NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menetapkan dua fokus utama pembangunan pada tahun 2026, yakni percepatan pembangunan kawasan inti pemerintahan dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui konsep superhub ekonomi.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut kedua prioritas tersebut menjadi arah utama pembangunan tahun ini, termasuk di dalamnya pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, peningkatan investasi, hingga penyiapan ekosistem ekonomi di kawasan ibu kota baru.
“Ada dua hal prioritas kami di 2026, mulai dari pembangunan kawasan pemerintahan, pemindahan ASN, hingga pengembangan superhub ekonomi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).
Di lapangan, progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) terus berjalan. Pemerintah menargetkan area tersebut dibangun di atas lahan sekitar 850 hingga 1.100 hektare, dari total kawasan KIPP yang mencapai 6.600 hektare.
Untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun dengan skema kontrak tahun jamak periode 2025–2027.
Dari sisi investasi, IKN mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satu investasi asing yang telah terealisasi berasal dari Ayedh Dejem Group, disusul sejumlah investasi domestik yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.
Sementara itu, pemindahan ASN menjadi agenda krusial tahun ini. Berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP) 2026 dan Renstra OIKN 2025–2029, jumlah ASN yang akan dipindahkan diperkirakan berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang.
Proses pemindahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, mulai dari gedung perkantoran, fasilitas hunian, hingga sarana pendukung lainnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini juga telah melakukan pembahasan terkait kesiapan pemindahan ASN, termasuk kapasitas ruang kerja dan ketersediaan hunian.
Meski belum ada jadwal pasti kapan pemindahan dimulai, pemerintah memastikan seluruh proses akan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan.
Dengan fokus pada pembangunan fisik dan penguatan ekonomi, tahun 2026 menjadi fase penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S
