BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mempertanyakan kepada Pemkot Bontang, mengapa tidak menjadikan pariwisata sebagai dinas tersendiri. Karena menurutnya, apabila pemkot ingin fokus meningkatkan pariwisata, maka harus ada dinas sendiri yang mengurusi masalah tersebut.
Hal itu diungkapkan Nursalam usai Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.
Diungkapkannya, dirinya dulu pernah mendengar bahwa pemkot akan menjadikan pariwisata prioritas sendiri. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum juga terwujud. Karenanya ia menyayangkan kondisi tersebut.
Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN), bahwa ada potensi pemkot untuk bisa menggabungkan pariwisata dengan kebudayaan, agar menjadi dinas tersendiri menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), bahkan bisa ditambah Ekonomi Kreatif yang masih sehubungan.
“Padahal LAN sudah menawarkan ke Bontang. Saya tidak tahu apakah wali kota mau atau tidak dengan tawaran itu, tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi,” bebernya.
Dijelaskannya, seandainya pemkot punya dinas sendiri untuk pariwisata dan kebudayaan, maka anggaran dan penyelenggaraan Bontang City Carnival (BCC) tidak perlu lagi di bawah Disdikbud. Disdikbud bisa fokus mengurusi pendidikan saja.
“Kenapa saat ini penyelenggaraan BCC ada di Disdikbud, karena hanya di Disdikbud yang ada bidang kebudayaan. Di Dispopar yang membidangi pariwisata pun secara UU tidak bisa,” pungkasnya. (al/adv)
