NUSANTARA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Anggota Sub Wilayah Timur I dengan Otorita IKN, Wali Kota Bontang, dan Bupati Paser pada Jumat (21/11/2025).
Tamsil menyebut kunjungan ini membawa mandat konstitusi untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan kepentingan daerah. Ia menegaskan, percepatan pembangunan IKN saat ini memiliki landasan hukum yang kuat sehingga perlu disinergikan dengan aspirasi wilayah penyangga.
“Kedatangan kami ke sini membawa mandat konstitusi, membawa kepentingan daerah dalam tiap pembangunan nasional. Dengan terbitnya berbagai regulasi, termasuk Perpres terkait percepatan pembangunan IKN, semakin jelas bahwa akselerasi pembangunan harus dioptimalisasi. Tugas kami adalah memastikan kepentingan pusat selaras dengan aspirasi daerah penyangga,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan progres Tahap I pembangunan yang menunjukkan capaian signifikan, serta rencana Tahap II yang berfokus pada pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif. Basuki menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
“Pembangunan IKN adalah amanat Presiden yang menugaskan kita untuk memastikan seluruh fasilitas inti negara dapat terbangun tepat waktu. Targetnya jelas: pada 2028, Nusantara harus siap menjadi ibu kota politik Indonesia,” tegas Basuki.
Usai rapat kerja, rombongan melakukan peninjauan ke Kawasan Perkantoran Legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan melihat langsung kesiapan infrastruktur yang kelak menjadi pusat kegiatan lembaga legislatif.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, peserta menanam 40 bibit tanaman endemik Kalimantan sebagai simbol kontribusi hijau dalam pembangunan IKN. Penanaman ini menegaskan bahwa konsep keberlanjutan tetap menjadi fondasi utama pembangunan, dengan menyeimbangkan kemajuan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.
Dengan dukungan penuh dari DPD RI dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, pembangunan IKN semakin menguat sebagai upaya transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan modern, berkelanjutan, dan mencerminkan identitas bangsa. (MK)
Editor: Agus S
