JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan dana hasil pengembalian kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan menuntaskan kasus besar tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi momentum penting untuk mengubah hasil penegakan hukum menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Rp13 triliun ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. Kalau untuk kampung nelayan, dengan anggaran Rp22 miliar per kampung, kita bisa bangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas modern yang selama 80 tahun Republik berdiri belum pernah diperhatikan negara,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, pembangunan desa nelayan modern menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Targetnya, hingga akhir 2026 akan dibangun 1.100 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Setiap desa anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti bisa membangun 600 kampung nelayan,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Ia menilai tindakan tersebut merugikan negara dalam jumlah besar dan menghambat kesejahteraan rakyat.

Presiden juga menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing yang selama ini merugikan negara ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Kerugian dari penyelundupan timah di Bangka Belitung saja diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun dan sudah terjadi hampir 20 tahun. Kalau dihitung, total kerugian negara bisa mencapai Rp800 triliun,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindak tegas praktik ilegal di sektor ekonomi dengan melibatkan berbagai lembaga seperti Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bea Cukai.

“Kita tidak akan biarkan kekayaan bangsa dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Negara ini berdiri untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang,” tegas Prabowo.

Presiden berharap keberhasilan pengembalian dana hasil korupsi CPO menjadi simbol kebangkitan penegakan hukum dan komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara secara transparan dan berkeadilan.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10/2025). Aksi yang digelar di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, ini mengusung tema “Indonesia Cemas” dengan tagar #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun, serta membawa 17 poin tuntutan terhadap pemerintah.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan aksi ini merupakan refleksi dari kinerja pemerintah selama setahun terakhir yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.

“Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujar Muzammil.

Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum siap dari sisi infrastruktur, distribusi, maupun pengawasan. Mereka menilai kasus keracunan massal penerima MBG di sejumlah daerah membuktikan lemahnya manajemen pelaksanaan program tersebut.

“Korban keracunan MBG membuktikan program ini belum berpihak kepada rakyat kecil, malah menjadi proyek politik,” tegas Muzammil.

Selain itu, BEM SI juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dan mendesak pembebasan seluruh aktivis yang ditahan karena menyuarakan aspirasi publik.

“Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tambahnya.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak evaluasi kabinet dan pencopotan menteri bermasalah, terutama di sektor lingkungan hidup, ESDM, HAM, dan kehutanan. Mereka juga menuntut reformasi struktural parlemen agar praktik politik transaksional dapat dihentikan dan lembaga legislatif kembali berpihak kepada rakyat.

Di bidang pendidikan, BEM SI menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan alokasi 20 persen APBN, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan dosen.

Mahasiswa juga mengkritik membengkaknya anggaran pertahanan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Mereka menilai peran militer harus dibatasi hanya pada fungsi pertahanan negara.

“Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” kata Muzammil tegas.

Tuntutan lain yang dibawa dalam aksi ini mencakup penghentian proyek food estate yang merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, dan percepatan pengesahan RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

BEM SI juga menyoroti pentingnya penguatan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta penegasan sikap Indonesia terhadap penolakan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam sektor ekonomi dan desa, mereka mendesak pengawasan ketat terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan program koperasi desa agar benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.

“Semua tuntutan ini demi kemaslahatan rakyat. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” pungkas Muzammil.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih, termasuk mencopot sejumlah menteri yang dinilai gagal dan bermasalah. Desakan itu disuarakan dalam aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Korpus BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa langkah evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai amanat rakyat. Menurutnya, banyak menteri di kabinet saat ini belum menunjukkan kinerja optimal, terutama dalam penanganan isu lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

“Evaluasi total Kabinet Merah Putih dan copot menteri bermasalah. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri di Kabinet Merah Putih,” tegas Muzammil di tengah orasi.

Ia kemudian secara spesifik menyebut empat nama menteri yang dianggap paling bermasalah dalam kabinet. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

“Copot Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan karena lemah dalam perlindungan lingkungan, pelanggaran HAM, serta pengelolaan sumber daya alam yang abai terhadap rakyat,” sambungnya.

BEM SI menilai lemahnya kebijakan di sektor-sektor tersebut telah berdampak pada meningkatnya konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah.

Sebagai tindak lanjut, BEM SI menyatakan siap menyusun kajian akademik dan evaluasi publik terhadap menteri-menteri yang dianggap bermasalah. Hasil kajian tersebut akan dijadikan dasar untuk mendorong reformasi kabinet yang lebih bersih dan berpihak kepada rakyat.

“Kami siap membuat kajian untuk merumuskan siapa saja pengganti yang lebih layak. Bila tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan kembali turun dengan aksi yang lebih besar,” tegas Muzammil.

Aksi yang berlangsung tertib itu diakhiri dengan pembacaan tuntutan resmi sebelum massa membubarkan diri. BEM SI menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa tidak akan berhenti selama kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S