BONTANG – Membludaknya pendaftar program guru pengganti yang dibuka pemerintah mendapat perhatian dari Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. Pasalnya, dari sekitar 400 lebih pendaftar yang tercatat, sebagian di antaranya merupakan guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta.
Menurutnya, langkah pemerintah membuka rekrutmen guru pengganti patut diapresiasi karena merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri.
“Pemerintah sudah berinisiatif mencarikan solusi atas kelangkaan guru dengan membuka rekrutmen guru pengganti. Ini langkah yang baik untuk memastikan pelayanan pendidikan di sekolah negeri tetap berjalan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui muncul pro dan kontra karena banyak guru swasta yang ikut mendaftar. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat membatasi siapa saja yang berhak mengikuti seleksi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Pemerintah membuka kesempatan secara luas. Tidak ada pembatasan apakah dia guru swasta, lulusan baru, atau lainnya. Selama memenuhi kategori dan syarat yang ditentukan, mereka berhak mendaftar,” katanya.
Ia menilai persoalan yang muncul justru menjadi masalah baru bagi yayasan tersebut. Menurutnya, lembaga pendidikan swasta perlu memiliki aturan yang tegas terhadap guru yang ingin mengikuti seleksi guru pengganti.
Salah satu yang disarankan adalah mewajibkan guru mengundurkan diri dari sekolah asal sebelum mendaftar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari gangguan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta memastikan adanya kepastian bagi sekolah dalam menyiapkan tenaga pengganti.
“Kalau masih terdaftar di sekolah swasta lalu diterima di tempat lain, itu bisa mengganggu sistem Dapodik. Selain itu, guru tersebut juga terikat perjanjian kerja yang sudah ditandatangani dengan yayasan,” jelasnya.
Heri mengatakan sekolah swasta perlu segera mengantisipasi kemungkinan perpindahan tenaga pengajar, agar tidak mengalami kekurangan guru secara mendadak apabila banyak tenaga pendidiknya diterima sebagai guru pengganti.
“Selama proses seleksi berjalan, sekolah swasta harus mulai mempersiapkan diri. Jika ada guru yang berpotensi keluar, yayasan harus mencari solusi dan menyiapkan pengganti agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” tuturnya.
Selain menyoroti rekrutmen guru pengganti, Heri juga menyinggung kesejahteraan guru swasta. Ia menyebut saat ini DPRD tengah membahas revisi peraturan daerah yang salah satunya mengatur insentif bagi guru.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terkait besaran insentif maupun mekanisme penyalurannya, sehingga kesejahteraan guru swasta dapat lebih diperhatikan ke depan.
“Nanti akan diatur dalam perda, termasuk besaran dan mekanisme pemberian insentif bagi guru. Saat ini masih dalam tahap pembahasan,” pungkasnya. (Sya/adv)
Editor: Yusva Alam
