BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai persoalan yang kerap terjadi pada LPG bersubsidi di Kota Bontang lebih disebabkan oleh sistem distribusi daripada ketersediaan stok.
Hal tersebut disampaikannya berdasarkan hasil pembahasan bersama pihak terkait, yang telah dilakukan Komisi B DPRD Bontang dalam beberapa kesempatan.
Menurutnya, data yang diterima menunjukkan stok LPG masih tersedia. Namun, distribusi di lapangan dinilai perlu mendapat pengawasan lebih agar penyaluran tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme resmi distribusi LPG bersubsidi, hanya dikenal agen dan pangkalan. Karena itu, pengawasan terhadap jalur distribusi menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di masyarakat.
Rustam juga mengusulkan, agar pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam proses pemberian rekomendasi pembentukan pangkalan LPG, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik selama ketersediaan LPG masih mencukupi. Menurutnya, pemerintah bersama DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi serta perkembangan harga di lapangan.
“Pengawasan harus dilakukan, jadi kelihatan riilnya di lapangan itu seperti apa,” tuturnya.
Perlunya ada pembenahan tata kelola distribusi, dapat memastikan LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mengurangi potensi gejolak harga di tingkat konsumen. (sya/adv)
Editor: Yusva Alam
