bisa dilakukan secara sepihak atau lisan.

Meski demikian, saat ini penanganan sementara terhadap masalah longsor tetap akan dilakukan oleh PT KIE selaku pihak terkait dengan pengelolaan wilayah tersebut. Penanganan akan difokuskan pada perbaikan saluran drainase yang menjadi penyebab utama longsor.

“Yang penting sekarang drainase yang bocor segera ditangani. Itu sumber masalahnya,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rencana pelaksanaan Car Free Night di Kota Bontang mulai menuai kritikan. Salah satu warga, Muhammad Sabran, menyampaikan penolakan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang.

Dalam surat terbukanya, Sabran mengkritisi penggunaan jalan umum untuk kegiatan yang berdampak pada ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ia menilai, penutupan jalan untuk kepentingan event malam hari, seperti car free night, berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif.

“Penutupan jalan bisa menimbulkan kemacetan, mengganggu akses masyarakat, serta menjadi preseden buruk bagi pemanfaatan jalan umum,” tulis Sabran dalam surat yang ditandatangani dan dikirimkan pada Rabu (7/8/2025).

Sabran menyitir sejumlah dasar hukum untuk memperkuat argumennya. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Perda Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa penggunaan jalan harus memperhatikan fungsinya sebagai sarana mobilitas publik.

Ia juga menyarankan agar kegiatan pengembangan UMKM dilakukan di lokasi yang telah disediakan seperti UMKM Center dan stadion, bukan di jalan protokol yang rawan menimbulkan gangguan.

“Kegiatan seperti car free night ini cenderung mengganggu transportasi, menutup akses warga, dan membatasi ruang publik yang seharusnya bebas hambatan,” tegasnya.

Sabran mengaku menyampaikan kritik ini sebagai bentuk partisipasi warga dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama.

Editor: Agus S

BONTANG – Perekaman KTP-El yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang hampir memenuhi target nasional yakni 99,4 persen.

Perekaman KTP El di Bontang mencapai 98,25 persen. Jumlah tersebut merupakan 135.639 dari total 138.052 Wajib Kartu Tanda Penduduk (WKTP) yang masuk dalam daftar Disdukcapil Bontang, dimana mereka tercatat belum melakukan perekaman. Data ini merupakan rekapitulasi per 31 Juli 2025.

Muhammad Thamrin, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data menjelaskan, beberapa hal menjadi kendala dalam perekaman seperti warga yang telah meninggal ataupun warga yang sudah pindah dan tidak melapor.

Pihak Disdukcapil rutin melakukan jemput bola untuk perekaman data, seperti ke sekolah-sekolah, turun dalam event yang ramai, serta mendatangi daerah-daerah yang masyarakatnya cukup banyak belum melakukan perekaman.

“Kami punya data dimana saja titik-titik yang banyak belum melakukan rekaman, kami juga sosialisasi penting sekali KTP El ini,” terangnya.

Pihaknya bahkan dapat dipanggil jika terdapat keadaan darurat yang mengharuskan warga melakukan perekaman KTP.

“Misal orang tua sakit, ternyata butuh KTP untuk BPJS kami bisa datang untuk melakukan perekaman, seperti itu, jadi ini penting,” contohnya.

Sementara itu untuk Kartu Identitas Anak (KIA) Disdukcapil juga telah melebihi target nasional yakni 80,44 persen, dengan jumlah Anak yang terdata sebanyak 55.377 dan yang telah memiliki KIA sebanyak 44.544.

“Ini tidak kalah penting, karena sekarang dengan KIA anak bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan layanan publik,” tambahnya.

Akses layan publik yang menggunakan KIA seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, perjalanan, dan masih banyak lagi.

“Ini sama seperti KTP pada pada orang dewasa,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – DPD Ika Pakarti menerima penyerahan Surat Korespondensi Eksternal (Berbadan Hukum) dengan Nomor : 200.1.4.4/315/BAKESBANGPOL/2025, dari Kesbangpol Bontang, Rabu (6/8/2025).

Proses penyerahan SKE berlangsung di Sekretariat DPD Ika Pakarti Bontang, Jalan Otista RT 25 No 217, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Diterima oleh perwakilan DPD Ika Pakarti, lantaran Ketua DPD Ika Pakarti Kota Bontang, H Harsono sedang berada di luar kota.

Dalam penyerahan itu dihadiri perwakilan DPD Ika Pakarti Kota Bontang, Sutrisno selaku Sekretaris Umum, Agus Sukamto selaku Bendahara Umum, Rekuh Noto selaku Dewan Pembina, Tommy Johan Agusta selaku Wakil Ketua, serta Ketua Paguyuban di bawah Ika Pakarti M Bachrun, Setiyabudi, Redi Lis Wuryanto, menerima SKE dari Kesbangpol yang diwakili Joko Aminoto dan stafnya.

Dijelaskan, SKE ini hanya merupakan tanggapan atas penyampaian laporan keberadaan ormas di daerah, dan tidak berfungsi sebagai dasar status terdaftar organisasi kemasyarakatan.

Secara organisasi Ika Pakarti sudah terdaftar di Pemkot Kota Bontang, dan berhak mendapatkan pembinaan dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman yang kondusif lingkunganya.

Penulis: Darman
Editor: Yusva Alam