TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih memperketat pengeluaran daerah di tengah kondisi kas yang belum sepenuhnya terealisasi. Di saat sejumlah kegiatan dan proyek menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan Dana RT dipastikan tetap menjadi prioritas utama.
Kebijakan tersebut diambil setelah Pemkab Kukar bersama DPRD menyepakati pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi riil kas daerah yang saat ini baru berada di kisaran 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pola pengelolaan belanja daerah tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perencanaan belanja dilakukan secara prospektif, kini pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati dengan menyesuaikan pengeluaran terhadap dana yang benar-benar telah masuk ke kas daerah.
“Kita tidak bicara prospektif, tapi kita bicara retrospektif. Artinya, uangnya ada baru kita rilis belanjanya,” kata Aulia, Kamis (11/6/2026).
Aulia menjelaskan, saat ini pendapatan yang telah masuk ke kas daerah baru berkisar antara 26 hingga 30 persen dari total APBD. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mengendalikan realisasi belanja daerah.
Menurutnya, kesepakatan bersama DPRD mengarahkan agar pelaksanaan kegiatan untuk sementara disesuaikan dengan kemampuan kas yang tersedia. Dari porsi tersebut, sebagian besar juga telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan.
“Nah sekarang ini, uang yang masuk di kita, di kas daerah kita itu 30 persen dari APBD kita. Sekitar 26 sampai 30 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Aulia memastikan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat telah disiapkan dan tidak akan terganggu oleh kebijakan pengendalian belanja tersebut.
Program kesehatan melalui skema berobat gratis cukup menggunakan KTP tetap menjadi salah satu prioritas. Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.
Belanja untuk program Boskab, Boskab Afirmasi, hingga perlengkapan sekolah bagi peserta didik telah dipersiapkan sejak awal agar tetap berjalan sesuai rencana.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Dana RT juga masuk dalam daftar program yang dipastikan tetap berjalan.
Aulia menegaskan pemerintah telah memisahkan pos anggaran untuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak terdampak penyesuaian belanja yang dilakukan saat ini.
“Nah itu sudah kami poskan tersendiri juga sehingga ini kami jamin tidak akan terganggu,” katanya.
Ia menegaskan langkah pengendalian belanja dilakukan bukan untuk mengurangi pelayanan publik, melainkan menjaga kesehatan fiskal daerah agar tetap stabil hingga akhir tahun anggaran.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berharap tidak lagi menghadapi persoalan kewajiban pembayaran yang menumpuk pada akhir tahun sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.
“Jadi kita berusaha mengendalikan belanja ini sehingga akhir tahun kita tidak menimbulkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutup Aulia. (MK)
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.
