SAMARINDA — Proses penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur periode 2025–2030 memasuki tahap akhir. Formatur kepengurusan disebut sudah terbentuk dan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, tinggal menunggu persetujuan resmi dan penyesuaian dengan DPD Golkar di provinsi lain.
Hal itu disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPD Golkar Kaltim, Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub. Ia memastikan persetujuan formatur dari DPP Golkar diperkirakan terbit dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat akan keluar persetujuannya. Insyaallah bulan ini, Januari,” ujar Ayub saat ditemui di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).
Ayub mengakui, pengumuman formatur memang berjalan lebih lambat dibandingkan target awal yang disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim pada Juli 2025 lalu. Saat itu, kepengurusan baru ditargetkan sudah tersusun maksimal tiga bulan pasca-Musda.
Namun demikian, ia menegaskan tidak ada hambatan internal dalam proses tersebut.
“Enggak ada hambatan,” tegasnya singkat.
Menurut Ayub, keterlambatan lebih disebabkan oleh mekanisme organisasi dan kebutuhan sinkronisasi dengan DPD Golkar di provinsi lain. Ia menekankan bahwa Partai Golkar memiliki tahapan formal yang tidak bisa dipercepat secara sepihak.
“Di Golkar itu tidak gampang. Ada tahapannya, ada formatur, lalu persetujuan formatur. Musda kita ini musda beneran, bukan musda-musdaan,” ujarnya.
Dalam penyusunan kepengurusan yang akan mendampingi Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud, Ayub memastikan proses seleksi kader dilakukan secara ketat. Penentuan posisi strategis tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan rekam jejak dan loyalitas kader dalam perjalanan kepartaian.
“Kader yang masuk itu harus benar-benar punya track record. Jadi yang duduk di DPD ini memang kader terpilih,” katanya.
Meski demikian, Ayub belum bersedia membeberkan nama-nama yang akan mengisi posisi inti kepengurusan DPD Golkar Kaltim. Ia hanya memberi isyarat bahwa akan muncul sejumlah figur baru sebagai bagian dari strategi menyongsong agenda politik dan Pilkada berikutnya.
“Keputusan tetap di DPP. Kita di daerah tinggal menunggu,” tutupnya. (um)
Editor: Agus S
