SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya meningkatkan edukasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana geologi di Kalimantan Timur. Menurutnya, anggapan bahwa Kaltim sepenuhnya aman dari ancaman bencana tidak lagi sesuai dengan fakta ilmiah.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun usai menghadiri kegiatan Mitigasi Bencana Geologi untuk Kalimantan Timur yang Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan yang digelar atas kerja sama Komisi XII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (30/7/2026). Kota Samarinda menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.
Andi Harun menilai sosialisasi mitigasi bencana memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap potensi kebencanaan.
“Kegiatan ini sangat relevan, sangat bermanfaat agar edukasi kita terhadap bencana geologi itu semakin meningkat. Dan saya lihat pesertanya generasi muda,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan anggapan lama yang menyebut Samarinda maupun Kalimantan Timur sebagai wilayah yang aman dari bencana.
“Kita kan sering mendengar narasi historis bahwa Samarinda aman, Kaltim aman dari kebencanaan. Nggak, fakta-fakta scientific membuktikan kita terus harus waspada,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, aktivitas pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu telah memberikan dampak terhadap keseimbangan lingkungan yang berpotensi memicu berbagai bencana geologi, seperti tanah longsor dan banjir.
“Aktivitas pengelolaan sumber daya alam itu telah terbukti mendatangkan dampak bencana geologi, minimal tanah longsor, banjir, dan kemungkinan potensi-potensi kebencanaan di masa yang akan datang,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan banjir yang kerap terjadi di Samarinda, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kawasan hulu yang mengalami perubahan akibat aktivitas pengelolaan sumber daya alam.
“Karena keseimbangan alam di daerah-daerah hinterland akibat tambang di masa lalu, itu telah menimbulkan akibat. Oleh sebab itu, restorasi terhadap lingkungan kita sangat penting,” ujarnya.
Andi Harun menilai penanganan persoalan lingkungan dan mitigasi bencana tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil peran sebagai penggerak dalam menyatukan langkah seluruh daerah.
“Kita berharap kepeloporan provinsi untuk membangun visi gerakan bersama untuk masalah ini,” katanya.
Ia berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjadi acuan bersama bagi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
“Itu sebabnya perlu kepeloporan dari provinsi untuk membangun keseragaman gerakan dengan kabupaten/kota yang ada di Kaltim,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.
