TENGGARONG – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan perpustakaan desa dan kecamatan. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah nasib para penjaga perpustakaan yang hingga kini masih banyak bekerja secara sukarela.
Menurut Hamdiah, keberadaan petugas perpustakaan memiliki peran penting dalam menjaga layanan literasi tetap berjalan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan yang jauh dari pusat kota.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan skema dukungan berupa honor atau bentuk insentif lainnya bagi para penjaga perpustakaan.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kukar dapat memberikan honor kepada para penjaga perpustakaan yang berada di desa maupun kecamatan,” ujarnya.
Hamdiah menilai perpustakaan desa tidak sekadar menjadi fasilitas pelengkap. Di banyak wilayah, perpustakaan masih menjadi salah satu sumber utama bahan bacaan bagi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.
Menurutnya, perpustakaan desa dan kecamatan harus tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan masyarakat. Akses terhadap buku menjadi kebutuhan penting untuk menunjang pendidikan, terutama bagi keluarga yang belum mampu membeli buku secara mandiri.
Kondisi tersebut membuat keberlangsungan layanan perpustakaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada semangat sukarela para petugas. Ia menilai perlu ada dukungan nyata agar mereka dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan.
Selain mendorong pemberian insentif, Hamdiah juga mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan perpustakaan desa dan kecamatan agar tetap aktif melayani masyarakat.
Ia menilai perpustakaan yang sudah ada tidak boleh sampai berhenti beroperasi. Sebaliknya, kualitas pengelolaannya perlu terus ditingkatkan agar mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan membaca.
Peningkatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kebersihan ruang perpustakaan, penataan koleksi buku, hingga sistem pelayanan peminjaman dan pengembalian buku yang lebih tertata.
Dengan pengelolaan yang baik, perpustakaan desa diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Kukar, Ridha Darmawan, mengakui kondisi perpustakaan desa masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satunya adalah keterbatasan jumlah perpustakaan yang benar-benar aktif dan minimnya petugas yang dapat melayani masyarakat secara penuh waktu.
Menurut Ridha, keberlangsungan layanan perpustakaan membutuhkan sistem pendukung yang lebih kuat, termasuk perhatian terhadap petugas yang menjalankan operasional sehari-hari.
“Karena itu perlu diciptakan sebuah sistem yang mendukung keberlangsungan layanan perpustakaan desa. Salah satunya adalah adanya kompensasi bagi petugas yang menjalankan tugas tersebut,” kata Ridha.
Ia menjelaskan dukungan tersebut dapat diberikan melalui kebijakan pemerintah desa dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing wilayah.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Diarpus Kukar juga terus memperluas akses literasi melalui layanan perpustakaan digital e-Kukar. Saat ini platform tersebut menyediakan sekitar 120 ribu judul buku dengan total 187 ribu eksemplar digital yang dapat diakses masyarakat selama tersedia jaringan internet.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital ini sehingga akses terhadap bahan bacaan menjadi lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Kukar,” ujar Ridha.
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.
