Pemkab Mahulu Fokus Percepat Program, Kualitas Pembangunan Tetap Dijaga

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu berkomitmen mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 setelah menerima rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mahakam Ulu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD Mahulu, Senin (3/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Suhuk mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD. Beberapa poin yang menjadi perhatian akan segera kami tindak lanjuti, terutama terkait percepatan pembangunan dan peningkatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Menurut Suhuk, pemerintah daerah sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi rendahnya realisasi anggaran dengan menggelar rapat pimpinan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada awal Juli 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh OPD yang memiliki serapan anggaran rendah diminta segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.

Baca Juga:  Anti Bisa Ular Tidak Instan, Dinkes Tegaskan Prosedur Ketat

Ia mengakui salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran adalah keterlambatan proses perencanaan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik ikut mengalami pergeseran jadwal.

“Karena proses perencanaannya sedikit terlambat, maka pelaksanaan fisik juga ikut bergeser. Namun demikian, kami sudah menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai,” jelasnya.

Meski mendorong percepatan pelaksanaan program, Suhuk menegaskan kualitas pembangunan tetap menjadi prioritas. Untuk itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta memperkuat pengawasan agar setiap pekerjaan selesai tepat waktu tanpa mengurangi mutu hasil pembangunan.

“Kami tidak ingin percepatan mengurangi kualitas pekerjaan. Karena itu, kami juga meminta PPK terus melakukan pengawasan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang baik dan berkualitas,” tegasnya.

Selain faktor internal, Suhuk menyebut penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran di Mahakam Ulu.

Menurutnya, keterlambatan penyaluran dana transfer berdampak pada pelaksanaan sejumlah program di perangkat daerah.

“Penyaluran TKD dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di daerah. Kami berharap proses penyaluran tersebut dapat segera berjalan optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami hambatan,” katanya.

Baca Juga:  Disdikbud Kukar Jelaskan Penyebab Siswa Berprestasi Gagal Lolos SPMB

Di sisi lain, Pemkab Mahulu juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satu strategi yang ditempuh ialah mempercepat penyusunan dan penyempurnaan regulasi, khususnya pembaruan peraturan daerah (Perda), agar berbagai potensi pendapatan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Masih ada beberapa potensi pendapatan daerah yang belum dapat dimaksimalkan karena regulasinya belum memadai. Oleh sebab itu, kami terus mempercepat penyusunan dan penyempurnaan Perda agar ke depan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dapat meningkat,” pungkasnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.