BONTANG – Masih banyak nelayan di Bontang yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga perizinan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang, Basri Rase saat menghadiri peresmian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau, Selasa (28/5/2024).
Karenanya ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, untuk bisa menambah kuota BBM di Kota Bontang.
Dikatakannya, nelayan di Bontang mengeluhkan jika mereka masih kesulitan dalam mendapatkan BBM, lantaran yang mendapatkan BBM kebanyakan dari nelayan luar. Apalagi saat posisi ingin turun ke laut, mereka terhalang dengan BBM yang sulit mereka dapat.
“Kita harus lebih berkoordinasi lagi, karena kebutuhan untuk pemasokan ikan di sini tidak bisa hanya mengandalkan nelayan lokal saja,” ucapnya.
Bahkan untuk perizinan pun nelayan mengharuskan ke Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Provinsi Kaltim, yang berada di Samarinda.
Sehingga Basri ingin Pemprov Kaltim membuatkan pelayanan UPTD di Bontang, agar para nelayan bisa dengan mudah mengurus soal perizinan tanpa perjalanan jauh.
“Kalau bisa, di sini ada kantor UPTD. Jadi mereka yang ingin mengurus perizinan tidak perlu pergi terlalu jauh. Jangankan ke Samarinda, kantor di Bontang pun mereka jarang datangi,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim, Syirajuddin menyatakan, untuk persoalan perizinan akan diusahakan secepat mungkin dan segera ditindaklanjuti. Sama halnya dengan BBM, untuk kuota yang dibutuhkan akan segera didata.
“Untuk penambahan kuota akan kami koordinasikan lagi,” tutupnya. (dwi/adv).
Editor: Yusva Alam
