BONTANG – Terdapat beberapa isu yang masih menjadi permasalahan di Kota Bontang. Di antaranya pengangguran terbuka, kemiskinan, stunting, banjir dan infrastruktur yang belum memadai.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Amiruddin, saat menyampaikan laporan dalam paparan awal Rencana Penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) di Kota Bontang 2024-2045, Selasa (25/07/2023) pagi di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Disampaikan Amiruddin, penyusunan yang dilakukan seharusnya bukan hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang.
“Namun lebih dari pada itu. Kita harus mampu mewujudkan mimpi 20 tahun yang akan datang. Kita harus mampu merumuskan dengan konkret, dengan merujuk pada data-data yang akurat dan valid,” katanya mengutip dari situs ppid.bontangkota.go.id.
Pihaknya mengharapkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mampu menyediakan data-data yang dibutuhkan tim ahli. Karena data-data ini merupakan kunci.
Senada dengan itu, Wali Kota Bontang Basri Rase dalam kesempatan itu juga mengajak masyarakat, untuk dapat berperan serta dalam proses perumusan RPJPD tersebut.
“Kami mengajak setiap lapisan masyarakat. Untuk dapat memberikan masukan kepada rumusan RPJPD ini. Masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif,” ungkap Basri Rase.
Wawali Bontang, Najirah beserta Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan jajaran, unsur Forkopimda Kota Bontang, serta tim tenaga ahli Universitas Indonesia hadir dalam pertemuan tersebut. (*)
