BONTANG – Wali Kota Bontang, Basri Rase punya pendapat yang berbeda dengan Diskop UMKM dalam masalah kelangkaan elpiji 3 kg.
Dimana dalam beberapa waktu terakhir ini elpiji melon, sebutan untuk elpiji 3 kg sulit ditemukan masyrakat. Sehingga Diskop UMKM mengambil langkah yang salahsatunya mengimbau penggunaan elpiji melon dibatasi hanya untuk UMKM dengan pendapatan di bawah Rp 800 ribu per harinya.
Imbauan itu lantaran sempat didapati 10 rumah makan dan kafe yang masih menggunakan LPG 3 kilogram. Kesepuluh rumah makan itu diimbau untuk menukarnya dan menggunakan LPG 5,5 kilogram.
Penggunaannya untuk restoran dan rumah makan dianggap tidak sesuai dengan peruntukan. Imbauan tersebut sudah tersebar.
Pendapat berbeda diungkapkan Wali Kota, bahwa dirinya tidak mempermasalahkan penggunaan elpiji melon tersebut oleh rumah makan dan sejenisnya.
Ia lebih mempermasalahkan pajak dari rumah makan, yang masih dirasa kurang hingga saat ini.
“Jadi sebenarnya untuk restoran dan rumah makan yang harus kita perhatikan itu justru pajak retribusinya,” ucapnya
Retribusi dan pajak daerah dari pelaku usaha dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini dinilai masih rendah. Sehingga ia berharap para pelaku usaha bisa membayarkan kewajibannya.
“Pajak kita ini kecil terus tidak pernah naik, sementara jika kita ambil contoh satu rumah makan penghasilan perhari bisa berjuta-juta, sementara itu pajaknya hanya Rp 100 ribu perbulan,” jelasnya.
Ditanyai perihal pemasangan sambungan jaringan gas baru, ia menyebut belum mengetahui apakah pemasangan tersebut bisa dilakukan lagi dan masih di usulkan ke BPH Migas Pertamina. (Sya)
