UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk.
Forum ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mahulu.
Dalam sambutannya, Suhuk menegaskan bahwa Program JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, melainkan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Program JKN merupakan wujud nyata komitmen negara memberikan jaminan perlindungan kesehatan sebagai hak dasar warga negara. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.
Suhuk juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Mahulu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama Tahun 2026.
“Penghargaan UHC Kategori Utama yang diraih Mahulu merupakan bukti komitmen kuat pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Ini hasil kerja keras bersama,” terangnya.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.
Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, Pemkab Mahulu pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,8 miliar guna menjamin kepesertaan JKN bagi seluruh masyarakat Mahulu.
Selain pembiayaan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya melalui peningkatan status Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (RSGSM) dari Rumah Sakit Tipe D Pratama menjadi Rumah Sakit Tipe D Umum pada 2025.
Hingga April 2026, RSGSM telah menambah layanan spesialis penyakit dalam dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Rumah sakit tersebut juga direncanakan masuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kementerian Kesehatan Tahun 2026.
Di sisi lain, seluruh puskesmas di Mahulu sejak tahun 2026 telah ditetapkan dan dioptimalkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian pelayanan kesehatan primer.
Suhuk juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut berperan aktif mempertahankan capaian UHC Kategori Utama dengan memastikan seluruh aparatur, baik PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun aparat kampung telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif.
Selain itu, Disdukcapil Mahulu diminta memperkuat pendataan dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Disdukcapil membantu memastikan validitas data masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pelayanan bisa maksimal, tepat sasaran, dan tidak ada warga yang terlewat dari haknya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para pelaku usaha dan tenaga kerja sektor swasta di Mahulu agar memenuhi kewajiban mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN.
“Mempertahankan UHC bukan hanya tugas pemerintah daerah atau BPJS Kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama. Saya mengajak OPD, dunia usaha, dan masyarakat terus mendukung JKN demi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh warga Mahulu,” pungkasnya.
Forum tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus mempertahankan status UHC Kategori Utama di Kabupaten Mahakam Ulu. (MK)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
