Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menghadiri kegiatan Hari Keluarga Nasional. (Ist)
BONTANG – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 secara resmi dibuka di Mangrove Taman Nasional Kutai (TNK). Kegiatan dibuka melalui Gelar Dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kota Bontang, Selasa (23/7/2024).
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menyampaikan, bahwa Harganas merupakan momentum paling penting bagi semua, untuk lebih bisa kembali memaknai arti keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun bangsa.
“Upaya yang telah dilakukan oleh Kelompok UPPKA sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi,” ucapnya saat sambutan.
Diketahui ada sekitar 45 kelompok dan ini akan menjadi aset yang sangat berharga. Bahkan Kelompok UPPKA yang telah hadir, merupakan contoh nyata dari semangat gotong royong dan kewirausahaan keluarga Indonesia.
Maka dari itu melalui kegiatan seperti ini dapat dilihat, betapa besar potensi yang dimiliki oleh para ibu-ibu dalam meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga.
“Untuk kelompok UPPKA, saya ingin nantinya ini bisa lebih berkembang. Bahkan untuk produk kreatif lainnya, seperti fashion, kerajinan tangan, hingga jasa,” paparnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan Kelompok UPPKA, sehingga nantinya juga akan difasilitasi untuk pelatihan, permodalan, dan pemasaran produk-produk UPPKA.
“Kami akan terus mendorong sinergi antar Kelompok UPPKA dengan pihak terkait, seperti perbankan, perusahaan, dan pelaku usaha. Untuk mewujudkan masyarakat Bontang yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya.
Rapat kerja pembahasan raperda pembentukan kelurahan. (Syakurah/Radarbontang)
BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melakukan pembahasan bersama panitia khusus (Pansus) tim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan kelurahan di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (23/7/24).
Ketua Pansus Raperda Pembentukan Kelurahan Baru, Astuti mengatakan, bahwa waktu yang diberikan kepada tim pembahasan tidak mencukupi tenggat waktu yang akan berakhir pada 31 Juli mendatang.
“Waktu 3 bulan yang diberikan kepada pansus ini ternyata tidak cukup, sehingga ke depannya semoga pansus selanjutnya bisa rampung,” ujarnya.
Kabag Administrasi Pembangunan Daerah, Suryanto mengungkapkan, bahwa pihaknya telah berusaha keras untuk menyampaikan surat rekomendasi kepada kementerian pertahanan RI, namun selalu berselisih dengan kegiatan mereka sehingga tidak pernah bertemu untuk membahas secara langsung.
“Kami sebenarnya sudah berkomunikasi, tapi memang mereka memiliki banyak agenda hingga saat ini belum tersampaikan,” jelasnya.
Adapun sebelumnya, alasan pembentukan kelurahan sempat terlambat dikarenakan terdapat beberapa kelurahan yang tidak memenuhi syarat, seperti luas lahan yang tidak mencukupi, kemudian jumlah warga yang kurang, dan surat rekomendasi tersebut
Anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming menambahkan, bahwa tim pembahasan dinilai sudah berusaha dengan maksimal, adapun raperda yang dibuat sudah disepakati hanya saja waktu yang membatasi, membuat surat rekomendasi masih tertunda.
“Waktu pansus menyelesaikan ini 3 bulan, itu diberi waktu agar tidak molor-molor, tapi ternyata tidak cukup, tidak apa, semoga pansus kedepannya bisa langsung paripurna,” ujarnya.
Alasan pembahasan kelurahan ini dikarenakan terdapat dua perusahaan besar yakni Badak LNG dengan PT Pupuk Kaltim Bontang, diharapkan dengan pemekaran nantinya perusahaan dapat melakukan pelayanan secara maksimal. (sya/adv)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bontang mendata bahwa tindak pidana narkotika dan asusila merupakan dua kasus tertinggi yang terjadi di Kota Bontang pada awal tahun 2024. Melihat itu, Kejari sangat mengkhawatirkan hal tersebut karena kenaikan kasus narkoba setiap tahunnya.
Dalam periode November 2023 – Februari 2024, pihaknya telah memusnahkan 404 gram narkotika. Di semester awal tahun ini, terhitung dari bulan Januari hingga Juni sudah 45 kasus narkotika ditangani
Selanjutnya, sebanyak 15 kasus pelecehan terdata di Kejari Bontang, dalam kurun 6 bulan terakhir. Faktornya berupa kemudahan akses internet dan tidak adanya pengawasan orang tua. Kasus asusila, khususnya pelecehan seksual kerap menyerang anak-anak di bawah umur, menyasar pada anak-anak SMP dan SMA.
Sistem Sanksi Tidak Menjerakan
Sungguh tingginya kasus narkotika dan asusila tentu membuat kita khawatir. Apalagi yang menjadi pelaku dan korban adalah anak-anak. Tentunya tingginya dua kasus ini bukan tanpa sebab. Kehidupan yang liberal alias bebas buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler menjadi akar penyebabnya.
Hal ini bisa dirincikan bagaimana pemerintah yang terkesan lemah terhadap pelaku apalagi jika anak. Belum lagi pemakai narkotik dianggap korban, mereka hanya direhabilitasi bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum.
Sistem sanksi kapitalisme sekuler tidak membuat jera pelaku, pengedar dan produsen narkotika. Sistemnya ini justru semakin menyuburkan pemakai dan pengedar narkotika. Mimpi kasus narkotika dan asusila akan turun apalagi zero jika sistem sanksi tidak membuat jera.
Sama halnya dengan kasus asusila, bagaimana negara memberikan kemudahan akses internet tanpa menjamin keamanan dari tindak kekerasan dan pornografi pornoaksi. Berbagai konten, game online dan media sosial bebas akhirnya perilaku anak bablas.
Sistem pendidikan pun tidak mampu menjadikan individu bertakwa. Orientasi bekerja hanya membuat pelajar lemah iman. Tidak ada filter bagi mereka, justru pelajar semakin disamarkan akidahnya.
Belum lagi sistem lainnya, seperti sosial pergaulan yang juga bebas. Sistem ekonomi yang memiskinkan sehingga orang tua khususnya ibu terpaksa bekerja. Bagaimana bisa orang tua memberikan pengawasan, pelajaran dan pendidikan jika demikian?
Sistem Islam Turunkan Kriminal
Memang dibutuhkan solusi yang bersifat sistemik untuk menurunkan kasus narkotika dan asusila. Solusi yang tepat, bukan solusi tambal sulam karena tidak menyentuh akar persoalan. Solusi tersebut tidak ditemukan dalam sistem saat ini.
Islam adalah sistem kehidupan yang sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim. Setidaknya Islam menegaskan ada tiga unsur pokok yang dibutuhkan dalam memberantas kasus kriminal, khususnya narkotika dan asusila.
Pertama, individu yang bertakwa. Individu yang taat akan menyandarkan amal perbuatannya pada hukum Allah semata. Kesadarannya bahwa Allah senantiasa mengawasi hamba-Nya adalah kontrol utama dalam menjalani kehidupan.
Penyalahgunaan narkotika dan tindak asusila merupakan perbuatan haram. Dengan menyadari hal ini, seseorang akan menjauhi perbuatan tersebut atas dasar ketaatannya kepada Allah Swt.
Kedua, adanya masyarakat yang memiliki perasaan, pemikiran dan terikat pada aturan yang sama akan memunculkan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Amar makruf nahi mungkar adalah tradisi keseharian masyarakat Islam.
Ketiga, peran negara dalam menjalankan aturan serta menerapkan sanksi tanpa pandang bulu. Sanksi Islam tegas, bersifat bersifat jawazir/ pencegah dan jawabir/ penebus dosa.
Selain itu, sanksi Islam tak mengenal kompromi dalam menjalankan hukum syariat terhadap para pengguna narkotika dan asusila. Termasuk anak jika sudah baligh maka akan terkena hukuman.
Dengan berjalannya peran dari ketiga komponen tersebut tentu akan menurunkan kasus kriminal khususnya narkotika dan asusila. Maka, tidak ada solusi lain selain menerapkan sistem Islam Kaffah yang akan melahirkan ketakwaan individu dan masyarakat islami dalam sebuah negara. Dengan sistem Islam yang sanksinya membuat jera maka kasus kriminal akan turun dan zero.
Pupuk Kaltim terus menunjukkan komitmennya mendukung pendidikan dan literasi anak. Salah satunya, dengan penyaluran bantuan perpustakaan keliling dan 500 paket hingga alat tulis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada bulan Juni 2024 silam yang dihadiri oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dan Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo.
BONTANG – Sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pupuk dan petrokimia, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), terus berkomitmen untuk menjadi yang terbaik. Tidak hanya menjadi yang terbaik untuk urusan operasional dan produksi, tapi juga menjadi perusahaan terbaik yang membawa keberkahan bagi negara, lingkungan hidup dan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak.
Karena itu, Pupuk Kaltim selalu antusias menyambut dan mendukung peringatan Hari Anak Nasional yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 23 Juli. Seturut dengan tema Hari Anak Nasional tahun 2024 yang bertajuk “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, Pupuk Kaltim percaya, bahwa kekuatan perusahaan terletak di tangan generasi muda. Karena itu, secara konsisten Pupuk Kaltim terus mengupayakan berbagai program pemberdayaan dari berbagai bidang untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak.
Pupuk Kaltim yang bergerak di bawah naungan perusahaan induk, Pupuk Indonesia dan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir, selalu berupaya maksimal untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan anak Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan berbagai program sosial yang digagas.
“Melahirkan generasi terbaik di Indonesia tentu menjadi salah satu tujuan utama kami di Pupuk Kaltim. Terlebih di bawah pimpinan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, Pupuk Kaltim sebagai anak perusahaan BUMN menjadi lebih terpacu untuk melahirkan program terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Mulai dari penanganan stunting, pemberian beasiswa, bantuan sosial ke panti asuhan, ragam edukasi ke sekolah, hingga pembinaan sepak bola usia muda,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo.
Pupuk Kaltim juga memiliki program beasiswa vokasi industri yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing sesuai dengan kebutuhan industri.
Rekam jejak Pupuk Kaltim dalam menjalankan program yang mendukung tumbuh kembang anak sudah berjalan sejak perusahaan yang berkantor pusat di Bontang, Kalimantan Timur ini berdiri. Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi program pun lahir untuk menjawab kebutuhan anak yang semakin kompleks.
Sektor pendidikan anak menjadi salah satu fokus utama Pupuk Kaltim. Program beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan (PKTPP) hadir untuk menyediakan beasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Hingga kini, penerima beasiswa PKTPP berjumlah 240 orang untuk tingkat Perguruan Tinggi. Dari 240 orang tersebut, 135 diantaranya dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Sementara itu, untuk tingkat SD hingga SMA/SMK sedejarat, program ini telah memfasilitasi 178 peserta, dan 72 di antaranya telah lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain itu, masih dari ranah pendidikan, Pupuk Kaltim juga memiliki program beasiswa pendidikan vokasi industri. Program ini merupakan wujud sinergi Pupuk Kaltim dengan berbagai institusi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia guna mempersiapkan sumber daya manusia yang andal dan terampil sesuai kebutuhan industri. Pupuk Kaltim juga berkesempatan menyalurkan bantuan perpustakaan keliling di berbagai lokasi, salah satunya di Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Program ini merupakan dukungan Pupuk Kaltim untuk memajukan pendidikan dan budaya literasi masyarakat.
Tak melulu soal pendidikan, Pupuk Kaltim juga menaruh perhatian besar pada program kesehatan dan gizi anak. Sejak 2022, Pupuk Kaltim telah menggagas program Pencegahan dan Pengendalian Stunting (Pedalgas) yang berkontribusi dalam penanggulangan stunting di Kota Bontang. Program Pedalgas adalah upaya Pupuk Kaltim untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan stunting demi terwujudnya generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.
Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bontang, Pedalgas menjalankan beragam aktivitas seperti skrining kesehatan, pemberian makanan tambahan, pemantauan gizi hingga penyelenggaraan kelas edukasi bagi balita dan ibu menyusui. Hasilnya positif, karena sejak dua tahun digelar, Pedalgas ini berhasil menurunkan angka stunting anak di Kelurahan Loktuan dari 25,21 persen menjadi 19,78 persen.
Untuk urusan olahraga, khususnya sepak bola, Pupuk Kaltim berkomitmen penuh melahirkan pesepak bola muda terbaik Indonesia. Berkolaborasi dengan Borneo FC, Pupuk Kaltim menggelar coaching clinic untuk membina bakat muda pesepak bola lokal di Bontang. Berbagai turnamen yang melibatkan Sekolah Sepak Bola (SSB) di wilayah Bontang pun digelar. Pupuk Kaltim juga gencar memberikan bantuan pada banyak SSB di Bontang. Semua dilakukan untuk melahirkan bibit pesepak bola muda terbaik dari Bontang dan Kalimantan Timur.
“Semua program di berbagai bidang yang kami ciptakan dan jalankan dengan konsisten, bermuara pada mimpi besar Pupuk Kaltim untuk melahirkan generasi yang cerdas, sehat dan terlatih. Harapannya, anak-anak yang kami lindungi, dukung dan jaga di masa sekarang, bisa menjadi generasi terbaik di masa depan. Karena amanah terbesar kami di Pupuk Kaltim adalah bagaimana kami bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak calon penerus bangsa. Selamat Hari Anak Nasional. Anak Terlindungi, Indonesia Maju!” pungkas Soesilo. (adv)
Keempat calon direktur utama PT BME melakukan sesi foto bersama dengan penguji. (Dok).
BONTANG – Dua dari empat peserta seleksi calon Direktur Utama PT Bontang Migas dan Energi (BME) merasa kecewa berat dengan panitia penyelenggara. Lantaran panitia tidak mengumumkan dua nama calon peserta yang lolos seleksi ke tahap berikutnya.
Salah satu calon yang telah gugur, tidak ingin disebut namanya menyatakan, merasa sangat kecewa berat dengan yang dilakukan pihak panitia. Dirinya mempertanyakan kenapa di tahap seleksi terakhir, dari pihak panitia tidak ada memberikan informasi mengenai dua calon yang telah lolos.
Dijelaskannya, ketika peserta akhirnya mengerucut menjadi empat orang, pansel memberikan pengumuman resmi yang diinformasikan pada 2 Juli 2024 lalu. Namun di tahap berikutnya, saat kelolosan kedua calon yakni Herri Susanto dan Erwin tidak ada pengumuman resmi sama sekali dari pihak pansel.
“Pastinya kecewa, kami sebagai peserta calon seleksi Direktur Utama PT BME tidak mendapatkan informasi, jika ada dua orang yang telah lolos. Kenapa kami yang tidak lolos tak diberi informasi,” ucapnya saat diwawancarai, Minggu (21/7/2024).
Bahkan calon yang telah dinyatakan gugur di tahap kedua masih tidak mengerti, bagaimana mekanisme penilaian panitia serta tim penguji dalam seleksi ini. Seakan-akan panitia menghilang begitu saja, setelah calon seleksi selesai melaksanakan ujian di tahap kedua.
“Kenapa tidak ada pengumuman secara resmi, apakah kami yang tidak lolos ini tak layak mendapatkan informasi dengan kelolosan kedua calon, atau bagaimana,” jelasnya.
Diketahui, dari keempat calon tersebut telah mengikuti seleksi ujian terakhir pada 14 Juli 2024 lalu. Setelah itu, kedua calon yang dinyatakan tidak lolos tak lagi mendapatkan informasi lebih lanjut hingga detik ini.
“Mekanismenya seperti apa, apakah begini cara pemerintah dalam melakukan penyeleksian terhadap calon direktur di PT BME. Bahkan kami yang tidak lolos pun mengetahui informasinya dari berita yang telah beredar, bukan dari panitianya langsung,” paparnya.
Redaksi RadarBontang.com sudah mencoba untuk menghubungi panitia penyelenggara untuk mengkonfirmasi berita ini, namun belum mendapatkan respon. Redaksi berupaya mengirim pesan via Whatsapp namun tak mendapat balasan. Juga berusaha untuk menelepon tetapi tidak pernah diangkat.
Pembukaan Porseni HMB Cabang Samarinda di Lamin Kodim 0908/Bontang. (Syakurah/Radarbontang)
BONTANG – Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) Cabang Samarinda melaksanakan Pekan Olahraga dan Seni ke VII tahun 2024 untuk olahraga basket dan kaligrafi.
Pembukaan kegiatan tersebut bertempat di Lamin Kodim 0908 Bontang, Senin (22/7/24). Dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Najirah.
Najirah berharap kegiatan ini kedepannya bisa dipegang oleh Pemerintah Kota Bontang, khususnya masuk dalam kegiatan Dispoparekraf Bontang. Karena sejauh ini mereka selalu mengandalkan dana dari sponsor.
“Mulai tahun ini diajukan saja, biar tahun depan sudah bisa dipegang oleh pemkot,” jelasnya.
Ketua Pengurus Pusat HMB, Febri KJ mengatakan, bahwa HMB ini akan menjadi wadah bagi para pelajar yang akan beranjak dari SMA menjadi mahasiswa khususnya di wilayah Samarinda.
“Agar teman-teman tidak terlalu kaget, jika nanti kuliah jauh dari rumah karena ada HMB yang dapat menjadi keluarga di sana,” jelasnya.
Hajarul Aswad, Wakil Ketua HMB Cabang Samarinda menambahkan, bahwa kegiatan ini sekaligus memperkenalkan HMB kepada pelajar Kota Bontang, sekaligus pembuktian bahwa HMB masih aktif dalam melaksanakan kegiatan yang mensupport anak muda Bontang.
“Kami berterima kasih kepada seluruh kalangan yang telah mendukung tercapainya kegiatan hari ini, semoga kita menjujung tinggi sportivitas,” tutupnya.
Widiya Arsita (kanan), Ketua RT.21 Kelurahan Tanjung Laut mengantarkan surat permintaan transparansi penunjukkan Pokmas kepada Wali Kota Bontang. (Dok).
BONTANG – Ketua RT 21 Kelurahan Tanjung Laut, Widiya Arsita merasa tidak terima pada pihak kelurahan, lantaran dianggap telah membuat aturan sendiri untuk program stimulan.
Keluhan itupun dilayangkan melalui surat tembusan ke beberapa pihak termasuk Wali Kota Bontang.
Diketahui, berdasarkan peraturan Wali Kota Bontang, No.05 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksana program fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan di kelurahan, dalam pasal 3 program stimulan. Pertama pengembangan urban farming, kedua pengembangan usaha mikro, dan ketiga pemberian makanan tambahan bagi balita.
Widiya menyatakan jika peraturan yang telah ditetapkan tidak tercantum adanya batasan untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dalam mengelola program stimulan.
Dirinya menilai, aturan internal kelurahan telah membatasi pengelolaan program stimulan oleh pokmas. Setiap pokmas hanya diperbolehkan mengelola satu kegiatan saja dari program stimulan.
“Seharusnya boleh tiga, kenapa dari pihak kelurahan hanya memperbolehkan pilih salah satu saja. Tidak boleh ketiga-tiganya. Itu sama saja pihak Kelurahan Tanjung Laut membuat aturan di luar Perwali,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2024).
Selain itu Widiya juga menjelaskan, jika di beberapa pokmas bisa mengelola lebih dari satu kegiatan, akan tetapi tidak untuk di wilayahnya sendiri.
“Yang jelas kami RT.21 menginginkan keadilan dan transparansi dari pihak kelurahan, jangan sampai ada pokmas yang lebih diutamakan untuk mengerjakan program stimulan ini,” jelasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Lurah Tanjung Laut, Susardi menyampaikan, bahwa keputusan telah diambil karena adanya kesepakatan dalam rembuk dengan 14 dari 15 pokmas. Dimana kesepakatan tersebut hanya boleh melakukan satu program saja.
“Ada 15 Pokmas, akan tetapi yang sepakat ada 14 Pokmas untuk boleh melakukan satu program. Bahkan di RT.21 sudah pernah melakukan kegiatan, dan pokmasnya mundur,” paparnya.
Pihak kelurahan menyatakan, memang benar adanya jika perwali tidak mengatur batasan pokmas dalam pengelola program stimulan, akan tetapi keputusan yang telah diambil berdasarkan dari hasil rembuk bersama dengan 14 pokmas.
Salah satu warga Kelurahan Gunung Telihan, ditemukan meninggal dunia di dalam kost. (Dok).
BONTANG – Seorang pria berinisial LN (37) ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kostnya, Jalan Pontianak 4, RT.20, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Senin (22/7/2024), sekitar pukul 11.00 Wita.
Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, melalui Kapolsek Bontang Barat, AKP Hadi Ismoyo menjelaskan, dari informasi yang diterima kronologi awal sebelum LN meninggal, LN sempat minum tuak bersama dengan kakak ipar di rumahnya. Tak berselang lama, ternyata LN mengeluhkan asam lambung yang kambuh.
Keesokan harinya, kakak kandung bersama kakak ipar LN mencari keberadaan LN, dan ditemukan LN tidur dibangsalan kos kosong, dalam keadaan LN sudah kaku tak bernyawa.
“Sebelumnya kakak iparnya tidak mengetahui yang dialami LN, katanya terakhir LN mengeluhkan asam lambungnya yang kumat,” ucapnya.
Mengenai hal tersebut, saksi langsung sigap menelepon pihak RSUD Taman Husada untuk bisa menjemput LN menggunakan ambulan.
Diketahui LN adalah salah satu warga Muara Badak, yang saat ini tinggal bersama dengan kakak kandungnya di kost miliknya, dan LN bekerja sebagai tukang bangunan.
Rapat Lahan Pemakaman Bontang Barat. (Syakurah/Radarbontang)
BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang melaksanakan rapat terkait penetapan lahan pemakaman muslim di Kecamatan Bontang Barat, Senin (22/7/24).
Pemilik lahan sempat mempertanyakan apakah pemkot akan menggunakannya atau tidak. Hal tersebut sudah menjadi pertanyaan sejak 8 tahun lalu, namun baru bisa direalisasikan pada tahun 2024 ini karena perencanaan yang sudah muncul.
“Kajiannya sudah muncul dan sudah layak, tinggal menunggu hasil rapat koordinasi dan panitia pembebasan lahan yang diajukan kepada wali kota,” jelas Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad.
Staff Bidang Pertanahan Disperkimtan, Maman Suparman menjelaskan, pengadaan lahan pemakaman di Bontang Barat sedang berproses.
Pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan Sekda Bontang. Penetapan lokasi ini nantinya dibentuk dua tim. Pertama tim verifikasi dan kedua tim persiapan pengadaan tanah, untuk memastikan progres mengenai pengadaan lahan pemakaman masih terus berproses.
“Progres mengadaan makam sedang berlangsung, nanti di minggu keempat kami akan mengajukan ke wali kota untuk permohonan denah lokasi,” terangnya. (Sya/adv)
Kepala Pengadilan Agama Kota Bontang, Nor Hasanuddin. (Syakurah/Radarbontang)
BONTANG – Pengadilan Agama Kota Bontang memaparkan jumlah penikahan dini di Kota Bontang nengalami penurunan selama satu semester 2024.
Kepala Pengadilan Agama Kota Bontang, Nor Hasanuddin mengatakan, hal itu merujuk pada menurunnya permohonan dispensasi nikah usia di bawah 19 tahun.
“Selama satu semester, dari bulan Januari hingga Juni 2024, jumlah pemohon yang tercatat mengajukan dispensasi hanya 13 orang,” jelasnya.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari 13 pemohon, dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bontang tahun ini, tidak semua dikabulkan.
Adapun aturan yang berlaku harus ada alasan kondisi yang mendesak, seperti sudah berbadan dua, serta gangguan psikologi yang didukung dengan keterangan dari pihak psikologi.
“Sembilan perkara saja yang kami setujui, tiga ditolak. Satu masih dalam proses,” ujarnya.
Pengadilan Agama juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang untuk melakukan sosialisasi dampak pernikahan dini dalam banyak aspek
Pernikahan dini dapat berpengaruh pada stunting, pendidikan pra-nikah, pengecekan kesehatan fisik, mental, dan psikologis, serta pendampingan kepada calon pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun melalui inovasi Laskar Ceria.
Sebelumnya, Jumlah dispensasi pernikahan dini selama tiga tahun terakhir cukup meningkat, dimana pada tahun 2021 pengajuan sebanyak 57 perkara, pada tahun 2022 ada 31 perkara dan pada 2023 terdapat 21 perkara.
Ia berharap nantinya pada akhir tahun permohonan dispensasi tidak lebih dari 21 perkara, “Karena sudah pertengahan tahun, hanya 13 pemohon. Saya prediksi hingga akhir tahun tidak akan lebih dari 21 perkara,” terangnya.
