SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai merealisasikan program Gratispol Seragam bagi siswa baru jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA. Penyaluran tahap pertama ditargetkan dimulai pada akhir Juli 2026 dengan tiga sekolah sebagai penerima awal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan proses pengadaan seragam untuk siswa kelas X masih berjalan sesuai kontrak yang telah disiapkan pemerintah.
“Sampai sekarang paket seragam untuk anak-anak kelas X masih on progress. Kami bekerja berdasarkan kontrak yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan akhir Juli ini sudah siap dibagikan untuk tiga sekolah terlebih dahulu,” katanya.
Tiga sekolah yang menjadi prioritas penyaluran adalah SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong, dan SMAN 2 Sangatta Utara. Ketiganya dipilih karena telah lebih dahulu menyelesaikan proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), sehingga data penerima bantuan sudah lengkap.
“Kenapa tiga sekolah ini lebih dulu? Karena mereka sudah siap dari awal datanya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap,” ujarnya.
Armin memperkirakan sekitar 800 siswa akan menerima bantuan pada tahap pertama. Dari jumlah tersebut, SMAN 10 Samarinda menjadi sekolah dengan penerima terbanyak, yakni sekitar 350 siswa.
Program Gratispol Seragam merupakan bantuan perlengkapan sekolah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi siswa baru kelas X SMA, SMK, SLB, dan MA. Secara keseluruhan, program ini menargetkan lebih dari 65 ribu penerima di seluruh Kalimantan Timur.
Setiap siswa akan menerima satu paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam sesuai jenjang pendidikan, tas, topi, dan sepatu.
Armin optimistis seluruh distribusi seragam Gratispol dapat diselesaikan secara bertahap dalam satu hingga dua bulan ke depan.
“Insya Allah satu sampai dua bulan semua sekolah sudah selesai menerima seragam gratis,” tuturnya.
Ia juga meluruskan anggapan yang menyebut program tersebut mengalami keterlambatan. Menurutnya, proses produksi memang harus menunggu data siswa dari masing-masing sekolah agar ukuran seragam sesuai dengan penerima.
“Ini bukan keterlambatan. Kami memang harus menunggu data dari sekolah karena seragam harus sesuai ukuran. Jangan sampai nanti ada yang kebesaran atau kekecilan,” jelas Armin.
Menurutnya, pengadaan seragam berbeda dengan pengadaan buku karena membutuhkan data ukuran yang akurat agar kualitas dan kenyamanan seragam yang diterima siswa tetap sesuai spesifikasi dalam kontrak pengadaan.
Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.
