BONTANG – DPRD Kota Bontang menilai penerimaan daerah masih terlalu bertumpu pada sumber yang itu-itu saja. Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemerintah Kota diminta segera menggarap sektor-sektor potensial seperti perikanan, pengelolaan aset, dan UMKM secara profesional.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan diversifikasi pendapatan menjadi kunci agar Bontang tidak terus bergantung pada sektor utama PAD saat ini. Menurutnya, sebagai kota pesisir, Bontang memiliki keunggulan yang belum digarap maksimal.
“Potensi kita besar, mulai dari perikanan, aset daerah, sampai UMKM. Masalahnya ada di strategi dan keberanian pemerintah untuk mengelola secara inovatif. Kalau hanya mengandalkan sektor yang sudah ada, PAD kita akan jalan di tempat,” ujar Winardi di Bontang, Kamis (25/6/2026).
Ia menekankan tiga langkah yang harus segera dilakukan Pemkot. Pertama, melakukan pemetaan potensi secara detail, khususnya di sektor perikanan tangkap dan budidaya. Kedua, menata ulang pengelolaan aset daerah agar lebih produktif. Ketiga, memberikan dukungan nyata bagi UMKM agar naik kelas dan mampu menyumbang pajak serta retribusi daerah.
Winardi menyebut, tanpa strategi baru, target peningkatan PAD akan sulit tercapai. Ia mendorong Pemkot membentuk tim khusus untuk menggali peluang ekonomi baru dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha.
“Kita harus keluar dari zona nyaman. Kelola potensi yang ada dengan cara yang berbeda. Tujuannya satu, memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pembangunan tidak tergantung transfer dari pusat,” katanya.
Dorongan ini muncul di tengah upaya Pemkot Bontang mengejar target PAD tahun 2026. Komisi B berharap, dalam sisa semester II, pemerintah daerah segera menindaklanjuti dengan program konkret, bukan hanya wacana. (Sya/adv)
Editor: Yusva Alam
