BONTANG – Anggota DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mencari solusi masalah antrean pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang kerap menimbulkan masalah di masyarakat.
“Secara global memang keadaan seperti itu. Tapi pemerintah harus mencarikan solusi,” kata Kadir Tappa saat ditemui Mediakaltim.com, usai membuka Training of Tutor (TOT) Metode Qiro’ah, ‘Cara Super Cepat, Mudah dan Menyenangkan Mengajar Fasif Baca Alquran, di Hotel Tiara Surya Jl MT Haryono, Rabu (6/7/2022).
Dia mendorong Pemprov bersama Pertamina turun tangan mengatasi masalah antrean ini, seperti menambah kuota BBM jenis solar. “Kejadian di lapangan pasti tidak bisa dihindari, seperti truk-truk yang datang dari luar, tapi juga memberikan dampak ekonomi,” ujar Kadir.
Selain itu, dia mengusulkan ada tempat khusus untuk pengisian BBM jenis solar. “Umpamanya khusus truk ada SPBU-nya, di mana pun,” imbuhnya.
Seperti diketahui, hampir di sejumlah daerah di Kaltim, sopir harus antre panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Mengatasi itu, seperti di Kota Bontang, sudah mulai diterapkan fuel card.
Penerapan fuel card dalam pembelian Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ini sudah berlaku di SPBU Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT Kota Bontang sejak 4 Juli 2022. Namun di SPBU Akawi masih dilakukan uji coba mulai 4 Juli 2022 dan akan mewajibkan penggunaan fuel card mulai 18 Juli 2022.
Salah satu petugas SPBU Akawi, Hendra mengungkapkan, penggunaan fuel card saat ini belum diterapkan. Ini juga sesuai dengan penjadwalan yang telah dilakukan oleh Pertamina kepada tiap SPBU di Bontang. Untuk itu, pengemudi masih diperbolehkan membayar secara tunai untuk jenis solar
“Kami saat ini masih bayar tunai, dan akan diuji coba mulai 4 Juli,” ungkap Hendra saat ditemui Senin (4/07/2022).
Hendra menjelaskan aturan pembelian dengan fuel card hanya untuk BBM jenis solar subsidi. Sedangkan untuk Pertalite subsidi hanya mencatatkan pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM. “Untuk Pertalite belum ada sosialisasi, tapi sudah banyak selebaran yang harus menggunakan aplikasi MyPertamina,” kata Hendra.
Selain itu, dalam hal pembatasan pembelian solar menggunakan kartu di SPBU Akawi belum dilakukan. Dalam penerapannya, jelas Hendra, penggunaan fuel card jenis mobil kecil hanya sebanyak 40 liter, dump truk sebanyak 80 liter dan truk besar/ tronton sebanyak 150 liter per hari.
Diterapkannya fuel card di Kota Bontang ini pun mulai dikeluhkan para sopir. “Meski saya sudah punya fuel card, toh tidak mudah juga kami dapat solar. Antrian masih panjang,” ucap Andi Toha, sopir warga Tanjung Laut yang ditemui sedang mengantre di SPBU Kopkar PKT.
Ia menilai, pemerintah terlalu lambat menyelesaikan persoalan yang dialami para sopir truk untuk memperoleh BBM. “Kondisi ini kan sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kami ini sudah capek harus antre berjam-jam mendapatkan solar. Belum lagi, kami harus bersitegang dengan pemilik warung atau toko yang marah-marah, karena truk kami menutup dagangan mereka. Kami juga tidak mau berlama-lama antre, seandainya solar mudah kami dapatkan,” sungutnya. (ya)
